Pendekatan Konservasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Jawa Barat
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memperkuat pengelolaan sumber daya alam dengan pendekatan konservasi sebagai fondasi utama perlindungan lingkungan hidup. Sejumlah agenda strategis telah dijalankan sepanjang 2025, yang mencakup Program Jabar Caang, penataan pengelolaan air tanah, pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), serta pembenahan sektor pertambangan.
Program Jabar Caang: Akses Listrik untuk Seluruh Warga
Program Jabar Caang menjadi salah satu inisiatif utama dalam upaya pemerataan akses listrik bagi masyarakat. Berdasarkan data Dinas ESDM Jawa Barat, program ini ditargetkan menjangkau 92.370 penerima manfaat melalui berbagai skema pembiayaan. Pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilaksanakan dalam dua tahap, dengan total sasaran 76.038 penerima. Di luar APBD, program ini juga didukung oleh dana dari program tanggung jawab sosial perusahaan dan APBN.
Hingga akhir 2024, Program Jabar Caang telah menyalurkan bantuan sambungan listrik kepada 418.053 rumah tangga tidak mampu sejak pertama kali digulirkan pada 2001. Komitmen Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, adalah menghadirkan akses listrik secara merata bagi seluruh warga Jabar tahun depan. Akses listrik yang merata bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mewujudkan rasio elektrifikasi Jabar mencapai 100 persen.
Untuk daerah-daerah terpencil dan sulit diakses, Pemprov Jabar akan menggunakan listrik tenaga surya agar pembangunan akses listrik tidak merusak ekosistem lingkungan.
Penguatan Tata Kelola Air Tanah
Di luar sektor kelistrikan, Pemprov Jawa Barat juga menaruh perhatian besar pada penguatan tata kelola air tanah. Hingga kini tercatat terdapat 1.468 sumur imbuhan di berbagai wilayah Jawa Barat sebagai langkah konkret konservasi. Pengelolaan air tanah dilakukan dengan memanfaatkan sistem digital E-Osmosys, sebuah platform pemantauan terpadu berbasis daring.
Sistem ini digunakan secara bersama oleh pemerintah kabupaten dan kota, Badan Pendapatan Daerah, serta para pengguna air tanah di seluruh Jawa Barat. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat tertanggal 31 Juli 2025 mewajibkan badan usaha pengguna air tanah untuk mengalokasikan 15 persen pemanfaatannya bagi masyarakat, khususnya di daerah rawan dan sulit air.
Pengawasan difokuskan pada kepatuhan perizinan pengambilan air tanah, pencegahan eksploitasi berlebihan, serta pelaksanaan kewajiban konservasi melalui pembangunan sumur imbuhan.
Fokus pada Energi Bersih
Pada sektor energi, Jawa Barat mencatat perkembangan positif dalam komposisi bauran energi daerah. Total kebutuhan energi Jawa Barat pada 2024 mencapai 31,27 juta ton setara minyak. Kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer daerah tercatat sebesar 24,46 persen pada 2024, mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Capaian tersebut sekaligus menandai bahwa target EBT sebesar 20 persen dalam Rencana Umum Energi Daerah telah terlampaui secara konsisten selama empat tahun terakhir. Pengembangan EBT di Jawa Barat ditopang oleh keberadaan 51 pembangkit listrik untuk kepentingan umum dengan total kapasitas terpasang mencapai 3.717,57 megawatt.
Perketat Izin Pertambangan
Di sektor pertambangan, hingga 10 Desember 2025 tercatat sekitar 236 Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dari jumlah tersebut, 70 izin berstatus IUP Eksplorasi dan 166 lainnya merupakan IUP Operasi Produksi. Dari keseluruhan izin tersebut, sebanyak 31 pemegang IUP dihentikan sementara, sedangkan 135 perusahaan pertambangan masih beroperasi.
Sepanjang 2025, Pemprov Jawa Barat terus melakukan penataan di sektor pertambangan. Salah satunya ditandai dengan terbitnya Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 26/PM.05.02/PEREK pada 19 Maret 2025 yang menetapkan pengetatan dengan penghentian sementara penerbitan perizinan pemanfaatan lahan di kawasan hutan dan perkebunan, kecuali untuk kegiatan perlindungan lingkungan.
Dinas ESDM Jawa Barat juga memberikan arahan kepada para pemegang izin untuk menyampaikan laporan setiap enam bulan lengkap dengan citra satelit, melaksanakan pemasangan tanda batas WIUP, memasang alat ukur penjualan material tambang, menyampaikan laporan pelaksanaan RKAB, serta melaporkan seluruh kewajiban tersebut melalui surat resmi.
Arahan lanjutan juga dituangkan dalam Surat Kepala Dinas ESDM Nomor 5126/ES.09/TAMBANG tertanggal 3 Oktober 2025 yang memuat kewajiban bagi pemegang IUP Operasi Produksi untuk menyampaikan laporan produksi mingguan, menyerahkan salinan Pajak MBLB setiap bulan, serta memastikan kendaraan angkut yang digunakan hanya kendaraan bersumbu dua dengan muatan sumbu terberat tidak melebihi delapan ton.
Kombinasi Strategi untuk Pembangunan Berkelanjutan
Kombinasi perluasan akses listrik, penguatan pengelolaan air tanah, peningkatan porsi energi terbarukan, serta penataan pertambangan berbasis konservasi menempatkan sumber daya alam Jawa Barat sebagai pilar penting pembangunan berkelanjutan, pemerataan layanan dasar, sekaligus perlindungan lingkungan hidup.
