Perkembangan Kejahatan Telekomunikasi dan Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Keamanan
Kemajuan teknologi telah membawa berbagai perubahan di berbagai sektor, termasuk dalam dunia telekomunikasi. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, muncul tantangan baru dalam bentuk kejahatan digital yang semakin canggih. Salah satu bentuk kejahatan yang paling marak adalah penipuan melalui panggilan telepon atau scam call. Hal ini menjadi alasan utama pemerintah Indonesia memperketat sistem perlindungan konsumen.
Salah satu langkah yang diambil adalah kebijakan registrasi SIM card menggunakan pengenalan wajah (face recognition). Kebijakan ini dinilai penting untuk menutup celah penyalahgunaan identitas pelanggan. Registrasi SIM card berbasis biometrik akan diterapkan mulai 1 Januari 2026. Saat ini, kebijakan tersebut masih bersifat sukarela, sehingga masyarakat masih bisa memilih metode lama dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Namun, pada 1 Juli 2026, pelanggan yang ingin melakukan registrasi SIM card wajib menggunakan wajahnya sebagai verifikasi biometrik. Kebijakan ini hanya berlaku bagi pengguna baru, sedangkan pelanggan lama tidak perlu melakukan registrasi ulang.
Tantangan Kejahatan Digital yang Semakin Cepat Berkembang
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan bahwa modus kejahatan telekomunikasi berkembang sangat cepat. Pelaku kini tidak hanya mengandalkan pesan singkat, tetapi juga memanfaatkan teknik spoofing, masking, hingga penyalahgunaan identitas nomor pelanggan untuk melancarkan scam call.
Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menjelaskan bahwa maraknya penipuan lintas kanal menjadi isu yang paling banyak dikeluhkan masyarakat. “Saat ini, isu yang paling sering muncul adalah mengenai scam call atau panggilan penipuan. Penipuan ini terjadi melalui telepon, SMS, messenger service, surat elektronik, dan berbagai saluran lain,” katanya beberapa waktu lalu.
Edwin menekankan bahwa registrasi biometrik menjadi langkah konkret untuk menekan kejahatan digital. Nomor seluler kerap menjadi pintu masuk berbagai modus penipuan, seperti scam call, spoofing, smishing, dan social engineering.
Data hingga September 2025 menunjukkan jumlah pelanggan seluler tervalidasi mencapai lebih dari 332 juta. Pada saat yang sama, Indonesia Anti Scam Center mencatat 383.626 rekening terlapor sebagai rekening penipuan dengan kerugian masyarakat mencapai Rp 4,8 triliun. Kerugian penipuan digital ini sudah mencapai lebih dari Rp 7 triliun. Bahkan setiap bulan ada 30 juta lebih scam call dan setiap orang menerima minimal satu spam call seminggu sekali. Hal tersebut yang membuat Komdigi membuat kebijakan registrasi SIM card menggunakan face recognition.
Dukungan dari Operator Seluler
Selain menekan kejahatan digital, kebijakan ini ditujukan untuk membersihkan basis data nomor seluler. Saat ini tercatat lebih dari 310 juta nomor beredar, sementara populasi dewasa Indonesia sekitar 220 juta.
Operator seluler di Indonesia menyatakan kesiapan mendukung kebijakan tersebut. Telkomsel, misalnya, siap mengimplementasikan registrasi biometrik sesuai regulasi yang berlaku 1 Januari 2026. VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Abdullah Fahmi, mengatakan bahwa perusahaan siap mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait implementasi registrasi kartu SIM menggunakan biometrik dengan memastikan prinsip aman dan mudah bagi pelanggan.
Pada tahap awal, registrasi biometrik akan dilakukan di GraPARI Telkomsel agar pelanggan mendapat pendampingan langsung dari petugas. Telkomsel juga menyiapkan sosialisasi internal dan eksternal setelah Peraturan Menteri terbit sebagai acuan teknis.
Sementara itu, Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) menilai kebijakan pemerintah juga sejalan dengan tren transformasi digital, termasuk migrasi eSIM yang masih bertahap di Indonesia. Soal eSIM, Indosat sudah membuka opsi pendaftaran berbasis biometrik untuk pelanggan.
Dukungan serupa juga disampaikan XLSmart. Operator mengatakan pihaknya mendukung penuh penerapan face recognition dalam registrasi SIM card sebagai upaya meningkatkan akurasi dan keamanan data pelanggan. “Kami melihat teknologi pengenalan wajah dapat menjadi metode validasi data kependudukan yang lebih kuat sekaligus meningkatkan kenyamanan pelanggan,” ujar Head External Communication & Media Management XLSmart, Henry Wijayanto.
Henry menegaskan, XLSmart tidak menyimpan data biometrik pelanggan. Data wajah hanya digunakan untuk divalidasi langsung ke sistem Dukcapil secara aman.
