Pemulihan Pengungsi Pascabencana di Sumatera Hampir Tuntas
Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Tito Karnavian, menyatakan bahwa proses pemulihan pengungsi pascabencana di wilayah Sumatera telah mencapai tahap hampir tuntas. Hal ini menunjukkan keberhasilan besar dalam upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas dengan kondisi yang layak.
Secara keseluruhan, hampir 100 persen pengungsi tidak lagi tinggal di tenda darurat. Ini menjadi indikasi percepatan signifikan dalam proses pemulihan masyarakat yang terkena dampak bencana. Capaian ini didukung oleh dua wilayah utama, yaitu Sumatera Barat dan Sumatera Utara, yang telah berhasil mengosongkan seluruh pengungsi dari tenda darurat.
Namun, masih tersisa sekitar 171 orang di Provinsi Aceh yang sedang dalam proses penanganan lanjutan. Angka ini sangat rendah dibandingkan total jumlah pengungsi pada awal kejadian, yaitu sebanyak 2,1 juta jiwa per 2 Desember 2025. Dengan demikian, persentase pengungsi yang masih berada di tenda hanya sekitar 0,008 persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa sekitar 99,96 persen pengungsi telah keluar dari tenda.
Penyebab dan Solusi untuk Sisa Pengungsi
Tito menjelaskan bahwa sisa pengungsi saat ini berada di dua wilayah, yakni Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Bireuen. Di Aceh Tamiang, sebelumnya tercatat sebanyak 26 kepala keluarga atau 96 jiwa di Desa Sekumur, Kecamatan Sekerak. Meski sempat menjadi perhatian publik, kondisi tersebut telah ditangani, dan tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah turun langsung ke lokasi untuk menyiapkan solusi penanganan.
“Sebelum viral pun kami sudah menyampaikan bahwa memang ada 26 KK, 96 jiwa yang ada di Tamiang yang di Desa Sekumur yang ada ibu-ibu dan sudah didatangi oleh tim dari BNPB. Solusinya sudah ada,” ujar Tito. Ia menambahkan bahwa penyelesaian hunian di wilayah tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
Sementara itu, di Kabupaten Bireuen masih terdapat 17 kepala keluarga atau sekitar 75 jiwa yang berada di tenda, tepatnya di area halaman kantor bupati yang dijadikan lokasi penampungan sementara. Tito menjelaskan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan preferensi masyarakat terkait skema hunian yang diinginkan.
Menurutnya, sebagian masyarakat tidak bersedia menerima skema Dana Tunggu Hunian (DTH) dan menginginkan agar langsung dibangunkan hunian tetap maupun hunian sementara. Di sisi lain, pemerintah kabupaten pada awalnya mendorong agar masyarakat langsung menempati hunian tetap. Namun, dari keseluruhan 403 kepala keluarga terdampak, terdapat 17 kepala keluarga yang memilih untuk dibangunkan hunian sementara terlebih dahulu sebelum nantinya beralih ke hunian tetap.
Upaya Mediasi dan Solusi yang Diterapkan
Tito menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya mediasi untuk menjembatani perbedaan pandangan tersebut. Salah satu opsi yang ditawarkan adalah pemanfaatan Dana Tunggu Hunian yang memungkinkan masyarakat tinggal sementara di rumah keluarga. Namun, pemerintah daerah mengusulkan agar langsung dibangun hunian tetap.
Atas perbedaan tersebut, pemerintah mengambil jalan tengah dengan menyiapkan solusi yang paling memungkinkan untuk segera direalisasikan. “Kita tengahi dengan cara oke kita buatkan Huntap kemudian itu dikerjakan oleh BNPB dan sudah ada contohnya dan sedang berjalan ya, mudah-mudahan sesegera mungkin selesai ini solusinya,” katanya.
Ia menambahkan bahwa penyelesaian hunian bagi warga terdampak terus dikebut agar seluruh pengungsi dapat segera menempati tempat tinggal yang layak. “Kalau solusi ini sudah ada yang 26 KK di Aceh Tamiang ini sedang dibangun dan minggu depan paling lambat 2 minggu lagi selesai 26 ini akan masuk Huntara, no problem, yang 17 KK di Bireuen karena maunya langsung huntap ya otomatis perlu waktu karena membangun Huntap ini juga perlu waktu lebih dari sebulan,” tukasnya.
Status Terkini dan Tantangan yang Dihadapi
Hingga saat ini, sebagian besar pengungsi di wilayah Sumatera telah berhasil pulang ke rumah masing-masing. Hanya beberapa keluarga yang masih tinggal di tenda darurat, namun mereka sedang dalam proses penanganan yang lebih lanjut. Pemerintah terus berkomitmen untuk memastikan semua pengungsi mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman.
Meskipun ada tantangan dalam memenuhi harapan masyarakat terkait jenis hunian, pemerintah tetap berupaya keras untuk menyelesaikan masalah secara efisien dan cepat. Dengan dukungan dari berbagai lembaga dan komunitas, diharapkan seluruh pengungsi dapat segera kembali ke kehidupan normal tanpa harus terganggu oleh kondisi darurat.
