Anak di 26 Provinsi Teradikalisasi Melalui Ruang Digital
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan bahwa sebanyak 112 anak dari 26 provinsi teradikalisasi melalui ruang digital, khususnya melalui game online dan media sosial pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman radikalisasi tidak lagi hanya muncul dari lingkungan fisik, tetapi juga melalui platform digital yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari anak-anak.
BNPT memantau berbagai platform permainan daring seperti Roblox untuk mencegah penyebaran radikalisme. Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Eddy Hartono menjelaskan bahwa pihak Roblox sedang mengembangkan sistem identifikasi pengakses permainan. Sistem tersebut akan menggunakan kamera untuk meng-capture wajah pengguna, sehingga anak-anak yang terdeteksi langsung tidak bisa mengakses permainan tersebut.
Selain itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, atau dikenal sebagai PP Tunas. Aturan ini bertujuan melindungi anak-anak dari paparan konten negatif di ruang digital. Dalam aturan tersebut, pemilik platform permainan daring diwajibkan memberikan verifikasi dan keamanan terhadap siapa saja yang mengakses.
Eddy Hartono menyampaikan bahwa dengan adanya PP Tunas, diharapkan dapat membatasi akses anak-anak di bawah 18 tahun terhadap media sosial dan game online. Ia menegaskan bahwa 112 anak tersebut teradikalisasi setelah berinteraksi dengan konten radikal terorisme, yang membuat mereka rentan secara psikologis hingga terlibat dalam fenomena lone actor atau aktor tunggal tanpa pertemuan fisik.
Ancaman Radikalisasi pada Anak dan Remaja
Jaringan terorisme atau simpatisan ISIS dan Ansharuh Daulah (AD) saat ini menargetkan proses radikalisasi terhadap anak dan remaja. Dalam kasus rekrutmen, anak-anak yang direkrut tidak pernah bertemu perekrut langsung dan melakukan baiat mandiri. Rentang usia anak yang terpapar saat ini rata-rata 13 tahun, dengan usia terendah 10 tahun dan tertinggi 18 tahun—jauh lebih muda dibandingkan rata-rata pelaku terorisme Indonesia periode 2014-2019 yang berada pada rentang usia 28-35 tahun.
Menurut Eddy, jaringan teroris memanfaatkan kerentanan psikologis remaja, terutama dalam aspek emosi, perilaku, dan pola pikir. Mayoritas anak-anak yang terpapar mengalami trauma emosional, seperti perundungan (bullying) dan keluarga tidak utuh (broken home). Ini menjadi tugas berat bagi BNPT untuk melakukan rehabilitasi dan pendampingan psikososial kepada anak-anak tersebut.
Strategi Kontraradikalisasi dan Upaya Pencegahan
Untuk merespons kondisi ini, BNPT memperkuat strategi kontraradikalisasi dengan mengoordinasikan berbagai program pencegahan. Beberapa program yang dilaksanakan antara lain Sekolah Damai, Kampus Kebangsaan, Desa Siapsiaga, serta penguatan peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di 36 provinsi. Selain itu, BNPT juga membentuk Satuan Tugas Kontra Radikalisasi lintas delapan kementerian/lembaga untuk menyebarluaskan narasi perdamaian dan memperkuat ideologi Pancasila di lingkungan pendidikan dan masyarakat.
Eddy menegaskan bahwa perlindungan ruang digital bagi anak merupakan bagian dari upaya deteksi dini dan keterlibatan dini (early warning system dan early engagement) guna memutus mata rantai penyebaran ideologi radikal terorisme. BNPT berkomitmen mewujudkan sistem deteksi dini dan keterlibatan dini terhadap penyebaran ideologi radikal terorisme yang mendukung keamanan negara demi tercapainya Indonesia Emas 2045.
Peran Orang Tua dalam Mencegah Radikalisasi
Kelompok ahli BNPT Reni Kusumowardhani menambahkan bahwa fakta 112 anak terpapar radikalisme menunjukkan radikalisasi telah masuk ke ruang digital yang sangat dekat dengan anak. Kelompok teroris memanfaatkan kerentanan anak dan remaja melalui gim, video, meme, musik, serta narasi heroisme dan solidaritas.
Oleh karena itu, kata dia, peran orang tua sangat penting untuk meningkatkan literasi digital serta rasa kesadaran agar anak berani menolak dan melaporkan konten berbahaya. BNPT mengajak kementerian/lembaga, masyarakat, orang tua, dan seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjaga ruang digital serta melindungi anak dari paparan ideologi radikal terorisme, demi keamanan nasional dan masa depan generasi Indonesia.
Peran Masyarakat dalam Menyosialisasikan PP Tunas
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid terus mendorong penyosialisasian Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas) sebagai aturan ranah digital untuk anak yang menyasar ke orang tua. Menurut Meutya, PP Tunas memerlukan dukungan dari masyarakat, sehingga diharapkan bantuan Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK).
Berbagai pihak dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menjelaskan PP Tunas hingga ke daerah-daerah terpencil. Meutya menyampaikan bahwa karena PP Tunas berupa peraturan pemerintah, mungkin agak membingungkan jika hanya dibaca oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, ia berharap banyak teman-teman yang bisa memperkenalkan PP ini kepada para orang tua di berbagai daerah di Indonesia.
