Penutupan Sementara BRT Trans Cirebon, Kebijakan yang Mengundang Perhatian
Sejumlah koridor di Kota Cirebon kini terasa lebih sunyi dibanding sebelumnya. Suara mesin bus yang biasanya mengisi pagi hari kini tidak lagi terdengar. Halte-halte yang selama ini menjadi tempat berkumpulnya pekerja, pelajar, hingga warga berpenghasilan menengah ke bawah kini tampak sepi. Bus Rapid Transit (BRT) Trans Cirebon, yang dulu menjadi moda transportasi andalan masyarakat, kini tak lagi beroperasi.
Penghentian sementara layanan BRT Trans Cirebon dimulai sejak 1 Januari 2026. Tidak ada kerusakan armada atau penurunan jumlah penumpang yang menjadi alasan utamanya. Pemerintah Kota Cirebon akhirnya memberikan penjelasan resmi mengenai hal tersebut.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumantho, menjelaskan bahwa alasan utama penghentian sementara BRT adalah besarnya subsidi operasional, sementara kondisi fiskal daerah pada APBD 2026 sangat terbatas. Ia menyatakan bahwa pemerintah harus mengambil keputusan berat karena keterbatasan anggaran.
“Ya, alasan utama pemberhentian sementara BRT Trans Cirebon ini adalah karena subsidi yang terlalu besar, sehingga APBD 2026 yang sangat terbatas tidak cukup untuk memberikan subsidi,” ujar Sumantho.
Ia juga mengakui bahwa meskipun pemerintah sadar masih banyak warga yang bergantung pada layanan BRT, keputusan ini harus diambil demi keberlanjutan keuangan daerah.
“Betul, memang di APBD 2026 dengan berbagai keterbatasan fiskal yang kita miliki, saya memohonkan maaf kepada masyarakat yang masih setia menggunakan BRT,” tambahnya.
Sumantho menegaskan bahwa pengelolaan BRT Trans Cirebon membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Besarnya subsidi menjadi beban yang belum mampu ditopang oleh kemampuan keuangan daerah saat ini.
“Karena memang pengelolaan BRT itu tidak sedikit yang kita berikan subsidinya. Kita besar, sehingga dengan pengelolaan subsidi yang besar, kita belum mampu fiskalnya ke arah sana, kita hentikan dulu,” jelas dia.
Meski dihentikan sementara, Pemkot Cirebon memastikan bahwa langkah ini bukan akhir dari layanan transportasi massal tersebut. Pemerintah berencana melakukan kajian menyeluruh untuk menentukan arah kebijakan BRT Trans Cirebon ke depan.
“Ke depannya, untuk mengetahui berapa jumlah subsidi yang akan diberikan oleh Pemerintah Kota Cirebon untuk BRT Trans Cirebon ini, semua akan dikaji dalam waktu dekat,” katanya.
Ada beberapa poin penting yang akan menjadi fokus kajian Pemkot Cirebon:
- Pertama, wilayah mana saja yang benar-benar masih membutuhkan layanan BRT atau transportasi publik milik pemerintah daerah.
- Kedua, pemerintah akan mengkaji rute yang benar-benar diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat.
- Ketiga, jumlah penumpang BRT dengan rute yang saat ini tersedia juga menjadi perhatian.
- Terakhir, pemerintah akan memperhitungkan jumlah pengembang serta besaran subsidi yang nantinya harus dikeluarkan oleh Pemkot Cirebon.
Selain itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Andi Armawan, juga mengkonfirmasi penghentian sementara operasional BRT Trans Cirebon. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2026, kondisi keuangan daerah belum memungkinkan untuk menopang operasional BRT secara optimal.
“Berdasarkan DPA tahun 2026, kondisi keuangan daerah belum memungkinkan. Karena itu, operasional BRT Trans Cirebon harus ditunda sementara mulai 1 Januari 2026,” ujar Andi.
Menurut Andi, selama ini operasional BRT Trans Cirebon membutuhkan subsidi sekitar Rp 1,5 miliar per tahun. Pengelolaannya berada di bawah PD Pembangunan, namun keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus mengambil keputusan berat.
Meski demikian, Andi menegaskan penghentian ini bukan akhir perjalanan BRT Trans Cirebon. “Harapan kami, BRT tetap bisa menjadi moda transportasi massal andalan masyarakat, tetapi dengan pola lain yang lebih sesuai dengan kemampuan anggaran dan tidak membebani keuangan daerah,” katanya.
Informasi penghentian operasional BRT Trans Cirebon juga diumumkan melalui akun Instagram @brttranscirebon, yang menyebutkan 31 Desember 2025 sebagai hari terakhir operasional. Pengumuman tersebut menuai beragam respons warganet. Banyak warga menyayangkan berhentinya layanan transportasi massal yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas, terutama bagi pekerja, pelajar, hingga masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Di awal tahun yang seharusnya menjadi lembaran baru, roda BRT Trans Cirebon justru harus berhenti sejenak, bukan karena tak dibutuhkan, melainkan karena menunggu waktu dan kebijakan agar kelak bisa kembali melaju.
