JAKARTA – Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Syafuan Rozi menilai bahwa salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian adalah budaya masyarakat itu sendiri. Menurutnya, jika budaya hukum masyarakat tinggi, maka akan berdampak pada tingkat kepercayaan terhadap pihak kepolisian.
Hal ini disampaikan Syafuan dalam acara Speakup Kamtibmas antara Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR) bersama BRIN bertajuk “Eksistensi Polri dalam Menjaga Kamtibmas di Bulan Ramadan”. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa data tren tingkat kepercayaan publik terhadap polisi di dunia masih dipegang oleh negara Belanda dengan urutan pertama sebagai negara yang minim kriminalitas. Hal ini tidak terlepas dari budaya masyarakat di Belanda.
“Belanda menerapkan sistem restorative justice yang menjadi mitigasi awal dalam kehidupan sosial masyarakat lokal. Sebelum ke arah penegakan hukum, masyarakat terlebih dulu menyelesaikan masalah secara internal kekeluargaan atau pendekat hukum adat (urban law),” ujar Syafuan dalam acara tersebut.
Syaufan juga mengungkapkan bahwa kepolisian Indonesia memiliki keberuntungan dengan adanya Prof. Hermawan Sulistyo, seorang ilmuwan politik yang membantu mendesain reformasi struktural dan kultural di tubuh institusi Kepolisan Negara Republik Indonesia. Menurutnya, Prof. Hermawan merupakan dosen di universitas Bhayangkara.
“Karena itu, dia melatih perwira AKBP untuk bisa melatih kepolisian kita agar memiliki kemampuan seperti polisi di Jepang, Singapura, dan Belanda,” jelas Syafuan. Ia menambahkan bahwa menurut Prof. Herman, tugas polisi bukan hanya menjaga jarak dan menangkap pelaku, tetapi juga harus memberi solusi yang lebih manusiawi.
Pada kesempatan itu, Koordinator FPIR Fauzan Ohorella membeberkan data kinerja polisi yang jarang diketahui masyarakat selama bulan Ramadan. Fauzan menjelaskan bahwa ketahanan pangan dan stabilitas harga bahan pokok tidak lepas dari peran aktif Polri.
“Bapak Kapolri instruksikan jajaran untuk membentuk Satgas yang bertujuan memantau dan menekan distributor dan tengkulak. Hal ini langsung berdampak pada masyarakat, khususnya ibu-ibu di bulan Ramadan,” ungkap dia.
Fauzan juga menyatakan bahwa banyak pengamat yang terus memperhatikan kinerja polri selama Ramadan. Dia merujuk pada tulisan dari pengamat politik senior Boni Hargens yang menilai Safari Ramadan Polri sebagai wujud dari fasilitator sosial.
“Polri sebagai fasilitator sosial, berperan aktif dan ambil bagian penting di bulan Ramadan, yaitu menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga bahan pokok,” tegas Fauzan.
Lebih lanjut, Fauzan turut menyentuh layanan call centre 110 Polri. Menurut dia, layanan tersebut sangat efektif dan langsung dirasakan masyarakat terkait respon cepat Polri. Ia menunjukkan contoh, bahwa hal itu dirasakan oleh masyarakat di Batam yang resah dengan kegiatan balap liar.
“Aduan masyarakat terkait kegiatan balap liar di sekitar Jalan Raya Kota Batam langsung direspons cepat oleh Polsek Batu Ampar, Kota Batam. Ini menunjukkan bahwa polri komitmen menjaga Kamtibmas tetap kondusif ditengah bulan Ramadan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fauzan menekankan bahwa masyarakat Indonesia harus bisa menyaring setiap berita yang dikonsumsi baik dari media sosial maupun media mainstream. Menurut dia, tidak cukup hanya membaca jika tidak mencari kebenaran yang fakta.
“Soalnya kita kurang konfirm atas informasi yang beredar di sosial media atau berita online, tanpa cek kebenaran dan fakta. Lebih masalah lagi, ada yang memang menolak terkait kinerja baik yang telah dilakukan oleh polri selama ramadan dengan membuat framing dan persepsi yang buruk,” pungkas Fauzan Ohorella.
Reporter berita yang mengutamakan akurasi dan objektivitas. Ia memiliki ketertarikan pada isu sosial dan ekonomi, serta mengikuti perkembangan dunia digital. Waktu luangnya dihabiskan untuk membaca laporan penelitian, mendengarkan podcast edukasi, dan berjalan santai di taman kota. Motto: "Fakta adalah kompas bagi setiap penulis."
