Jakartatalks.com – Presiden Prabowo Subianto memunculkan wacana mengenai pemilihan kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati yang kembali dipilih oleh DPRD. Menurut Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, salah satu faktor yang mendorong munculnya wacana tersebut adalah tingginya angka golput.
“Salah satunya juga, buktinya angka partisipasi pemilih menunjukkan kecenderungan penurunan. Karena masyarakat lebih memikirkan tentang bagaimana mereka dapat hidup dan menyekolahkan anak-anak mereka. Oleh karena itu, tugas pemerintah adalah untuk mengatasi hal-hal tersebut,” ujar Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).
Namun demikian, Supratman mengatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD tersebut masih dalam proses diskusi. Pemerintah masih berdiskusi dengan DPR dan ketua umum partai politik sebelum wacana tersebut menjadi usulan resmi.
“Kami pemerintah bersama DPR dan tentu dengan ketua umum partai politik akan mendiskusikan dan mempertimbangkan sebelum kemudian bergulir menjadi usulan resmi,” ungkapnya.
Supratman menyambut baik wacana yang diajukan oleh Prabowo dan menilai bahwa hal tersebut perlu dipertimbangkan. Menurutnya, pemilihan kepala daerah yang demokratis tidak selalu harus dilakukan melalui pilkada langsung.
Selain itu, pertimbangan lainnya adalah efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada, aspek sosial, dan kerawanan. Supratman berharap wacana tersebut terus bergulir untuk mencari sebuah pola demokrasi yang sesuai dengan pendiri bangsa.
Terkait kemungkinan kemunduran demokrasi dalam pemilihan kepala daerah oleh DPRD, Supratman menegaskan bahwa hal tersebut tergantung pada kebutuhan bangsa Indonesia. Menurutnya, yang terpenting adalah bukan prosedural semata, tetapi juga substansi.
“Jika kemudian hal tersebut menimbulkan efek atau gejolak di masyarakat, menyebabkan inefisiensi, dan menghabiskan uang negara tanpa hasil yang maksimal, tentu perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam,” jelas Supratman.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah dan partai politik masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk melakukan kajian tersebut, mengingat pemilihan kepala daerah dan pemilu baru akan dilaksanakan pada tahun 2029.
