Kawasan Industri Sadai ‘Kacau’, Rina Tarol Ungkap Kekeliruan Penggunaan APBD di PT RBA

Kritik Pedas Anggota DPRD Babel terhadap Pengelolaan Kawasan Industri Sadai

BANGKASELATAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rina Tarol, memberikan kritik tajam terhadap pengelolaan Kawasan Industri Sadai yang dikelola oleh PT RBA di Kecamatan Tukak Sadai. Politisi dari Dapil Bangka Selatan ini menyoroti bahwa proyek prestisius tersebut sudah bermasalah sejak awal karena dibangun tanpa riset yang matang dan terkesan “ugal-ugalan” dalam menggunakan dana negara.

Dalam peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus), Rina mengungkapkan kekecewaannya lantaran keberadaan PT RBA justru bertolak belakang dengan harapan masyarakat Bangka Selatan. Alih-alih menjadi motor penggerak ekonomi, kawasan ini dinilai hanya menjadi beban anggaran daerah.

Pembangunan Tanpa Riset dan Histori Kelam Sang Bupati Justiar

Rina Tarol menegaskan bahwa sejak masa kepemimpinan Bupati Justiar Noer, penggunaan APBD untuk kawasan ini tidak terukur. Mantan kepala daerah tersebut saat ini tengah menjalani masa tahanan terkait kasus korupsi jual beli lahan di Pulau Lepar.

Kondisi lahan di Sadai pun turut dipertanyakan. Menurut Rina, lahan yang digunakan mayoritas adalah rawa, sehingga tidak semuanya layak untuk mendirikan pabrik atau industri berat tanpa kajian mendalam.

“RBA ini dibangun dengan semangat perjuangan, mengelola lahan ini menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan sayangnya dari awal pembangunan memang sudah amburadul yang harusnya masalah lahan sudah tidak ada masalah. Ini pansus hadir di sini menjadi acuan ke depannya,” ujar Rina Tarol melalui akun media sosialnya.

Anggaran Konsultan dan Infrastruktur yang Mangkrak Disedot Siluman

Salah satu poin paling krusial yang disorot adalah dugaan salah sasaran penggunaan APBD. Rina membeberkan bahwa uang rakyat digunakan untuk membayar konsultan perencanaan perusahaan, yang seharusnya menjadi kewajiban pihak swasta atau pengelola, bukan pemerintah daerah.

“Di Bangka Selatan itu untuk konsultan saja harusnya tidak boleh, harusnya pihak perusahaan (yang membayar), tapi ternyata kan gunakan APBD. Konsultan perencanaan saja. Nah, kalau perencanaannya segede itu harusnya RBA sudah sangat settle ya,” urai Rina.

Tak hanya itu, proyek infrastruktur dari Balai Wilayah Sungai (BWS) senilai Rp100 miliar yang dikucurkan selama dua tahun berturut-turut untuk penyediaan air bersih juga disebut tidak berfungsi. Hal ini membuat investor yang semula tertarik menjadi ragu karena fasilitas yang tersedia tidak sesuai dengan janji promosi.

Investor Takut, Hilirisasi Terhambat

Kesenjangan antara ekspektasi investor dan realita di lapangan menjadi kernyitan dahi. Rina menyebut investor sebenarnya memiliki semangat untuk masuk, namun fakta infrastruktur yang “berantakan” membuat mereka mundur teratur.

Dampaknya, semangat hilirisasi untuk menampung tenaga kerja lokal dan mengolah bahan baku di daerah menjadi sia-sia.

“Jadi apa yang ada di dalam pikiran investor itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah ini harusnya pihak RBA lapor apa kendalanya, pihak Disperindag tidak bisa duduk saja. Harusnya laporkan kepada dinas mu bahwa ini harus jadi perhatian karena semangatnya menampung tenaga kerja, membuka lapangan pekerjaan, membuka hilirisasi, jadi apa yang menjadi bahan baku itu tidak terbuang keluar,” tegasnya.

Kehadiran Anggota DPRD Babel Rina Tarol

Kehadiran Anggota DPRD Babel Rina Tarol kali ini diharapkan mampu membongkar carut-marut tata kelola PT RBA agar dana APBD puluhan miliar hingga ratusan miliar rupiah sebelumnya yang telah terkuras tidak menjadi sia-sia dan hanya menguntungkan segelintir oknum pejabat.