PADANG — Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, mulai melakukan normalisasi sungai dan irigasi pasca-bencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut pada 28 November 2025. Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan bahwa bencana ini tidak hanya menyebabkan genangan di permukiman warga, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap kondisi sungai dan jaringan irigasi di berbagai wilayah.
“Kami telah bergerak melakukan normalisasi. Hal ini penting karena kondisi sungai tengah mengalami pendangkalan akibat banjir bandang,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (19/12/2025).
Dia menjelaskan, derasnya arus air saat kejadian menyebabkan perubahan alur sungai, pengikisan tebing, serta pendangkalan akibat endapan material banjir seperti pasir, lumpur, kayu, dan bebatuan. Hal ini membuat sungai menjadi dangkal, dan diduga menjadi penyebab banjir susulan beberapa waktu lalu di sejumlah daerah aliran sungai.
Oleh karena itu, Pemkot Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) segera melakukan penanganan dengan menormalisasi aliran sungai dan saluran irigasi yang terdampak. Walkot menjelaskan bahwa normalisasi dilakukan menggunakan alat berat guna mengembalikan fungsi sungai dan irigasi agar mampu menampung dan mengalirkan debit air secara optimal.
Normalisasi sungai dilaksanakan di sejumlah titik strategis, antara lain Kampung Tanjung dan Kelurahan Gunung Sarik. Selain itu, kegiatan tersebut juga menyasar aliran Sungai Kuranji hingga kawasan Batu Busuk, serta beberapa aliran sungai lain yang mengalami perubahan alur dan pendangkalan pasca-banjir bandang.
Tidak hanya sungai besar, Dinas PUPR Kota Padang juga melakukan normalisasi pada jaringan irigasi yang terdampak banjir. Penanganan dilakukan di daerah Cupak Tangah, Kecamatan Pauh, Kubu Utama Tabing Banda Gadang, Gurun Laweh, serta lokasi-lokasi lain yang mengalami penyumbatan saluran air akibat material banjir yang terbawa arus.
Di setiap lokasi, alat berat difungsikan untuk membersihkan endapan material, memperbaiki alur aliran air, serta menata kembali tebing sungai dan dinding irigasi yang mengalami kerusakan. Langkah ini diharapkan dapat memperlancar aliran air, mencegah terjadinya genangan, serta menekan risiko banjir susulan, terutama saat intensitas hujan tinggi.
“Normalisasi ini akan terus dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan dan urgensi penanganan di masing-masing wilayah,” ujarnya.
Fadly juga mengimbau masyarakat, khususnya yang bermukim di sekitar bantaran sungai dan saluran irigasi, untuk tetap waspada serta berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan. Ia berharap dengan upaya normalisasi yang dilakukan secara menyeluruh, sistem pengendalian air di kota ini dapat kembali berfungsi optimal dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dari ancaman bencana hidrometeorologi di masa mendatang.
Usulan Forum DAS Sumbar untuk Antisipasi Bencana Serupa
Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Sumbar mengusulkan agar DPRD bersama pemerintah daerah melakukan kajian terkait rencana tata ruang wilayah (RTRW) izin mendirikan bangunan. Saat ini masih ada bangunan yang berdiri di sepanjang bantaran sungai.
Ketua Forum DAS Sumatera Barat Prof. Isril Berd mengatakan bahwa RTRW Provinsi Sumbar tidak mengatur secara detail terkait izin mendirikan bangunan di wilayah yang berdekatan dengan daerah aliran sungai. Kondisi ini perlu segera disikapi, karena ancaman bencana banjir bandang masih membayangi sejumlah wilayah di Sumbar, termasuk Padang.
“Hulu DAS tidak aman, ada 9 titik kondisi tutupan hutan tak sampai 30%. Resiko terjadi banjir bandang susulan masih ada. Makanya, perlu bagi daerah mengkaji kembali RTRW yang ada itu. Jika bisa, buat aturan yang jelas pada RTRW itu, dimana konsepnya soal mitigasi bencana,” katanya.
Dia melihat bahwa saat ini baik itu Pemprov Sumbar maupun di Pemkab dan Pemko belum membuat RTRW Mitigasi Bencana, sehingga dalam izin mendirikan bangunan belum menjadi pedoman yang jelas. Akibatnya, banyak kawasan perumahan yang berdiri berdekatan dengan pelataran aliran sungai.
Isril menyampaikan bahwa kondisi dampak bencana banjir yang terjadi di Sumbar sangat memprihatinkan. Bahkan, banjir susulan bisa terjadi dalam jangka waktu yang singkat. “Kami melihat hujan yang terjadi itu sebagai trigger (pemicu) terjadi banjir. Karena daya tampung sungai tidak mampu lagi menahan debit air, akibat pendangkalan pasca banjir bandang.”
Dia menyampaikan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret, salah satunya melakukan pengerukan aliran sungai yang terjadi pendangkalan. Selain itu, pemerintah perlu menata ulang kembali bangunan yang ada di dekat sepanjang bantaran sungai, apakah sudah berizin atau belum.
“Izin mendirikan bangunan itu perlu dipertanyakan juga, ada atau tidak,” ujarnya. Isril melihat bahwa rumah-rumah dan bangunan yang hancur dan rusak akibat diterjang banjir diduga tidak mematuhi RTRW. Oleh karena itu, ia meminta kepada pemerintah agar membahas RTRW yang memiliki konsep mitigasi bencana.
Jurnalis yang menaruh perhatian pada dunia pendidikan dan komunitas lokal. Ia senang menghabiskan waktu membaca biografi tokoh inspiratif, menulis catatan belajar, serta menghadiri diskusi publik. Aktivitas ini membantunya memahami sudut pandang masyarakat. Motto: "Berita harus menggerakkan, bukan sekadar dibaca."
