Kebijakan WFH Sebagai Solusi Efisiensi Energi di Tengah Krisis Energi Global
Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam menghadapi krisis energi global akibat perang yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Perang antara Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel telah berlangsung selama tiga pekan, dengan belum ada tanda-tanda gencatan senjata yang signifikan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap blokade Selat Hormuz, jalur distribusi minyak utama dunia. Untuk menghadapi situasi ini, pemerintah Indonesia mempertimbangkan kebijakan Work From Home (WFH) sebagai langkah efisiensi penggunaan energi fosil.
Penerapan WFH akan dilakukan selama satu hari dalam seminggu setelah masa libur Lebaran. Kebijakan ini dirancang untuk membantu menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) sekaligus menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi global yang sedang mengalami lonjakan harga energi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap finalisasi. Ia menyampaikan pernyataan tersebut usai rapat di Istana Kepresidenan pada Kamis (19/3/2026).
“Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home. Dalam satu hari dalam lima hari kerja,” ujar Airlangga.
Kebijakan ini tidak hanya akan diterapkan bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta. Namun, implementasinya akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor pekerjaan. Pemerintah merencanakan kebijakan ini mulai diterapkan setelah Lebaran, meskipun waktu pasti pelaksanaannya masih akan ditentukan lebih lanjut.
Airlangga menegaskan bahwa keputusan akhir akan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, efektivitas kerja, serta dampaknya terhadap produktivitas nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa penerapan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan bisa menghemat penggunaan BBM hingga 20 persen per hari.
“Ada hitungan kasar sekali, bukan saya yang hitung. Kalau kasar lah seharian, seperlimanya, 20 persen kira-kira,” ujarnya Sabtu (21/3/2026) seperti dimuat Kompas.com.
Namun, tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara optimal jika penerapan WFH terlalu lama. “WFH biar bagaimana itu kadang-kadang ada hal-hal yang enggak bisa dikerjakan dengan baik di WFH,” ucap dia.
Terkait rencana penerapan WFH pada hari Jumat sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Purbaya memandang pemilihan hari tersebut mempertimbangkan dampak paling kecil terhadap produktivitas. “Kalau diliburkan kan yang dipilih yang berdampak paling kecil ke produktivitas, Jumat kan paling pendek jam kerjanya. Jadi loss ke produktivitas dianggap paling kecil,” tambahnya.
Meski demikian, ia belum dapat memastikan apakah kebijakan tersebut akan bersifat wajib bagi sektor swasta.
Kritik dari Anggota DPR: Solusi Jangka Pendek, Bukan Solusi Permanen
Anggota Komisi II DPR RI, Edi Oloan Pasaribu, mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan kerja dari rumah WFH satu hari dalam sepekan hanya efektif sebagai solusi jangka pendek dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Edi menilai, meskipun langkah ini cukup efektif merespons fluktuasi harga minyak dunia dengan mengurangi mobilitas, pemerintah tidak bisa menjadikannya sebagai solusi permanen atau jangka panjang.
“WFH satu hari dalam sepekan bagi ASN dan pekerja swasta dalam konteks penghematan BBM karena harga minyak dunia saya rasa cukup efektif, tapi solusi itu hanya bisa efektif untuk jangka pendek, tidak bisa untuk jangka panjang,” kata Edi kepada Tribunnews.com, Selasa (24/3/2026).
Edi menekankan pentingnya pemerintah untuk membuat proyeksi dan kebijakan yang holistik. Ia menyoroti bahwa tidak semua sektor pekerjaan dapat menjalankan skema WFH. Oleh karena itu, pemerintah diminta memastikan agar kebijakan tersebut tidak mengganggu produktivitas kinerja, baik di instansi pemerintahan maupun sektor swasta.
“Pemerintah harus mampu memproyeksi dan membuat kebijakan yang holistik, karena tidak semua sektor bisa WFH. Jangan sampai WFH ini memengaruhi produktivitas kinerja,” ucapnya.
Ia juga meminta pemerintah mengkalkulasi kebijakan ini dengan cermat, hati-hati, serta tetap adaptif terhadap dinamika isu politik dunia yang kerap memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
Dampak Ekonomi Terhadap Kelompok Rentan
Lebih lanjut, Edi mengingatkan adanya dampak domino yang luas dari pengurangan mobilitas masyarakat. Menurutnya, kebijakan WFH akan berdampak langsung pada ekosistem ekonomi kelas menengah ke bawah yang bergantung pada pergerakan pekerja. Ia menyoroti nasib pelaku UMKM, jasa transportasi seperti ojek online (ojol), hingga pedagang kecil di sekitar area perkantoran yang berpotensi kehilangan penghasilan jika mobilitas warga dibatasi.
“Kita tidak bisa melihat ini hanya dari aspek mengurangi mobilitas untuk penghematan BBM. Harus dipikirkan bagaimana usaha UMKM, masyarakat jasa transportasi, bahkan pedagang-pedagang kecil yang penghasilannya bergantung pada pekerja swasta, ASN, dan jasa transportasi lainnya,” ucap Edi.
Edi berharap pemerintah mempertimbangkan aspek keberlangsungan ekonomi rakyat kecil tersebut sebelum mematangkan desain kebijakan WFH satu hari dalam sepekan ini.
Penulis yang memiliki perhatian besar pada dunia kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ia suka mengikuti jurnal kesehatan, melakukan yoga, dan mempelajari resep makanan sehat. Menurutnya, informasi yang benar adalah kunci hidup lebih baik. Motto: “Tulisan yang sehat membawa pembaca sehat.”
