Wacana Skema War Ticket Haji Masih Sebatas Ide
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa skema war ticket haji masih sebatas wacana. Hal ini disampaikannya dalam sebuah pernyataan terkait rencana peningkatan kapasitas jemaah haji oleh Arab Saudi dalam program jangka panjang mereka.
Menurutnya, jika target Arab Saudi pada tahun 2030 tercapai dengan menampung lebih dari 5 juta jemaah, maka kuota Indonesia bisa naik dari 221 ribu menjadi hampir 500 ribu jemaah. Pernyataan ini disampaikan oleh Dahnil di Asrama Haji Cipondoh, Tangerang, Jumat (10/4/2026).
Peningkatan kuota secara signifikan tersebut, menurut Dahnil, tidak akan sepenuhnya bisa ditanggung oleh skema keuangan haji Indonesia. Ia menjelaskan bahwa pembiayaan haji akan membengkak hingga lebih dari Rp40 triliun jika Arab Saudi membuka kuota hingga 500 ribu jemaah.
“Sekarang misalnya dengan jumlah jemaah 203.000 orang yang reguler, itu dana penyelenggaraan totalnya Rp18,2 triliun. Berarti kalau naik jadi 500.000 jemaah, itu bisa lebih dari Rp40 triliun dan itu kemungkinan keuangan haji tidak bisa meng-cover,” ujarnya.
Selain itu, Dahnil menilai penambahan kuota juga belum tentu otomatis mengurangi antrean panjang jemaah haji di Indonesia. Untuk menghadapi lonjakan kuota dari Arab Saudi, pemerintah menyiapkan dua skema penyelenggaraan haji.
Nah salah satu caranya misalnya kita akan menyediakan tetap antrean untuk 5,7 juta ini agar segera bisa dihabiskan. Nah tapi kita juga membuka ruang untuk jemaah haji yang ingin segera berangkat dengan tambahan kuota yang jumlahnya lebih besar dari pemerintah Arab Saudi, ujar Dahnil.
Dari kedua skema tersebut, yang pertama adalah skema antrean yang sudah ada. Sementara yang kedua adalah skema baru yang disebut war ticket. Menurut Dahnil, istilah “war ticket” hanya sebagai bentuk inovasi untuk menyelesaikan masalah antrean.
Skema War Ticket: Biaya Penuh Tanpa Subsidi
Dalam skema war ticket, jemaah nantinya akan membayar biaya haji secara penuh tanpa subsidi dan bisa langsung berangkat sesuai kuota yang tersedia. Meski begitu, Dahnil menegaskan bahwa sistem war ticket masih dalam tahap perumusan dan belum menjadi kebijakan resmi pemerintah.
“Sekali lagi war ticket itu cuma wacana untuk melakukan transformasi nanti. Itu adalah cara kita untuk menyelesaikan permasalahan antrean dan itu bukan kebijakan tahun ini loh. Jadi jangan salah tulis nih nanti,” katanya.
Realisasi skema war ticket, kata Dahnil, akan bergantung pada kebijakan kuota dari Arab Saudi ke depan. Ia memastikan bahwa jika skema tersebut diterapkan di masa depan, mekanismenya akan dirancang secara transparan.
“Tapi war ticket itu tentu dia sistematik nanti, transparan, akuntabel dan sebagainya. Nah itu rencana kita,” ujarnya.
Wacana Belum Jadi Kebijakan Langsung
Wacana ini, menurut Dahnil, bukan merupakan kebijakan yang akan diterapkan dalam waktu dekat. Ia menegaskan kembali bahwa ini adalah wacana untuk transformasi, bukan kebijakan tahun 2026 atau 2027.
Kami masih merumuskan supaya ada perubahan pengelolaan haji kita supaya kita bisa memperpendek antrean bahkan meniadakan antrean,” pungkasnya.
Rusmawan adalah seorang penulis berita online yang serbabisa dalam menguraikan berbagai peristiwa menjadi berita yang jelas dan ringan. Ia suka membaca opini, melakukan riset pendek, dan membuat rangkuman harian. Di waktu senggang, ia menikmati musik instrumental. Motto: “Informasi yang baik dimulai dari niat yang baik.”
