TAPANULI SELATAN – Pemerintah pusat secara resmi menyerahkan 120 unit hunian tetap (huntap) tahap pertama kepada masyarakat korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Penyerahan tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI yang juga Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian. Ia menyatakan bahwa pembangunan huntap di wilayah tersebut menjadi salah satu yang tercepat dalam penanganan bencana di Sumatra.
“Nah, ini termasuk gotong royong tercepat, tercepat saya sampaikan ini. Paling cepat,” ujar Mendagri Tito saat berada di Kabupaten Tapsel, Sumatra Utara, pada Jumat (27/3/2026), seperti dikutip dari pernyataan pers.
Proses Percepatan Pembangunan Huntap
Menurut Tito, percepatan pembangunan huntap ditentukan melalui tiga tahapan utama. Tahap awal bergantung pada kemampuan pemerintah daerah (pemda) dalam menyusun dan menyerahkan data korban secara perinci. Pendataan ini dilakukan berbasis nama dan alamat (by name by address) setiap penyintas, beserta tingkat kerusakan bangunan hunian mereka.
Data tersebut kemudian diverifikasi di lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebelum dilanjutkan ke tahap pembangunan yang melibatkan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah pusat, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga menggandeng pihak-pihak nonpemerintah, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi.
Apresiasi Terhadap Bupati Tapsel
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga mengapresiasi langkah Bupati Tapsel Gus Irawan yang dinilai sigap dalam menyampaikan data kerusakan secara lengkap dan cepat. Ini mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat.
Kelengkapan dan kecepatan penghimpunan data ini, lanjut Tito, turut mempercepat pencairan bantuan finansial kepada para penyintas berupa dana tunggu hunian (DTH). Bantuan tersebut diberikan sekaligus untuk tiga bulan sebesar Rp1,8 juta bagi masyarakat penyintas bencana selama masa pengungsian.
Selain itu, warga terdampak juga menerima berbagai bantuan lainnya, seperti bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI sebesar Rp15 ribu per orang per hari, bantuan perabotan rumah tangga sebesar Rp3 juta, hingga dukungan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta.
“Itu juga karena data dari Pak Bupati diserahkan dengan cepat,” ujar Tito.
Contoh Bagi Daerah Lain
Ia menekankan, keberhasilan penanganan di Tapsel dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang terdampak. Pemerintah mendorong kepala daerah di wilayah terdampak lainnya untuk meniru kecepatan serta kelengkapan pendataan berbasis nama dan alamat seperti yang dilakukan di Tapsel.
Hal tersebut menjadi krusial mengingat bencana berdampak luas, mencakup 52 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
“Makin cepat kami terima, makin cepat BPS untuk melakukan verifikasi lapangan, makin cepat, maka BNPB bisa bergerak, Bang Ara, Menteri PKP segera akan bergerak juga,” ucap Tito.
Skema Pembangunan Huntap
Sebagai informasi, dalam pembangunan huntap, pemerintah menyediakan tiga skema sesuai kondisi masyarakat, yakni huntap in situ yang dikerjakan oleh BNPB, huntap komunal yang dibangun oleh Kementerian PKP, serta relokasi mandiri.
Percepat Upaya Pemulihan
Sebelumnya, pemerintah pusat menyatakan bahwa terus berupaya mempercepat pemulihan dampak bencana hidrometeorologi di Sumatra dengan menyalurkan bantuan keuangan secara bertahap. Selain itu, penguatan kolaborasi antarpemerintah daerah juga terus didorong.
Mendagri Tito mengatakan, pemerintah pusat akan terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk membantu daerah tetangga yang terdampak parah dan mengalami kerusakan berat.
“Dari update terakhir pagi ini, sudah ada tiga daerah yang membuat pernyataan komitmen untuk membantu wilayah terdampak, yaitu Simalungun, Asahan, dan Pematangsiantar,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Ia menjelaskan, inisiatif kolaborasi ini muncul setelah adanya tambahan alokasi anggaran transfer ke daerah untuk percepatan penanganan bencana dari Presiden senilai Rp10,6 triliun.
Anggaran tersebut diperuntukkan Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, yang kemudian akan didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut, termasuk daerah yang tidak terdampak langsung.
Ia pun mengimbau kepala daerah di wilayah yang relatif aman atau tidak terdampak, tetapi tetap menerima alokasi anggaran, agar bersedia menyalurkan sebagian dananya dalam bentuk hibah kepada daerah tetangga.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kapasitas daerah dengan tingkat kerusakan tinggi yang mengalami keterbatasan anggaran, seperti Kabupaten Aceh Tamiang.
“Kami harapkan daerah-daerah yang berat ini mereka punya tambahan anggaran supaya mereka bisa bekerja menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Reporter digital yang menggemari berita olahraga, kegiatan komunitas, dan isu pergerakan anak muda. Ia hobi berlari pagi, bermain badminton, dan menonton pertandingan olahraga. Ketika istirahat, ia menyukai membaca artikel inspiratif. Motto: “Semangat dalam berita harus sama kuatnya dengan semangat di lapangan.”
