Kebun Sawit di Bukit Cigobang Memicu Kekhawatiran Warga
Perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan bukit Desa Cigobang memicu kekhawatiran warga setempat. Kebun tersebut diketahui telah menginvasi lahan seluas 6,5 hektare di area yang sebelumnya merupakan hutan hijau. Lokasi perkebunan ini berada pada ketinggian sekitar 28 meter di atas permukaan laut.
Dulunya, daerah ini merupakan hutan asri yang kaya akan vegetasi alami. Namun kini, tanaman sawit tumbuh di lereng perbukitan dengan jarak sekitar enam meter antara satu pohon dan pohon lainnya. Dalam kurun waktu empat bulan terakhir, luas lahan yang ditanami sawit meningkat menjadi sekitar empat hektare.
Warga menilai bahwa alih fungsi lahan ini berpotensi merusak cadangan air tanah. Desa Cigobang sendiri dikenal sebagai wilayah yang rawan krisis air. Hal ini memperkuat kekhawatiran masyarakat terhadap dampak lingkungan dari penanaman sawit di area perbukitan.
Sara (55), salah seorang warga, menyampaikan kekhawatirannya terhadap masuknya perkebunan sawit di wilayahnya. Ia mengatakan, “Kalau toh bakal merugikan masyarakat, apalagi untuk anak cucu kita.”
Pegiat lingkungan dari Sawala Buana, Hipal Surdiniawan, juga menyampaikan kekhawatiran serupa. Menurutnya, kawasan hutan Cigobang merupakan penyangga mata air yang vital bagi masyarakat. Ia menegaskan, “Karena kita menjaga mata air di sekitaran hutan Cigobang, akan lebih indah kalau hutan itu benar-benar hutan, bukan sawit.”
Selain krisis air, warga juga mencemaskan potensi longsor. Akar sawit yang relatif dangkal dinilai tidak sekuat vegetasi hutan alami dalam menahan struktur tanah, terutama saat musim hujan. Keberadaan perkebunan sawit di kawasan ini tidak hanya menjadi isu ekonomi, tetapi juga menyangkut keselamatan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat dalam jangka panjang.
Tanggapan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dibuat kaget oleh keberadaan tanaman kelapa sawit di Desa Cigobang, Kecamatan Pasaleman. Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Durahman, mengungkapkan bahwa pihaknya belum mengetahui secara pasti kronologi awal penanaman kelapa sawit tersebut.
“Kami juga kaget, karena tiba-tiba ada penanaman kelapa sawit di lahan seluas sekitar 6,5 hektare di Desa Cigobang. Padahal sawit bukan komoditas unggulan di Kabupaten Cirebon,” ujarnya.
Durahman menegaskan bahwa kelapa sawit bukan merupakan komoditas strategis maupun unggulan di Kabupaten Cirebon. Pengembangan sektor perkebunan di wilayah tersebut lebih diarahkan pada komoditas yang sesuai dengan kondisi agroekologi dan daya dukung lingkungan setempat.
Surat Edaran Gubernur Jawa Barat
Baru-baru ini, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon menerima Surat Edaran Gubernur Jawa Barat yang mengatur kebijakan terkait keberadaan tanaman kelapa sawit di wilayah Jawa Barat. Dalam surat edaran tersebut, khususnya pada poin 2 dan 3, ditegaskan bahwa area yang telah ditanami kelapa sawit agar dilakukan penggantian atau alih komoditas secara bertahap dengan komoditas perkebunan lain yang menjadi unggulan Provinsi Jawa Barat maupun unggulan daerah setempat.
Penggantian komoditas tersebut harus disesuaikan dengan kondisi agroekologi, daya dukung lingkungan, serta karakteristik wilayah. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan mendukung pelestarian fungsi ekologis, konservasi tanah dan air, serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan.
Tindakan Lanjutan
Durahman menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan inventarisasi ulang terkait tanaman sawit di Desa Cigobang. Selain itu, pihaknya akan melakukan pendampingan agar bisa dilakukan penggantian kelapa sawit dengan varietas tanaman komoditas lain yang sesuai dengan agroekologi dan komoditas utama daerah.
Dengan terbitnya surat edaran tersebut, Durahman menegaskan bahwa untuk sementara tidak diperbolehkan adanya aktivitas lanjutan di lahan yang telah ditanami kelapa sawit di Desa Cigobang.
Sikap Pemerintah Desa Cigobang
Terbitnya Surat Edaran Gubernur Jawa Barat tentang larangan penanaman kelapa sawit juga menjadi titik balik sikap Pemerintah Desa Cigobang. Aturan tersebut dinilai sebagai pegangan hukum yang jelas untuk menghentikan polemik penanaman sawit di wilayah perbukitan desa.
Kepala Desa Cigobang, Muhammad Abdul Zei, menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti surat edaran tersebut dengan langkah konkret di lapangan. “Akan kami sosialisasikan ke masyarakat dan juga pihak pengelola sawit supaya dipahami dan dilaksanakan surat edaran ini,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa larangan dari Gubernur Jawa Barat bukan sekadar imbauan, melainkan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah desa untuk bersikap tegas. “Dan kami dari Pemerintah Desa Cigobang jadi punya pegangan ke depan. Sudah tidak ada alasan apa pun untuk penanaman sawit, mau pribadi maupun perusahaan,” ucapnya.
