Wanda Hamidah Minta Pemerintah Indonesia Keluar dari Board of Peace
Wanda Hamidah, seorang aktivis kemanusiaan sekaligus artis ternama di Indonesia, mengeluarkan seruan keras kepada pemerintah untuk segera keluar dari keanggotaan forum Board of Peace (BOP). Ia menilai partisipasi Indonesia dalam forum tersebut bertentangan dengan amanat konstitusi dan prinsip anti-penjajahan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Seruan ini disampaikan dalam diskusi bertajuk “Ganyang Penjajahan Gaya Baru: Tolak BOP!” yang digelar di kawasan Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, pada Jumat (6/3/2026).
Menurut Wanda, kehadiran Indonesia dalam BOP tidak relevan dan tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur yang dianut bangsa Indonesia. Ia menegaskan bahwa konstitusi memberikan mandat jelas bagi Indonesia untuk mendukung kemerdekaan setiap bangsa serta menentang segala bentuk penjajahan. Baginya, partisipasi dalam forum BOP justru menjadi tindakan yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip tersebut.
Kritik Terhadap Presiden Prabowo Subianto
Selain itu, Wanda juga mengkritik kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam forum BOP. Ia menyoroti bahwa Presiden hadir bersama pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kejahatan perang. Menurutnya, tindakan ini tidak pantas, terlebih beberapa tokoh yang hadir dalam forum tersebut kini menjadi sorotan International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional.
Wanda juga mempertanyakan legitimasi dan status BOP sebagai lembaga internasional. Ia menilai forum ini bukanlah lembaga resmi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melainkan beroperasi di luar mekanisme internasional yang diakui secara luas. Selain itu, ia menyebut Donald Trump sebagai sosok di balik pembentukan forum tersebut. Menurut pandangannya, BOP memiliki kepentingan khusus terkait situasi di Palestina, terutama mengenai kebijakan di wilayah Baitul Maqdis.
Isu Dana Keanggotaan BOP
Dalam kesempatan yang sama, Wanda turut menyampaikan kekhawatirannya terhadap penggunaan dana senilai Rp 17 triliun sebagai biaya keanggotaan Indonesia dalam BOP. Ia menilai kebijakan ini tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dalam negeri yang masih menghadapi berbagai krisis. Ia menyoroti kontras antara alokasi dana besar tersebut dengan situasi warga yang terdampak musibah banjir bandang di wilayah Sumatera.
Menurut Wanda, banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan dasar seperti tempat tinggal dan makanan. Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki pilihan dalam menentukan sikap politik luar negeri. Ia mencontohkan kebijakan Presiden pertama Indonesia, Sukarno, yang pernah mengambil posisi tegas terhadap kekuatan-kekuatan yang dianggap sebagai bentuk penjajahan.
Dukungan dari Generasi Muda
Sementara itu, Ketua Umum Generasi Muda Mathla’ul Anwar, Ahmad Nawawi, menyatakan dukungannya terhadap desakan agar Indonesia keluar dari BOP. Ia menilai pemerintah perlu segera mengambil keputusan tegas terkait posisi Indonesia dalam forum tersebut. Menurut Nawawi, desakan dari masyarakat penting agar pemerintah mempertimbangkan ulang keterlibatan Indonesia di forum tersebut.
Nawawi juga menilai situasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengevaluasi partisipasinya. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya kontradiksi antara narasi perdamaian yang diusung forum tersebut dengan realitas konflik yang terjadi.
Gelar Aksi Damai
Sebagai bentuk aspirasi, sejumlah aktivis muda berencana menggelar aksi damai pada Sabtu (7/3/2026) dan Minggu (8/3/2026) sore bertajuk Weekend Melawan. Aksi itu akan berlangsung di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, dan diperkirakan melibatkan ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat.
Seorang jurnalis digital yang terbiasa bekerja cepat dalam merangkum informasi penting menjadi berita yang mudah dipahami. Ia aktif menulis tentang gaya hidup, komunitas kreatif, dan isu keseharian. Hobi memasak dan mencoba resep baru membuatnya semakin peka pada detail. Motto: "Menulis adalah seni memahami manusia.
