Rektor Undana Berbagi Penerapan SAKIP dengan Pemprov NTT

Penerapan SAKIP di Undana dan Kolaborasi dengan Pemprov NTT

Rektor Universitas Nusa Cendana (Undana), Prof Jefri S Bale, membagikan pengalaman penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dilakukan di kampusnya. Diskusi ini berlangsung dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT, yang bertujuan untuk mencari solusi terbaik dalam meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pertemuan tersebut diadakan di ruang rapat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT pada hari Kamis, 5 Maret 2026. Turut hadir dalam diskusi ini Rektor Universitas Kristen Arca Wira (UKAW), Prof Godlief Neonufa, serta Plh Sekda NTT, Rita Wuisan. Pertemuan ini dipandu oleh Kepala BKD NTT, Yos Rasi.

Perbaikan Level SAKIP dari B ke A

Prof Jefri S Bale menjelaskan bahwa penerapan SAKIP di Undana telah mengalami perbaikan signifikan. Sebelumnya, level SAKIP kampusnya berada pada kategori B, namun kini telah naik menjadi A. Ia menekankan bahwa penerapan SAKIP di Undana berkorelasi langsung dengan kebutuhan Pemprov NTT.

Menurutnya, visi misi Rektor Undana serta indikator kinerja yang diberikan oleh kementerian telah diturunkan dan dijawab oleh seluruh civitas akademika. “Model ini yang sedang dipertimbangkan oleh ibu plh sekda untuk disesuaikan dengan kebutuhan di pemerintah daerah,” ujarnya.

Keselarasan Visi dan Indikator Kinerja

Saat ini, model penerapan penilaian kinerja di Undana sedang dipertimbangkan untuk diterapkan di Pemprov NTT. Meski memiliki kompleksitas yang berbeda, secara prinsip, mekanismenya hampir sama. Dalam diskusi ini, beberapa aspek seperti perencanaan, perjanjian kinerja, penyesuaian dokumen RPJMD, dan cascading sampai ke proses evaluasi akan dibahas.

“Kita akan lihat dari mekanisme perencanaan, dari perjanjian kinerja, penyesuaian dokumen RPJMD, cascading sampai kepada proses penilaian evaluasi yang sifatnya bottom up. Akan dibentuk tim atau satuan tugas secara teknis nanti kami di undang, akan datang berdiskusi lanjutan di pemprov,” jelas Prof Jefri.

Pendekatan Cascading untuk Menyelaraskan Kinerja

Rektor UKAW, Prof Godlief Neonufa, menambahkan bahwa diskusi ini penting dalam menyelaraskan program di Pemprov NTT. Menurutnya, visi misi kepala daerah hingga staf paling bawah harus memiliki kesamaan.

Selama ini, ia mengakui bahwa pada tingkat pimpinan cukup baik, tetapi pada tataran eselon III sering terjadi ketidakselarasan. Bahkan pada level ASN atau staf, terkadang ada ketidak-sinkronan. “Karena itu dengan cascading ini, kita bisa mengarahkan. Contoh di Dinas Pendidikan, cascading harus begini sampai ke bawah, pegawai, begini. Supaya merumuskan atau evaluasi kembali nanti akan ketemu. Ternyata yang saya buat belum menunjang yang ada di atas,” ujarnya.

Kolaborasi Antar OPD dan Penilaian Kinerja

Baginya, setiap jenjang kepegawaian harus memiliki visi misi yang sama. Dengan implementasi yang serupa, target yang ditetapkan dapat dicapai. Prof Godlief mendorong agar pembentukan grup setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan. Dari pengelompokan ini, pihaknya akan melakukan pendampingan.

Ia mencontohkan kasus stunting, di mana tidak bisa dilakukan oleh satu dinas saja. Biasanya, kelemahan ini terjadi karena kurangnya kolaborasi antar OPD. “Dinas Kesehatan membuat apa saja, PUPR membuat saja, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program padahal tujuan akhir sama,” ujarnya.

Masukan dari Akademisi untuk Sistem Penilaian Kinerja

Kepala BKD NTT, Yos Rasi, menjelaskan bahwa arahan dari Gubernur NTT adalah adanya masukkan dari akademisi mengenai penilaian kinerja. Secara aturan, pemerintah memiliki legalitas terkait penilaian kinerja bagi ASN.

“Kita tidak boleh puas dengan apa yang ada, harus terus dicari skema baru, yang tentunya memberi dampak pada upaya untuk meningkatkan kinerja, penilaian yang terukur, lebih obyektif, ASN merasa bahwa itu bentuk tantangan atau motivasi,” ujar Yos.

Undangan untuk Lima Perguruan Tinggi

Yos mengatakan, sebenarnya ada lima rektor yang diundang untuk mengikuti diskusi ini. Selain Undana dan UKAW, ada juga Universitas Muhamadiyah, Universitas Citra Bangsa, dan Unwira Kupang. Lima perguruan tinggi ini dianggap representatif dengan memiliki inovasi penilaian kinerja pegawai.

Ujungnya, akan lahir sebuah model penilaian kinerja ASN yang berkaca dari sisi akademis. Pemerintah ingin mencari formula yang tepat dalam melakukan penilaian. “Selama ini kami sudah jalani itu berkaitan penilaian kinerja, disiplin dan perilaku. Kinerja ini dari sisi akademisi apa yang mereka bisa lakukan terhadap kita. Dunia pendidikan pasti ada kedisiplinan, intelektual, dan keterbukaan. Ini perlu kita dapat masukkan,” ujarnya.

Penghargaan dan Langkah Berikutnya

Yos menyampaikan terima kasih untuk Rektor Undana dan Rektor UKAW yang telah menyediakan waktu untuk berdiskusi mengenai hal itu. BKD NTT akan mengundang tiga perguruan tinggi lainnya untuk mendengar penerapan SAKIP dari setiap kampus.

Lima kampus tersebut akan membagikan sistem penilaian kinerja yang akan diramu dalam sebuah sistem baru di Pemprov NTT. Selama ini, ujar dia, pemprov memiliki aplikasi Si Kinerja yang dilakukan secara online.

“Yang kurangnya kami dimana, sharing ini nilai tambahnya apa, kita meningkatkan lagi kinerja standar yang selama ini dipandang biasa-biasa saja,” katanya.