Perang Terhadap Iran dan Kritik terhadap Presiden Trump
Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) dengan suara yang sangat tipis menolak resolusi kekuasaan perang yang bertujuan menghentikan konflik militer Presiden Donald Trump terhadap Iran. Resolusi ini juga akan memerlukan otorisasi Kongres sebelum setiap serangan militer lebih lanjut terhadap negara tersebut.
Resolusi kekuasaan perang bipartisan ini, yang diajukan oleh anggota DPR dari Partai Demokrat, Ro Khanna, dan anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie, berupaya untuk membatasi wewenang presiden dalam melakukan tindakan militer tanpa persetujuan legislatif. Pemungutan suara pada Kamis menghasilkan 219 suara setuju dan 212 suara menolak di DPR. Mayoritas kursi di DPR saat ini masih dikuasai oleh Partai Republik, meskipun beberapa anggota partai tersebut memilih untuk tidak mendukung resolusi tersebut.
Pemungutan suara ini merupakan yang kedua dalam dua hari berturut-turut, setelah Senat AS juga menolak rancangan undang-undang serupa berdasarkan garis partai. Partai Republik tetap mengendalikan kedua kamar Kongres, dan para pemimpinnya menegaskan bahwa mereka percaya Trump memiliki wewenang untuk memulai kampanye udara dan laut terhadap Iran. Serangan tersebut mendorong Iran untuk meluncurkan drone dan rudal di seluruh Timur Tengah, sehingga menyebabkan enam tentara AS tewas dan 1.230 orang di Iran terluka.
Pandangan Partai Republik
Mike Johnson, Ketua DPR AS dari Partai Republik, mengkritik resolusi kekuasaan perang yang sedang dibahas. Ia menyatakan bahwa pengesahan resolusi tersebut adalah ide yang “mengerikan dan berbahaya”. Menurut Johnson, hal ini akan memberdayakan musuh AS dan melumpuhkan pasukan militer negara tersebut.
Serangan AS-Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari, yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan pejabat keamanan tinggi. Iran merespons dengan menargetkan Israel dan negara-negara regional yang menjadi tuan rumah pangkalan AS. Meski demikian, banyak anggota parlemen masih mempertanyakan alasan di balik serangan tersebut.
Konstitusi AS dan Wewenang Presiden
Berdasarkan Konstitusi AS, hanya Kongres yang dapat menyatakan perang. Presiden dapat secara sepihak melakukan beberapa tindakan militer, tetapi para ahli hukum telah lama berpendapat bahwa wewenang tersebut hanya berlaku dalam kasus-kasus pembelaan diri negara yang mendesak.
Gregory Meeks, anggota DPR Partai Demokrat, menyatakan bahwa jika Trump percaya perang dengan Iran adalah demi kepentingan nasional, maka ia harus datang ke Kongres dan menyampaikan argumennya. Sementara itu, Partai Republik yang mendukung resolusi tersebut berpendapat bahwa konstitusi mengharuskan presiden untuk meminta otorisasi Kongres sebelum memasuki konflik militer.
Thomas Massie, salah satu anggota DPR Partai Republik yang sering berbeda pendapat dengan presiden, menyatakan bahwa Resolusi Kekuasaan Perang tahun 1973 jelas menyatakan bahwa presiden hanya dapat mengerahkan pasukan bersenjata AS ke dalam permusuhan berdasarkan tiga syarat: deklarasi perang, otorisasi undang-undang khusus, atau keadaan darurat nasional akibat serangan terhadap AS. Saat ini, tidak ada satu pun dari syarat-syarat tersebut yang terpenuhi.
Alasan Serangan
Kampanye militer melawan Iran terjadi setelah berpekan-pekan negosiasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah program nuklir Iran melalui mediasi Oman di Jenewa, Swiss. Meskipun pemerintahan Trump memberikan pemberitahuan terlebih dahulu tentang keputusan presiden untuk menyerang bersama Israel kepada sekelompok kecil anggota parlemen terkemuka, mereka tidak meminta anggota parlemen untuk menyetujui langkah yang secara resmi mengizinkan permusuhan.
Trump dan para pejabatnya telah memberikan penjelasan yang berubah-ubah tentang alasan mengapa AS menyerang pada saat itu. Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengatakan bahwa Washington bertindak karena Israel berencana untuk menyerang Iran, yang pasti akan memicu pembalasan terhadap aset AS di Timur Tengah. Namun, tujuan pasti AS dalam konflik tersebut tetap tidak jelas, yang memicu kemarahan dari Partai Demokrat karena mereka memulai perang ilegal tanpa tujuan yang jelas.
Hakeem Jeffries, pemimpin minoritas DPR, mengkritik kebijakan Partai Republik yang memperburuk krisis keterjangkauan di dalam negeri sementara AS terlibat dalam perang di luar negeri.
Persiapan dan Dukungan
Setelah melancarkan serangan mendadak terhadap Iran pada Sabtu, Trump telah berusaha keras untuk mendapatkan dukungan bagi perang melawan Iran. Para pejabat pemerintahan Trump menghabiskan waktu berjam-jam di balik pintu tertutup di Capitol Hill minggu ini untuk meyakinkan para anggota parlemen bahwa mereka telah mengendalikan situasi.
Brian Mast, ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR dari Florida, secara terbuka berterima kasih kepada Trump karena telah mengambil tindakan terhadap Iran. Ia menyatakan bahwa presiden menggunakan wewenang konstitusionalnya sendiri untuk membela AS terhadap “ancaman nyata” yang ditimbulkan negara tersebut.
Mast, seorang veteran tentara yang bekerja sebagai ahli penjinak bom di Afghanistan, mengatakan bahwa resolusi kekuasaan perang tersebut pada dasarnya meminta “agar presiden tidak melakukan apa pun”.
Enam anggota militer AS tewas pada akhir pekan dalam serangan pesawat tak berawak di Kuwait, dan Trump mengatakan lebih banyak warga Amerika bisa tewas. Ribuan warga Amerika di luar negeri berebut penerbangan, banyak yang menelepon kantor-kantor kongres untuk meminta bantuan dalam upaya melarikan diri dari Timur Tengah.
Seorang jurnalis digital yang terbiasa bekerja cepat dalam merangkum informasi penting menjadi berita yang mudah dipahami. Ia aktif menulis tentang gaya hidup, komunitas kreatif, dan isu keseharian. Hobi memasak dan mencoba resep baru membuatnya semakin peka pada detail. Motto: "Menulis adalah seni memahami manusia.
