Penurunan Dividen Bankaltimtara dan Dampaknya pada APBD
Penurunan dividen Bankaltimtara dari Rp338 miliar menjadi hanya Rp191 miliar telah memicu evaluasi serius dari Pemprov Kalimantan Timur. Hal ini berdampak langsung pada APBD provinsi, yang harus menyesuaikan struktur keuangannya untuk mengakomodasi penurunan pendapatan tersebut.
Gubernur Rudy Masud menegaskan bahwa kinerja keuangan Bankaltimtara yang merosot menjadi alasan utama pengambilan langkah tegas dalam proses seleksi manajemen baru. Target dividen yang sebelumnya dipatok dalam APBD Kalimantan Timur sebesar Rp338 miliar tidak tercapai secara maksimal, sehingga memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran.
Selain faktor kinerja, Rudy Masud juga menyebutkan adanya persoalan serius lain, termasuk kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kalimantan Utara yang menyeret Bankaltimtara dan merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. Kondisi ini membuat pemerintah daerah sulit mempertahankan komposisi manajemen lama, sehingga diperlukan penyegaran dengan standar seleksi yang lebih ketat dan profesional.
Proses Seleksi Direksi Melalui Pansel dan Uji OJK
Gubernur Rudy Masud memastikan bahwa seluruh proses pergantian direksi dan komisaris dilakukan melalui mekanisme resmi, yakni panitia seleksi (pansel), yang bekerja secara independen dan terbuka. Ia menekankan bahwa orang yang dipilih harus benar-benar qualified dan memiliki kemampuan yang memadai untuk memimpin bank besar seperti Bankaltimtara.
Setelah pansel menyaring kandidat, nama-nama tersebut akan diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). “Jadi sebenarnya tidak ada urusannya langsung dengan kita. Semuanya boleh mendaftar,” tambahnya.
Namun demikian, Rudy Masud juga menyinggung minimnya keterwakilan putra daerah dalam seleksi terbuka tersebut. Meski ada yang mendaftar, sebagian besar tidak mampu lolos dalam tahapan seleksi yang ketat.
DPRD Kaltim Meminta Transparansi dan Profesionalitas
Disorot oleh DPRD Kaltim, pergantian Dirut Bankaltimtara 2026 menjadi perhatian serius karena dinilai menyangkut stabilitas dan keberlanjutan bisnis bank daerah. Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur berencana bertanya langsung kepada Gubernur Kaltim terkait keputusan penggantian Direktur Utama atau Dirut Bankaltimtara.
Langkah ini diambil guna memastikan transparansi dan alasan di balik perombakan pucuk pimpinan di lembaga perbankan daerah tersebut. Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menyatakan bahwa pihaknya perlu mendapatkan penjelasan mendalam terkait latar belakang kebijakan tersebut.
Komisi II yang membidangi sektor keuangan dan perbankan berharap setiap kebijakan tetap mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Sejauh ini, Bankaltimtara memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
RDP untuk Evaluasi Kinerja BUMD
Komisi II DPRD Kaltim berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau pertemuan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kaltim. Dalam forum tersebut, tidak hanya pergantian direksi yang akan dibahas, tetapi juga evaluasi kinerja BUMD secara menyeluruh.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada publik sekaligus mencegah munculnya spekulasi terkait kondisi internal Bankaltimtara.
Kandidat Pengganti Direktur Utama
Sebagai informasi, Direktur Utama Bankaltimtara saat ini adalah Muhammad Yamin, yang tengah menjalani periode kedua hingga 2028. Ia menjabat sejak 2020 dan kembali dikukuhkan melalui RUPS pada 5 April 2024.
Dengan sisa masa jabatan sekitar dua tahun, rencana percepatan pergantian ini menjadi perhatian khusus. Di sisi lain, Gubernur Kaltim Rudy Masud disebut menginginkan adanya percepatan pergantian. Proses uji kemampuan dan kepatutan calon Dirut Bankaltimtara juga telah rampung di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dua nama yang dinyatakan lolos sebagai calon Dirut baru adalah Romy Wijayanto dan Amri Mauraga. Keputusan ini sebelumnya telah disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 yang berlangsung di Harum Resort Balikpapan pada 5 Maret 2026.
Steril dari Kepentingan Politik
Teka-teki mengenai suksesi kepemimpinan di PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim Kaltara atau Bankaltimtara terus bergulir. Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, M. Husni Fachruddin, angkat bicara dengan nada tegas terkait kriteria Direktur Utama (Dirut) dan beberapa posisi direksi lain yang baru.
Ia menekankan pentingnya penyegaran di pucuk pimpinan bank plat merah tersebut. Ia secara terbuka menyatakan tidak setuju jika kursi nomor satu di Bankaltimtara kembali diisi oleh orang internal. Ia mengkhawatirkan jika Dirut terpilih berasal dari internal, maka potensi budaya saling menutupi kesalahan masa lalu akan tetap langgeng.
Sementara itu Sekretaris Fraksi PPP, Nurhadi merespons proses seleksi yang tengah berjalan diharapkan tidak hanya menjadi ajang bagi-bagi kursi. Melainkan murni berdasarkan kapasitas dan integritas demi kemajuan bank plat merah milik warga Benua Etam tersebut.
Di Balik Pergantian Dirut
- Dividen turun tajam (Rp338 M ke Rp191 M)
- Berdampak ke APBD
- Kinerja jadi alasan evaluasi
- Terseret isu korupsi di Kaltara
- Manajemen didorong diganti
- Seleksi lewat pansel & uji Otoritas Jasa Keuangan
- DPRD minta penjelasan (RDP)
- Muncul dua kandidat baru
Reporter berita yang mengutamakan akurasi dan objektivitas. Ia memiliki ketertarikan pada isu sosial dan ekonomi, serta mengikuti perkembangan dunia digital. Waktu luangnya dihabiskan untuk membaca laporan penelitian, mendengarkan podcast edukasi, dan berjalan santai di taman kota. Motto: "Fakta adalah kompas bagi setiap penulis."
