Penangguhan Pembahasan Board of Peace (BoP) oleh Pemerintah Indonesia
Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil keputusan untuk menangguhkan pembahasan di Board of Peace (BoP), sebuah badan perdamaian internasional yang dibentuk pada Januari 2026 oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keputusan ini dilakukan sebagai respons terhadap eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dalam sepekan terakhir. Tujuan utamanya adalah memprioritaskan keselamatan warga negara Indonesia (WNI).
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Yvonne Mewengkang, mengonfirmasi bahwa seluruh pembahasan BoP saat ini sedang dalam posisi on hold (ditangguhkan). Fokus pemerintah kini beralih sepenuhnya pada langkah antisipatif menghadapi potensi ledakan konflik di kawasan tersebut.
“Fokus diplomasi kita saat ini adalah memastikan keselamatan WNI di wilayah terdampak serta menyiapkan langkah deeskalasi,” ujar Yvonne dalam press briefing di Jakarta, Jumat (6/3/026). Meskipun pembahasan teknis BoP ditangguhkan, Indonesia tetap mempertahankan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sebagai prioritas utama kebijakan luar negeri.
Indonesia sebagai Penengah yang Jujur
Di tengah tarikan kepentingan global, Indonesia menegaskan posisinya sebagai penengah yang jujur atau honest broker. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu, Santo Darmosumarto, menyatakan bahwa netralitas Indonesia adalah amanat konstitusi untuk menjaga ketertiban dunia.
“Indonesia memilih berperan sebagai penengah yang jujur, bukan sebagai aktor yang mengambil posisi terhadap salah satu pihak,” tegas Santo. Sebagai bentuk nyata dari prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia telah melakukan tiga langkah konkret:
- Desakan Gencatan Senjata: Indonesia secara resmi meminta seluruh pihak menghentikan kekerasan sejak konflik pecah pada akhir Februari lalu.
- Diplomasi Maraton: Presiden Prabowo Subianto dan Menlu Sugiono telah melakukan komunikasi telepon intensif dengan pemimpin negara kunci seperti Iran, Arab Saudi, UEA, Qatar, hingga Yordania untuk mendorong dialog damai.
- Siaga Evakuasi WNI: Perlindungan warga negara menjadi prioritas mutlak. Kemlu terus memetakan langkah perlindungan lanjutan, termasuk skenario evakuasi jika situasi semakin memburuk.
“Kami terus berkoordinasi dengan perwakilan RI di wilayah terdampak. Perlindungan WNI tetap menjadi prioritas utama kami saat ini,” pungkas Santo.
Jusuf Kalla Minta Indonesia Tidak Netral
Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) meminta Indonesia bersikap tegas terhadap konflik yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, kata JK, seharusnya menunjukkan keberpihakan dan tidak bersikap netral.
Hal tersebut disampaikan JK usai menggelar buka puasa dan salat tarawih bersama pengurus serta anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2026). Dalam keterangannya, JK mengatakan persoalan konflik internasional tersebut seharusnya dapat dibawa ke forum internasional untuk dibahas dan dicarikan solusi damai.
Ia juga menyinggung pentingnya peran lembaga internasional seperti Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) dalam meredam konflik agar tidak semakin meluas. “Kalau tidak bisa diselesaikan melalui forum perdamaian, buat apa kita menjadi bagian dari itu. Artinya Indonesia harus menyuarakan sikap secara tegas,” ujar JK dalam keterangan resminya, Sabtu (7/3/2026).
Menurutnya, Indonesia perlu menunjukkan keberpihakan terhadap negara yang menjadi korban serangan. JK menilai sikap tersebut penting agar Indonesia tetap konsisten dalam mendorong kerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia dan dunia Islam. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, diharapkan memiliki posisi yang jelas dalam merespons konflik yang melibatkan negara-negara Islam.
“Sebagai negara yang diserang dan teraniaya, kita harus punya sikap. Logikanya kita harus berpihak kepada negara yang diserang,” ujar JK.
