JakartaTalks.com – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan proyek pembangunan gedung Kementerian Pertahanan (Kemhan), Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dan Polri di Nusantara, Kalimantan Timur tengah mengalami revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
"Jadi sedang mengalami revisi DIPA, namun setelah selesai, proyek tersebut akan tetap dilaksanakan dengan tanda tangan kontrak," ujar Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin.
Menurut Basuki, gedung Kemhan, BIN, TNI dan Polri merupakan infrastruktur yang rencananya akan dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Proyek pembangunan gedung-gedung tersebut telah selesai dilelang dan ditetapkan, namun belum di kontrak. Penandatanganan kontrak akan dilakukan setelah revisi DIPA selesai.
"Proyek tersebut telah ditetapkan, namun belum di kontrak. Saat ini sedang dilakukan revisi DIPA," kata Basuki.
Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan terus dilanjutkan dengan fokus pada penyelesaian pusat pemerintahan.
AHY menyampaikan bahwa keputusan ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penyelesaian pusat pemerintahan sebagai prioritas dalam pembangunan IKN.
AHY juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah menyatakan bahwa pembangunan IKN akan tetap berjalan, dengan fokus pada pengembangan pusat pemerintahan termasuk fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Meskipun pembangunan IKN tetap berjalan, tantangan besar masih dihadapi oleh pemerintah karena keterbatasan anggaran.
Oleh karena itu, pemerintah sedang berupaya untuk menarik investasi dari dalam dan luar negeri guna mendanai berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan IKN.
AHY menyadari bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan besar dalam proyek tersebut.
Untuk itu, pemerintah tengah berupaya untuk menarik investasi dari dalam dan luar negeri untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan IKN.
