Pengamat Ekonomi Minta Pemerintah Lebih Responsif terhadap Kondisi Geopolitik
Pengamat ekonomi Awalil Rizky menyoroti pentingnya kepekaan dan kesadaran mendalam terhadap situasi darurat yang sedang dihadapi Indonesia akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Ia menekankan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto serta jajaran menterinya perlu memiliki sense of crisis dalam menghadapi tantangan ekonomi dan politik global saat ini.
Pentingnya Sense of Crisis dalam Pemimpinan
Sense of crisis merujuk pada kesadaran akan adanya situasi genting, kepekaan terhadap kondisi masyarakat, serta kemampuan untuk bertindak cepat dan tepat. Awalil menyatakan bahwa pemerintahan saat ini harus lebih responsif terhadap isu-isu seperti kenaikan harga bahan pokok, minyak, dan ketidakstabilan ekonomi global.
“Kita ini sedang susah. Jangan mengatakan ‘beras cukup,’ ‘jagung cukup,’ ‘semua aman,’ padahal kenyataannya tidak, atau harganya mahal,” ujarnya.
Awalil juga menegaskan bahwa pemerintah perlu menunjukkan empati terhadap rakyat, terutama dalam menghadapi kenaikan harga minyak dan inflasi yang semakin tinggi. Ia menyoroti bahwa respons dari Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa dinilai kurang responsif terhadap kondisi masyarakat.
Rekomendasi untuk Menata Ulang Belanja Negara
Awalil memberikan dua saran utama kepada pemerintah untuk menghadapi tekanan fiskal yang semakin berat:
-
Restrukturisasi Kabinet
Awalil menyarankan agar jumlah kementerian dan lembaga diperbaiki, termasuk mengurangi jumlah menteri dan wakil menteri. Ia menyarankan agar jumlah tersebut dikurangi menjadi 84 atau bahkan 75, seperti era presiden sebelumnya. Dengan langkah ini, penghematan anggaran bisa dilakukan secara signifikan, terutama dari belanja barang yang mencapai ratusan triliun rupiah. -
Evaluasi Program MBG
Salah satu program yang dinilai perlu dievaluasi adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bernilai sekitar Rp335 triliun dalam APBN 2026. Awalil menyarankan agar program ini dimoratorium sementara, lalu dievaluasi ulang dan disesuaikan dengan skema yang lebih tepat sasaran. Misalnya, hanya menyasar kelompok miskin di daerah tertentu seperti Papua.
“Sekarang yang perlu dibenahi adalah pemerintahannya terlebih dahulu. Ini bukan semata soal keuangan. Dari sisi saya, sebagai kepala rumah tangga, Presiden harus berhati-hati dan mulai membereskan para menterinya,” katanya.
Tanggapan Presiden tentang MBG
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa program MBG tetap akan dijalankan tanpa pemotongan anggaran, meskipun saat ini terjadi krisis di kawasan Timur Tengah. Ia mengungkapkan alasan utamanya, yakni karena khawatir jika anggaran MBG dialihkan, maka akan mudah terjadi korupsi.
“Saya akan bertahan sedapat mungkin (untuk menjalankan program MBG). Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan,” ujarnya dalam diskusi bersama sejumlah pengamat dan jurnalis.
Prabowo juga menekankan bahwa MBG merupakan investasi untuk sumber daya manusia Indonesia. Ia menyatakan bahwa masih banyak pos anggaran lain yang bisa dipangkas di tengah krisis saat ini.
Kesimpulan
Awalil Rizky menilai bahwa jika pemerintah tidak memiliki sense of crisis, situasi ekonomi dalam negeri berpotensi semakin buruk. Ia menegaskan bahwa tindakan proaktif diperlukan, terutama dalam menghadapi ancaman global yang dapat mempercepat krisis ekonomi.
Dengan langkah-langkah seperti restrukturisasi kabinet dan evaluasi program MBG, pemerintah diharapkan mampu menghadapi tantangan ekonomi dan geopolitik dengan lebih efektif.
Penulis berita yang tekun mengeksplorasi cerita di balik fenomena yang terjadi di masyarakat. Ia suka berkunjung ke tempat baru, memotret suasana, serta berbincang dengan orang-orang dari berbagai latar. Hobinya adalah menulis cerpen dan bercocok tanam. Motto: "Tulisan terbaik lahir dari observasi yang jujur."
