Jakartatalks.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang mempertimbangkan aturan baru untuk memperketat ekspor prosesor AI canggih ke luar negeri. Selain itu, AS juga sedang berupaya meyakinkan sekutunya seperti Jepang dan Belanda untuk menghentikan layanan pemeliharaan peralatan mereka di China. Hal ini dilakukan untuk mempersulit industri semikonduktor China, namun juga dapat berdampak negatif bagi sekutu AS. Sebelum meninggalkan Gedung Putih pada Januari lalu, pemerintahan Presiden Joe Biden memperkenalkan aturan ekspor baru yang dikenal sebagai AI Diffusion Rule.
Berdasarkan aturan ini, hanya negara-negara sekutu utama AS (Tier 1) yang diizinkan mengimpor prosesor AI canggih seperti GPU Nvidia H100 tanpa batasan. Negara lain dalam kategori Tier 2 harus mendapatkan status Validated End User (VEU) agar dapat mengakses chip AI dengan jumlah terbatas. Namun, negara-negara yang terkena embargo senjata seperti China, Rusia, dan Makau hampir sepenuhnya dilarang mengimpor prosesor AI.
Pemerintahan Trump saat ini sedang meninjau ulang regulasi tersebut dengan tujuan memperketat dan meningkatkan efektivitasnya. Salah satu usulan perubahan adalah mengurangi jumlah chip AI yang dapat diekspor tanpa izin pemerintah, serta meningkatkan pengawasan terhadap ekspor chip AI.
Namun, rencana ini mendapat penolakan dari industri teknologi. CEO Nvidia, Jensen Huang, berharap pemerintahan Trump akan mengambil pendekatan yang lebih fleksibel. Banyak perusahaan khawatir bahwa pembatasan yang lebih ketat dapat merugikan bisnis mereka serta mempercepat pengembangan teknologi semikonduktor dalam negeri oleh China.
