Penghentian Pengadaan Sepeda Motor Listrik untuk BGN di Tahun Anggaran 2026
Pemerintah telah memutuskan untuk tidak melanjutkan pengadaan sepeda motor listrik untuk Badan Gizi Nasional (BGN) pada tahun anggaran 2026. Keputusan ini diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran sebelumnya, yang menunjukkan bahwa pengadaan kendaraan operasional tersebut hanya dilakukan pada tahun 2025 dan tidak akan diteruskan pada tahun berikutnya.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa program pembelian motor listrik tidak lagi masuk dalam alokasi anggaran 2026. “Iya anggaran tahun lalu, tahun ini enggak ada. Kita pastikan enggak ada, tahun lalu. Waktu itu mungkin keburu lewat itu maka kita berhentiin,” ujarnya saat berada di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Anggaran Dipotong Setelah Evaluasi
Purbaya mengungkapkan bahwa keputusan untuk menghentikan program ini diambil setelah pihaknya melakukan penelusuran terhadap struktur anggaran yang telah berjalan sebelumnya. Dari hasil penelusuran, pengadaan motor listrik memang sempat tercantum dalam anggaran 2025. Namun, setelah dilakukan penyesuaian kebijakan fiskal, pemerintah memutuskan untuk menghentikan program tersebut.
“Kita baru tahu belakangan, sudah dipotong anggarannya kalau enggak salah, saya harus tanya dirjen anggaran lagi,” tambahnya. Ia juga menegaskan bahwa langkah pemotongan anggaran dilakukan segera setelah informasi itu diterima. “Ketika tahu, saya potong anggarannya,” tegasnya.
Dengan demikian, ia memastikan tidak ada lagi alokasi dana untuk pembelian motor listrik BGN pada tahun ini. Ia juga menyebutkan bahwa pengadaan sebelumnya kemungkinan besar sudah diselesaikan pembayarannya melalui anggaran tahun lalu. “Ya kan (21.000 motor listrik pakai) anggaran tahun lalu, pasti sudah bayar mereka itu. Tanya saja ke Ketua BGN gimana statusnya,” imbuh Purbaya.
Diklaim Untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa motor listrik tersebut awalnya dirancang untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Dadan, kendaraan tersebut dibutuhkan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses, termasuk desa-desa yang tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.
“Ya program ini kan menjangkau daerah-daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional,” ujar Dadan di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Dadan menambahkan, penggunaan motor listrik tidak terbatas hanya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh pegawai lainnya dalam mendukung operasional lapangan. Meski demikian, Dadan memastikan pengadaan kendaraan tersebut tidak akan berlanjut pada tahun ini.
“Untuk sementara kita cukupkan dulu sekian, karena ini kan anggaran 2025 ya, 2026 tidak ada perencanaan lagi untuk pembelian,” imbuhnya.
Sempat Jadi Sorotan Publik
Sebelumnya, pengadaan motor listrik BGN sempat menjadi polemik setelah beredar video di media sosial yang menyebut jumlah unit mencapai puluhan ribu di satu wilayah. Informasi tersebut memicu pertanyaan publik terkait jumlah, anggaran, dan peruntukan kendaraan tersebut.
Menanggapi hal itu, Dadan menegaskan bahwa kendaraan tersebut memang bagian dari fasilitas operasional untuk menunjang distribusi program MBG. Meski demikian, ia memastikan bahwa pengadaan hanya dilakukan pada 2025 dan tidak akan dilanjutkan tahun ini. “Untuk sementara kita cukupkan dulu, karena ini anggaran 2025. Tahun 2026 tidak ada perencanaan lagi untuk pembelian,” jelasnya.
Fokus Penyesuaian Anggaran
Penghentian program ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menyesuaikan prioritas belanja negara. Dengan tidak adanya alokasi baru, pemerintah memastikan tidak ada tambahan pengadaan motor listrik untuk BGN pada 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan optimal sesuai kebutuhan di lapangan.
