Aksi Swadaya Warga untuk Perbaikan Jalan di Kulon Progo dan Trenggalek
Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah, warga di beberapa wilayah Indonesia memilih untuk bertindak mandiri dalam memperbaiki jalan yang rusak parah. Dua contoh nyata adalah warga Padukuhan Sonyo, Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta warga Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.
Perbaikan Jalan di Kulon Progo
Warga Padukuhan Sonyo melakukan perbaikan jalan secara swadaya selama sepekan terakhir karena dinas terkait tidak memiliki anggaran untuk penanganan. Jalan yang rusak parah di sejumlah titik menjadi prioritas utama. Dukuh Sonyo, Suranto, menyebut terdapat lima titik kerusakan serius di wilayah Gunung Kelir dan Sonyo yang menjadi perhatian warga.
Empat titik paling mendesak telah diperbaiki dengan panjang sekitar 150 meter. Meskipun demikian, akses kendaraan roda empat masih terhambat karena jembatan masih terputus. Perbaikan terakhir dilakukan pada Minggu (14/12/2025) dengan membuka separuh badan jalan agar akses warga tetap bisa berjalan.
Salah satu titik paling krusial adalah gorong-gorong yang sebelumnya diperbaiki secara darurat menggunakan batang kelapa (gelugu). Namun, perbaikan tersebut hanya bertahan sekitar empat bulan sebelum kembali rusak akibat longsornya talut. Warga masih menunggu kejelasan rencana penanganan dari pemerintah.
Seluruh kegiatan perbaikan dilakukan melalui donasi swadaya warga yang ditutup pada Minggu lalu, dengan total dana terkumpul sekitar Rp 45 juta. Warga bergotong royong melakukan pengecoran rabat beton tanpa melibatkan kontraktor atau pekerja proyek.
Perbaikan jembatan secara mandiri akan dilakukan jika proses anggaran pemerintah terlalu lama. “Kalau terlalu lama, kami gunakan dana swadaya lebih dulu. Yang penting akses warga tetap berjalan,” kata Suranto.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kulon Progo, Didik Wijanarto, menyampaikan keterbatasan anggaran pemeliharaan jalan untuk ruas jalan di wilayah Sonyo. Anggaran rutin yang tersedia umumnya hanya cukup untuk pekerjaan ringan dan mampu menangani sekitar dua titik pekerjaan dalam satu tahun.
Pemerintah daerah baru merencanakan anggaran sekitar Rp 250 juta pada 2026, itu pun terbatas untuk perbaikan gorong-gorong dan talut, bukan peningkatan badan jalan secara menyeluruh.
Perbaikan Jalan di Trenggalek
Di Trenggalek, warga Desa Ngadimulyo juga melakukan aksi swadaya untuk memperbaiki jalan yang sudah rusak selama sekitar 10 tahun. Jalanan yang menjadi poin vital bagi keberlangsungan hidup masyarakat itu tidak mendapat tanggapan sama sekali dari pemerintah.
Puluhan tahun jalan rusak, masyarakat Desa Ngadimulyo akhirnya memutuskan berlaku mandiri. Swadaya mandiri dilakukan oleh warga dengan mengadakan iuran dan gotong royong perbaikan. Iuran sukarela yang terkumpul senilai Rp 10.450.000 pada Selasa (11/03/2025).
Jalan yang mengalami kerusakan berada di lima rukun tetangga (RT) Dusun Tanjung, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kampak, Trenggalek. “Sudah 10 tahun jalan rusak tidak pernah diperbaiki oleh pemerintah. Juga sudah kami ajukan beberapa kali namun tidak ada respons,” kata salah satu warga, Feri Ardianto.
Rencana perbaikan jalan secara swadaya dimulai pada Sabtu (01/03/2025) dan disambut baik oleh seluruh masyarakat. Setiap kepala keluarga memberi iuran sukarela sebesar Rp 50.000. Uang yang terkumpul digunakan untuk membeli material seperti semen dan pasir.
Proses pengerjaan jalan rusak sepanjang sekitar 1,5 kilometer membutuhkan waktu tiga hari. Saat ini, jalan sudah jadi dan bisa dilewati masyarakat untuk berbagai aktivitas dengan nyaman dan aman.
Feri berharap agar pemerintah memberi perhatian terhadap kondisi jalan yang ada di kawasan pelosok. Sebagian besar masyarakat di wilayah desa bergantung pada infrastruktur jalan guna melakukan berbagai aktivitas.
Kesimpulan
Aksi swadaya warga dalam memperbaiki jalan menunjukkan inisiatif masyarakat dalam menjaga akses dasar. Namun, kondisi ini sekaligus menunjukkan keterbatasan kapasitas anggaran daerah dalam menangani kerusakan infrastruktur secara menyeluruh dan berkelanjutan. Perlu adanya perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk memastikan akses jalan yang layak bagi semua masyarakat.
