JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran 2026 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (13/3/2025).
Posko ini akan beroperasi mulai tanggal 13 Maret hingga 30 Maret 2026. Lokasinya berada di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan. Dudy menjelaskan bahwa posko ini menjadi pusat koordinasi nasional yang bertugas memantau kondisi operasional transportasi selama masa Angkutan Lebaran. Selain itu, posko juga bertugas mempercepat koordinasi antarinstansi serta memastikan setiap dinamika di lapangan dapat ditangani secara cepat dan tepat.
Dalam posko ini, pemangku kepentingan dapat memantau pergerakan masyarakat secara real time dan kondisi simpul-simpul transportasi. Misalnya, kepadatan di pelabuhan maupun stasiun, serta jalan-jalan tol dan arteri yang menjadi rute mudik.
Secara umum, Kementerian Perhubungan telah mempersiapkan kebijakan pengaturan mobilitas pada masa Lebaran yang mencakup seluruh moda transportasi, baik darat, laut, udara, maupun kereta api.
Pada tahun ini, berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT), diperkirakan sebanyak 143,91 juta orang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran. Pemerintah pun telah menyiapkan berbagai sarana maupun prasarana transportasi yang memadai untuk mendukung kelancaran arus mudik. Mulai dari bus sebanyak 31.345 unit, sebanyak 840 kapal laut, 254 kapal penyeberangan, 372 unit pesawat, dan 3.893 unit kereta api siap digunakan.
Pihaknya juga telah melakukan ramp check untuk memastikan semua armada dalam kondisi laik jalan dan aman untuk dioperasikan. Dudy turut bersinergi dan menekankan kepada seluruh stakeholder agar penyelenggaraan angkutan Lebaran dapat berjalan sukses dan lancar.
Berikut adalah empat poin utama yang disampaikan oleh Dudy:
- Memastikan seluruh unsur yang bertugas memiliki pemahaman dan persepsi yang sama dalam melaksanakan kebijakan pengendalian mobilitas di lapangan.
- Melakukan pengawasan secara tegas dan tetap humanis dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
- Bangun komunikasi publik yang baik, transparan, dan mudah dipahami sehingga masyarakat dapat memahami kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
- Menjaga konsistensi komunikasi agar tidak menimbulkan informasi yang kontradiktif maupun kesan egosektoral.
“Saya meminta kepada seluruh petugas di posko maupun di lapangan untuk selalu siap siaga menghadapi berbagai dinamika transportasi, bekerja dengan penuh dedikasi, kesabaran, serta mengedepankan keselamatan sebagai prioritas utama,” tegasnya.
Meski proyeksi pergerakan yang sebanyak 143,91 juta orang tersebut lebih rendah dari proyeksi tahun lalu yang mencapai 146 juta pergerakan, Dudy menekankan bahwa pemerintah tidak mengurangi kewaspadaan dalam persiapan. Berkaca dari tahun lalu, nyatanya terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam realisasi jumlah masyarakat yang melakukan pergerakan.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan melaporkan, posko seluruhnya berjumlah total 1.560 simpul dan jaringan di seluruh moda.
“Untuk angkutan laut sebanyak 264 titik simpul. Untuk angkutan jalan sebanyak 177 simpul atau terminal yang terdiri dari 115 terminal tipe A dan 62 terminal tipe B,” paparnya.
Untuk angkutan penyeberangan terdapat 248 titik simpul, kemudian angkutan kereta api terdapat 472 titik simpul, angkutan udara terdapat 257 titik simpul, serta terdapat 43 jaringan di gerbang tol serta 44 jaringan di jalan arteri.
Selain Kemenhub, posko ini menggandeng Kementerian Komdigi, Kementerian Pariwisata Korlantas Polri, Basarnas, BMKG, BNPB, KNKT, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, PT Marga (Persero), Astra Infra Toll Nusantara, PT Jasa Raharja (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT KAI (Persero), PT KCIC, PT Pelindo (Persero), PT Pelni (Persero), PT Angkasa Pura Indonesia, Perum LPPNPI/Airnav, Senkom Mitra Polri, RAPI, serta ORARI.
