Kepala Pustakawan di Tennessee Dipecat Karena Menolak Memindahkan Buku LGBTQ ke Bagian Dewasa
Kasus yang terjadi di Kabupaten Rutherford, Tennessee, menunjukkan pergeseran dalam dinamika kebebasan berekspresi dan kontrol isi buku di perpustakaan. Direktur sistem perpustakaan setempat, Luanne James, dipecat oleh dewan perpustakaan setelah menolak memindahkan lebih dari 100 buku bertema LGBTQ dari bagian anak-anak ke bagian dewasa. Keputusan ini menimbulkan kontroversi besar, karena James menganggap kebijakan tersebut melanggar hak Amandemen Pertama dan merupakan bentuk diskriminasi sudut pandang.
Keputusan untuk memindahkan buku-buku tersebut dibuat oleh dewan perpustakaan pada 16 Maret, dengan alasan bahwa konten tersebut bisa memicu “kebingungan gender” pada anak-anak. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Dewan Cody York menyatakan bahwa memberi tahu anak-anak bahwa laki-laki bisa menjadi perempuan dan sebaliknya adalah berbahaya dan tidak akurat.
James menolak kebijakan tersebut dan mengirim email kepada dewan, menyatakan bahwa ia tidak akan memindahkan buku-buku tersebut. Rapat yang diadakan pada Senin (30/3/2026) malam diwarnai sorakan dan cemoohan dari hadirin. Saat giliran berbicara, James berkata, “Saya tetap pada keputusan saya dan tidak akan mengubah pikiran.” Setelah pemungutan suara, dewan memutuskan untuk memecatnya.
Pemecatan ini mendapat kritik dari organisasi seperti PEN America, yang menyatakan bahwa kasus ini menjadi simbol perjuangan melawan sensor dan pembungkaman. Kasey Meehan, direktur program Freedom to Read dari PEN America, mengatakan bahwa kisah ini akan bergema dari Pengadilan di Murfreesboro, Tennessee, ke seluruh negeri.
Konteks Konflik Nasional tentang Isi Perpustakaan
Kasus ini adalah bagian dari konflik nasional di Amerika Serikat terkait sensor buku dan konten perpustakaan. Isu-isu seperti ras dan LGBTQ sering menjadi fokus utama dalam perdebatan ini. Tahun lalu, kantor Sekretaris Negara Tennessee mengirim surat ke berbagai sistem perpustakaan di seluruh negara bagian untuk segera meninjau koleksi di bagian anak-anak. Mereka menyatakan bahwa perpustakaan yang menerima dana federal dan negara bagian harus mematuhi hukum yang berlaku, serta menyinggung perintah eksekutif Trump terkait ideologi gender.
Sebelumnya, pada musim gugur lalu, seorang mantan direktur perpustakaan di Wyoming memenangkan kompensasi sebesar 700.000 dolar AS dalam penyelesaian gugatan setelah pemecatannya. Terri Lesley diberhentikan di tengah kontroversi terkait buku-buku dengan konten seksual dan tema LGBTQ yang ingin dihapus dari rak untuk anak muda, meski pejabat setempat menyatakan bahwa kinerjanya menjadi faktor utama pemecatan.
Selain itu, pada Desember, Mahkamah Agung AS menolak untuk mendengarkan banding dalam kasus kebebasan berbicara di Texas yang memungkinkan pejabat lokal menghapus buku yang dianggap tidak pantas dari perpustakaan umum.
Tanggapan dari Anggota Dewan dan Masyarakat
Anggota dewan sekolah Kabupaten Rutherford, Caleb Tidwell, menyatakan dukungannya untuk memindahkan buku-buku tersebut dari bagian pembaca muda. Ia mengatakan, “Ikuti hukum,” sambil memulai pernyataannya dengan doa. “Lindungi anak-anak. Pertahankan posisi.”
James diangkat sebagai direktur perpustakaan county pada Juli 2025. Ia memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang perpustakaan publik, termasuk sebagai direktur di Texas dan Carolina Selatan. Dalam pernyataannya, pengacaranya menyebut pemecatan tersebut sebagai tindakan diskriminasi sudut pandang yang melanggar hukum.
“Pustakawan tidak seharusnya dijadikan alat untuk menyaring agenda politik,” demikian isi pernyataan itu. “Saya berdiri untuk hak membaca, demi warga Kabupaten Rutherford.”
Kesimpulan
Kasus ini mencerminkan pergeseran dalam cara masyarakat dan pemerintah menghadapi isu-isu sensitif seperti LGBTQ dalam lingkungan pendidikan dan perpustakaan. Meskipun ada upaya untuk menjaga kepentingan anak-anak, banyak pihak menilai bahwa kebijakan seperti ini dapat membahayakan kebebasan berekspresi dan akses informasi. Kita harus terus memperhatikan bagaimana perpustakaan dan institusi pendidikan menyeimbangkan antara perlindungan anak-anak dan hak asasi manusia.
