Kehidupan yang Terabaikan di Balik Karnaval Mamasa
Di tengah gemerlap karnaval yang berlangsung di Kabupaten Mamasa, terdapat sebuah kisah yang tak pernah terdengar. Salsabila dan Abizar, dua anak yang hidup dalam ketidakmampuan untuk mendapatkan perawatan yang layak, menjadi contoh dari pengabaian yang terjadi di balik pesta yang megah. Mereka adalah bukti bahwa tidak semua warga dapat menikmati kebahagiaan yang ditampilkan dalam acara tersebut.
Keadaan yang Menggambarkan Ketidakadilan
Salsabila, seorang anak yang mengalami epilepsi, terus-menerus menderita tanpa adanya obat yang cukup. Tubuhnya semakin lemah akibat stunting, sementara Abizar, yang memiliki Down syndrome, hidup tanpa terapi yang memadai. Mereka tinggal di Desa Pamoseang, sekitar 60 kilometer dari pusat keramaian. Di sana, kehidupan mereka jauh dari sorotan publik. Hanya tangisan dan kesedihan yang mengiringi hari-hari mereka.
Di tempat lain, karnaval Mamasa berlangsung dengan meriah. Ribuan orang menari dalam balutan “sambu”, sementara Gubernur hadir dengan senyum lebar. Bupati bangga memproklamirkan 5.000 peserta dari 17 kecamatan, dengan ambisi menuju Kharisma Event Nusantara. Selama 24 hari, Mamasa bergoyang. Busana mahal, dekorasi megah, tata suara menggelegar. Ribuan aparatur dikerahkan, aliran dana membanjiri setiap sudut.
Namun, di balik kegembiraan itu, ada pertanyaan yang tak pernah diucapkan: siapa yang tidak diundang? Siapa yang tidak bisa menari? Siapa yang tangisannya tertimbun riuh tepuk tangan? Jawabannya ada di Desa Pamoseang, tempat Salsabila dan Abizar hidup dalam sunyi yang tak terjamah sorotan.
Biopolitik dan Pengabaian yang Tersembunyi
Dalam konteks biopolitik seperti yang dibaca Michel Foucault, negara mengelola hidup bukan untuk merawat, melainkan untuk menghitung produktivitas. Tubuh dihargai sejauh ia menghasilkan. Yang sakit dan tak produktif perlahan disingkirkan dari perhatian. Mereka tak ada di panggung, tak masuk hitungan. Maka pengabaian bekerja diam-diam. Karnaval bergemuruh di atas tangisan yang tak pernah dianggap ada.
Di panggung depan karnaval, yang dirayakan adalah tubuh-tubuh sehat yang bisa menari, bergerak, dan dianggap produktif. UMKM dipamerkan, kopi dan markisa dielu-elukan sebagai simbol kebanggaan. Semua tampak hidup, penuh warna, seolah Mamasa baik-baik saja. Panggung itu dirancang untuk dilihat, untuk dipuji, untuk menegaskan bahwa yang tampil adalah wajah terbaik.
Namun di panggung belakang, kenyataan bergerak ke arah yang berlawanan. Puskesmas Mambi kehabisan obat antiepilepsi, sementara rujukan ke rumah sakit di Polewali Mandar berhenti di tengah jalan. Bukan karena jarak, bukan pula karena keterbatasan medis, melainkan karena akses yang tidak benar-benar bekerja. Kepemilikan BPJS tidak serta-merta menjamin layanan itu tercapai, ia berhenti sebagai status administratif tanpa daya jangkau. Tanpa mekanisme pendampingan yang efektif, tanpa jembatan yang menghubungkan rujukan dengan tindakan nyata, layanan kesehatan berubah menjadi ruang yang secara formal ada, tetapi secara faktual tak tersentuh.
Kritik dalam Kerangka Keadilan Distributif
Kritik ini menemukan pijakannya dalam teori keadilan distributif John Rawls. Ketimpangan, dalam kerangka itu, hanya dapat dibenarkan jika memberi manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung. Namun di Mamasa, logika tersebut justru terbalik. Karnaval menyedot anggaran besar untuk kostum dan dekorasi, bahkan diperluas dengan janji dukungan dana provinsi agar naik kelas ke Kharisma Event Nusantara. Pertanyaannya sederhana, siapa yang benar-benar menikmati?
Jawabannya tidak mengarah pada mereka yang paling membutuhkan. Manfaat ekonomi dan simbolik berputar di lingkaran yang sama. Pejabat, pelaku jasa event, dan mereka yang berada dekat dengan pusat kekuasaan. Sementara itu, Murniati, Salsabila, dan Abizar tetap berada di luar jangkauan. Mereka tidak tersentuh oleh distribusi manfaat apa pun. Dalam situasi seperti ini, pengalihan anggaran ke panggung bukan sekadar pilihan kebijakan, tetapi bentuk ketidakadilan yang konkret. Ketika kebutuhan paling dasar, seperti obat antiepilepsi, justru tersisih oleh gemerlap perayaan.
Melepas Topeng
Dari panggung gemerlap itu, ketika lampu sorot padam dan tepuk tangan usai, yang tersisa hanyalah sunyi. Sunyi yang selama ini tertutup riuh karnaval, sunyi dari rumah-rumah reyot Pamoseang. Di sanalah Salsabila masih kejang tanpa obat, sementara Abizar hidup tanpa terapi. Sunyi inilah kebenaran yang tak pernah diundang ke panggung.
Dalam perspektif Pierre Bourdieu, karnaval tidak pernah netral, ia adalah arena produksi modal simbolik. Di atas panggung, kekuasaan mengakumulasi prestise dan legitimasi melalui senyum, lambaian tangan, dan narasi kemajuan yang dipentaskan. Namun di balik itu, akses layanan tidak berjalan, pendampingan tidak hadir, dan jembatan menuju perawatan kesehatan terputus. Salsabila dan Abizar terdeprivasi dari seluruh modal. Ekonomi, sosial, maupun simbolik. Mereka tersingkir dari ruang yang disebut publik.
Disinilah kekuasaan bekerja bukan melalui kekerasan yang tampak, melainkan melalui estetika, panggung megah, cahaya terarah, dan tepuk tangan yang membentuk ilusi kemajuan. Judith Butler menyebutnya performativitas. Pengulangan yang mengendap menjadi kebenaran yang tak lagi dipertanyakan. Setiap kali perayaan datang, senyum akan selalu sama, narasi kemajuan terus diucapkan. Namun pengulangan itu justru memperlebar jarak antara simbol dan substansi. Ruang representasi meluas, sementara ruang kehidupan dasar menyempit; pelayanan digantikan pertunjukan.
Maka kritik ini bukan pada budaya, melainkan pada politik simbolik yang menjadikan perayaan sebagai pengganti kerja nyata. Salsabila dan Abizar tidak sekadar terpinggirkan, mereka dihapus dari panggung representasi, tanpa suara, tanpa visibilitas. Yang tersisa hanyalah kejang yang tenggelam di balik gemuruh tepuk tangan. Larik DeLeon kembali hidup: “All their mothers can do is stand and watch their children suffer”.
