Penyesuaian Biaya Haji Akibat Kenaikan Avtur
JAKARTA – Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nur Wahid (HNW), menyampaikan apresiasi terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan bahwa kenaikan biaya haji akibat meningkatnya harga avtur tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji Indonesia. Keputusan ini dianggap penting untuk menjaga keberpihakan negara terhadap masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji.
Menurut HNW, tekanan biaya haji pada tahun 1447H/2026M terutama berasal dari sektor penerbangan. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga avtur akibat perang berkepanjangan antara AS-Israel dengan Iran, serta dinamika geopolitik lainnya yang berdampak pada perubahan rute penerbangan. Selain itu, premi risiko juga turut memengaruhi kenaikan biaya tersebut.
“Alhamdulillah, Presiden dalam Rapat Kerja Pemerintah (8/4) menegaskan komitmen bahwa kenaikan biaya haji akibat meroketnya harga avtur tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji Indonesia,” ujar HNW dalam pernyataannya, Jumat (10/4).
Keputusan Presiden Prabowo ini dinilai sangat penting untuk memberikan ketenangan bagi calon jemaah haji Indonesia yang akan mulai berangkat pada 22 April nanti. HNW menjelaskan bahwa berdasarkan data Kemenhaj yang disampaikan pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR pada Rabu (8/4), rata-rata biaya penerbangan haji yang sebelumnya sekitar Rp 33,5 juta per jemaah berpotensi meningkat signifikan.
Tanpa adanya perubahan rute, biaya bisa mencapai sekitar Rp 46,9 juta, dan dengan penyesuaian rute dapat meningkat hingga sekitar Rp 50,8 juta per jemaah. Namun, dalam rapat kerja tersebut, Komisi VIII sejalan dengan keputusan Presiden Prabowo dan secara tegas menolak jika tambahan biaya tersebut dibebankan kepada calon tamu Allah.
“Komisi VIII menegaskan bahwa kenaikan biaya akibat avtur tidak boleh dibebankan kepada calon jemaah haji. Apalagi dalam kontrak penerbangan terdapat klausul force majeure yang seharusnya menjadi dasar untuk mencari solusi bersama tanpa membebani jemaah,” tegas HNW.
Rapat kerja akhirnya ditunda tanpa mengambil kesimpulan dan akan dilanjutkan kembali dengan skema solusi yang lebih berpihak kepada jemaah haji. Salah satu solusi yang perlu dibahas dan diputuskan di Forum Rapat Komisi VIII berikutnya adalah pernyataan Wamenhaj Danil A Simanjuntak bahwa selisih harga biaya haji akibat kenaikan harga avtur tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji sesuai keputusan Presiden Prabowo dan sikap Komisi VIII, dan akan dibayarkan oleh Pemerintah melalui efisiensi APBN sebesar Rp 1,77 triliun.
HNW juga mengingatkan banyaknya calon jemaah haji yang berdomisili jauh dari embarkasi dan pasti terdampak dengan kenaikan harga tiket pesawat domestik. Dirinya berharap komitmen presiden untuk tidak membebankan kenaikan biaya kepada calon jemaah juga mencakup perjalanan domestik calon jemaah haji dari daerah menuju embarkasi, seperti calon jamaah haji dari Indonesia Timur seperti Papua, Maluku yang embarkasinya di Makassar (Sulawesi Selatan), Bali dan NTT yang embarkasinya di Surabaya.
“Calon jemaah haji itu sudah menunggu puluhan tahun untuk berangkat, dan menabung dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan pelunasan,” ujar HNW mengingatkan.
Jangan sampai di waktu yang sudah mepet dengan keberangkatan, lanjut HNW, timbul pembengkakan biaya terhadap calon jemaah haji akibat terjadinya perang yang tidak pernah mereka inginkan, baik dalam konteks penerbangan internasional menuju lokasi haji di Saudi Arabia, maupun penerbangan dari provinsi mereka menuju embarkasi yang berada di provinsi lain sesuai keputusan pemerintah.
Menurut HNW, jika itu terjadi, tentu akan sangat memberatkan dan meresahkan mereka, dan berpotensi bisa menggagalkan rencana keberangkatan mereka. “Dan karena jumlahnya yang tidak sedikit dikhawatirkan akan menghadirkan gejolak sosial yang mestinya bisa dihindari dengan memberlakukan keputusan Presiden itu juga berlaku untuk biaya transportasi udara lokal para calon haji yang terdampak,” pungkasnya.
