Ultimatum Keras Presiden AS terhadap Iran
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan ultimatum keras kepada Iran terkait penutupan Selat Hormuz di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Pernyataan ini disampaikan pada Sabtu, 21 Maret 2026, melalui platform Truth Social. Trump menegaskan bahwa Iran memiliki waktu 48 jam untuk membuka kembali jalur pelayaran strategis tersebut.
Jika tidak, AS akan menyerang dan menghancurkan infrastruktur energi Iran. Menurut pernyataan Trump, ancaman tersebut akan dimulai dengan serangan terhadap pembangkit listrik terbesar di Iran. Batas waktu yang ditetapkan adalah hingga Senin pukul 23.44 GMT (Selasa, 06.44 WIB), sesuai dengan waktu unggahan pesannya.
Ultimatum ini datang hanya sehari setelah Trump menyatakan sedang mempertimbangkan pengakhiran operasi militer di Iran setelah tiga pekan perang. Saat ini, Selat Hormuz masih tertutup, sementara ribuan Marinir AS tambahan dilaporkan bergerak menuju kawasan Timur Tengah.
Tanggapan Iran terhadap Ancaman AS
Menanggapi ancaman Trump, militer Iran menyatakan akan menyerang infrastruktur energi dan fasilitas desalinasi milik AS serta sekutunya di kawasan. Pernyataan tersebut disampaikan melalui kantor berita Fars. Di sisi lain, Iran membantah telah menutup selat tersebut secara total.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan bahwa pembatasan hanya berlaku bagi kapal dari negara yang terlibat dalam serangan ke Iran. Ia menegaskan bahwa Iran tetap membuka akses bagi negara-negara lain. “Kami belum menutup selat tersebut. Selat itu terbuka,” kata Araghchi, dikutip dari kantor berita AFP.
Araghchi juga menyatakan bahwa Iran siap membantu kapal dari negara-negara yang tidak terlibat dalam konflik. Contohnya, Iran bersedia membantu kapal-kapal Jepang melintasi Selat Hormuz, yang disampaikan Araghchi dalam wawancara telepon dengan Kyodo News pada Jumat, 20 Maret 2026.
Peran Jepang dalam Pasokan Energi
Pernyataan ini penting bagi Tokyo karena Jepang sangat bergantung pada impor minyak mentah dari Timur Tengah. Sebagian besar pasokan energi Jepang juga melewati Selat Hormuz. Jepang sendiri merupakan negara ekonomi terbesar keempat di dunia, dengan sebanyak 95 persen impor minyak berasal dari kawasan tersebut. Dari jumlah itu, sekitar 70 persen dikirim melalui Selat Hormuz.
Tekanan terhadap pasokan energi membuat Pemerintah Jepang mengambil langkah antisipasi. Pada Senin, 16 Maret 2026, Tokyo mulai melepaskan cadangan minyak strategisnya, salah satu yang terbesar di dunia. Jepang memiliki cadangan minyak setara dengan kebutuhan konsumsi domestik selama 254 hari.
Prediksi Harga Minyak Dunia dan Dampak Ekonomi
Institute for Development of Economics & Finance (Indef) memprediksi harga minyak dunia bisa menembus 200 juta dolar AS jika perang Israel-AS versus Iran berlangsung secara lama. Saat ini harga minyak dunia berada di kisaran 112,19 dolar AS per barel. Situasi ini berdampak langsung pada kenaikan Indonesian Crude Price (ICP) yang berpotensi membengkakkan beban subsidi energi dan menekan ruang fiskal dalam APBN, sekaligus memicu inflasi domestik melalui kenaikan biaya logistik.
Ekonom Senior Indef, Didin S Damanhuri, memaparkan tiga skenario dampak harga minyak terhadap ketahanan fiskal Indonesia. Skenario pertama, jika perang berakhir cepat, harga minyak diprediksi pada level USD 100/barel dengan defisit APBN 4 persen. Skenario kedua, perang yang berlangsung 1,5 bulan dapat mendorong harga ke USD 150/barel dengan defisit 5-6 persen. Sementara itu, pada skenario terburuk jika konflik berkepanjangan, harga minyak bisa menyentuh USD 180–200/barel, yang berpotensi membengkakkan subsidi energi hingga Rp884 triliun dan menyebabkan defisit APBN melonjak di atas 6 persen.
Langkah Strategis untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi
Menghadapi risiko tersebut, Didin menekankan pentingnya mempertahankan disiplin fiskal dengan defisit maksimal 3 persen guna menjaga kepercayaan pasar keuangan dan lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan MSCI. Ia menyarankan pemerintah melakukan penajaman efisiensi pada program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan swasembada pangan dengan melibatkan UMKM dan koperasi desa.
Melalui perbaikan tata kelola APBN dan penguatan pasar modal, Indonesia diyakini tetap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen sekaligus mendorong pemerataan pendapatan.
