Peran Gus Alex dalam Skandal Korupsi Kuota Haji
Kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 kini mulai terungkap dengan jelas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkap peran penting Ishfah Abidal Aziz, yang akrab disapa Gus Alex, dalam skandal ini. Gus Alex, yang menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Agama saat itu, diduga menjadi otak utama di balik manipulasi kuota haji tambahan.
Instruksi Jalur Belakang dan Setoran Fee
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa Gus Alex memiliki pengaruh besar dalam memberikan instruksi kepada pejabat Kementerian Agama (Kemenag). Ia disebut menginstruksikan pelonggaran kebijakan kuota haji khusus yang melebihi ketentuan semestinya.
Pada medio 2023, Gus Alex disinyalir memerintahkan Rizky Fisa Abadi (mantan Kasubdit Perizinan, Akreditasi, Bina Penyelenggara Haji Khusus) untuk mengaktifkan skema T0. Ini adalah jalur istimewa bagi calon jemaah yang baru mendaftar namun bisa langsung berangkat ke Tanah Suci tanpa antre.
Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Kamis (12/3/2026), Asep menjelaskan detail permainan tersebut:
“RFA (Rizky Fisa) kemudian menentukan kuota jemaah untuk 54 PIHK, sehingga bisa berangkat langsung tanpa antrean. RFA juga memberikan perlakuan khusus kepada PIHK tertentu untuk bisa mengisi kuota haji khusus tambahan dengan jemaah haji khusus T0 atau TX (percepatan/tidak sesuai nomor urut),” kata Asep.
Tak hanya soal administratif, praktik ini juga diikuti dengan pengumpulan upeti. Rizky diduga memerintahkan stafnya menarik fee percepatan dari biro perjalanan (PIHK) senilai USD 5.000 atau sekitar Rp84,4 juta per jemaah.
“Salah satu caranya dengan mengalihkan jemaah haji visa mujamalah menjadi haji khusus,” tambah Asep.
Pola Berulang di Tahun 2024
Memasuki tahun 2024, pola serupa kembali dijalankan. Gus Alex disebut memanggil jajaran Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus ke ruangannya pada Januari 2024 untuk mengoordinasikan pemungutan uang dari asosiasi-asosiasi penyelenggara haji.
Meski nilai fee sempat disepakati sebesar USD 2.000 (Rp33,8 juta), namun dalam pelaksanaannya, angka tersebut membengkak. Gus Alex melalui M. Agus Syafi’ diduga meminta biaya komitmen yang lebih besar.
“Itu sekurang-kurangnya sebesar USD 2.500 (Rp 42,2 juta) per jemaah sebagai fee atau commitment fee atau biaya lain, agar dapat memperoleh kuota tambahan haji khusus alias kuota T0 atau TX,” papar Asep.
Aliran dana ini dikumpulkan dalam rentang waktu Februari hingga Juni 2024. Hingga kini, KPK masih menghitung secara detail berapa total keuntungan pribadi yang dinikmati oleh Gus Alex maupun Yaqut Cholil Qoumas dari praktik lancung ini.
Akal-Akal Administrasi demi ‘Jatah’ 50:50
Strategi Gus Alex juga menyentuh aspek teknis pembagian kuota nasional. Ia diduga mengarahkan agar pembagian kuota tambahan yang seharusnya 92 persen untuk reguler dan 8 persen untuk khusus diubah menjadi proporsi 50:50 kepada pihak Arab Saudi.
Langkah ini dilakukan sedemikian rupa agar tampak legal secara administrasi dan tidak terlihat melanggar undang-undang. Dalam setiap komunikasinya, Gus Alex selalu menekankan bahwa langkah tersebut merupakan arahan langsung dari Yaqut selaku Menteri Agama.
Kerugian Negara Fantastis
Skandal ini memuncak dengan penahanan Yaqut Cholil Qoumas oleh KPK pada 12 Maret 2026. Yaqut akan menjalani masa penahanan 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih.
“Pada hari ini, KPK melakukan penahanan terhadap Tersangka saudara YCQ, untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 12-31 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK,” tegas Asep Guntur Rahayu.
Yaqut kini dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akibat permainan kuota haji yang melibatkan “jalur ekspres” berbayar ini, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga mencapai Rp622 miliar.
