Pengungkapan Rencana Pembunuhan terhadap Pemimpin Iran
Di tengah perang yang masih berlangsung sejak akhir Februari lalu, dunia internasional kembali dikejutkan oleh pengungkapan rencana gelap yang mengincar nyawa para petinggi negara Irak. Republik Islam Iran secara resmi melaporkan adanya rencana pembunuhan terstruktur oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap pejabat tinggi mereka dalam daftar maut yang menjadi target mati ke Dewan Keamanan PBB.
Dalam surat resmi yang dikirimkan pada Kamis (26/3/2026), Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeed Iravani, mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas laporan media yang menyebutkan nama-nama besar seperti Ketua Parlemen Mohammad Baqer Qalibaf dan Menteri Luar Negeri Seyed Abbas Araghchi telah masuk dalam daftar target eliminasi. Iravani menegaskan bahwa ancaman ini bukanlah sekadar spekulasi kosong, melainkan kelanjutan dari kebijakan sistematis yang dimulai sejak agresi 28 Februari lalu.
Tragedi tersebut sebelumnya telah merenggut nyawa Pemimpin Besar Revolusi Islam dan sejumlah komandan militer senior, termasuk kepala keamanan Iran Ali Larijani. “Laporan-laporan ini menunjukkan adanya kerangka operasional yang menargetkan pejabat politik tertinggi Iran. Ancaman ini berasal dari ‘mentalitas kriminal’ yang secara terang-terangan mengabaikan hukum internasional,” tulis Iravani dalam suratnya kepada Sekjen PBB Antonio Guterres.
Ia menekankan bahwa posisi Menteri Luar Negeri seharusnya memiliki imunitas personal penuh di bawah hukum internasional. Upaya menormalisasi pembunuhan pejabat tinggi negara berdaulat disebutnya sebagai preseden berbahaya yang mengancam perdamaian dunia dan sebuah bentuk terorisme.
“Saya segera meminta perhatian Yang Mulia dan para anggota Dewan Keamanan terhadap laporan-laporan yang diterbitkan di media,” kata Iravani. Laporan-laporan itu kata Iravani menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan rezim Israel telah mengidentifikasi dan menetapkan pejabat-pejabat tinggi Republik Islam Iran, termasuk Ketua Majelis Permusyawaratan Islam, Bapak Mohammad Baqer Qalibaf, dan Menteri Luar Negeri, Bapak Seyyed Abbas Araghchi, sebagai target pembunuhan.
“Laporan-laporan tersebut menggambarkan penangguhan rencana tersebut hanya bersifat sementara,” ujarnya. Menurut Arivani ada kerangka kerja operasional yang bertujuan untuk membunuh pejabat-pejabat politik tertinggi Iran. “Kebijakan semacam itu jelas menunjukkan pelanggaran serius terhadap aturan hukum internasional yang mutlak. Sifat bersyarat dari dugaan ‘penangguhan’ juga menegaskan bahwa ancaman tersebut tetap nyata, disengaja, dan berkelanjutan,” kata Iravani.
Ia menambahkan bahwa ancaman-ancaman ini adalah produk dari pola pikir kriminal yang secara terbuka menyebut aturan keterlibatan sebagai ‘bodoh’. “Pasukan yang sama, bekerja sama dengan teroris yang menguasai Tel Aviv, telah membom dan membunuh ratusan mahasiswa, menghancurkan rumah sakit, situs warisan budaya, dan melakukan kejahatan keji lainnya dalam kampanye terorisme negara yang terbuka di Itan,” kata Iravani.
Penggunaan istilah ‘daftar target pembunuhan’, katanya harus dilihat sebagai manifestasi lain dari tindakan teroris. “Teroris yang sama juga yang memulai perang kriminal terhadap Iran dan sejauh ini telah mengakibatkan kematian lebih dari tiga ribu warga sipil,” kata Arivani dalam suratnya.
Sentil Negara Teluk
Diplomasi Iran tidak hanya menyerang Washington dan Tel Aviv. Dalam langkah yang dramatis, Teheran juga mengirimkan surat protes keras kepada empat negara tetangganya di Teluk Persia: Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab (UEA). Iran menuding keempat negara tersebut telah membiarkan wilayah dan ruang udara mereka digunakan oleh militer AS dan Israel untuk melancarkan serangan ke tanah Iran.
“Negara-negara memikul tanggung jawab internasional ketika mereka menyediakan wilayahnya untuk tindakan agresi terhadap negara berdaulat ketiga,” tegas Iravani. Ia menyerukan prinsip bertetangga yang baik dan memperingatkan bahwa Iran memiliki hak yang melekat untuk membela diri guna menjaga integritas wilayahnya.
“Dengan mempertimbangkan tanggung jawab internasional, negara-negara yang menyediakan wilayah mereka untuk melakukan tindakan agresi dan melancarkan serangan bersenjata terhadap wilayah negara ketiga, Republik Islam Iran telah menyatakan protes keras dan tegasnya terhadap tindakan ilegal yang disebutkan di atas,” kata dia.
Konflik ini telah berkembang menjadi kampanye teror yang meluas. Selain ancaman nyawa pejabat, Iran juga mengecam serangan terhadap infrastruktur telekomunikasi, rumah sakit, dan situs warisan budaya yang telah menelan korban lebih dari 3.000 warga sipil. Bagi Teheran, “daftar maut” ini adalah bukti nyata dari terorisme negara yang dipraktikkan secara terbuka.
Langkah Khusus dari Presiden Trump
Di tengah upaya dunia internasional mencari celah negosiasi, ancaman pembunuhan terhadap para negosiator dan pemimpin politik ini justru membakar jembatan diplomasi yang tersisa. Kini, perhatian dunia tertuju pada Dewan Keamanan PBB.
Sebelumnya, Presiden Donald Trump dilaporkan telah menarik nama Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dan Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf dari daftar target mati serangan udara Israel-AS. Hal ini merupakan sebuah langkah krusial yang membuka celah bagi perundingan tingkat tinggi. Langkah ini bukan sekadar taktik militer, melainkan pesan politik yang kuat dari Trump.
Menurut laporan The Wall Street Journal yang dikutip Tass.com, penghapusan 2 nama ini berlaku sementara, sekitar empat hingga lima hari ke depan. Di balik layar, Washington dikabarkan telah mengirimkan 15 poin rencana perdamaian kepada Iran melalui perantara Pakistan. Rencana tersebut tidak hanya menyentuh isu sensitif program nuklir dan rudal Iran, tetapi juga jaminan kebebasan navigasi di Selat Hormuz yang kini mencekam.
Trump, dalam percakapan pribadinya, menegaskan bahwa ia tidak ingin terjebak dalam perang berlarut-larut yang menguras energi Amerika dan melonjakkan harga kebutuhan pokok bagi para pemilihnya.
