Kesiapan LPS dalam Mengaktifkan Program Penjaminan Polis (PPP)
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan kesiapan penuh mereka untuk mengaktifkan Program Penjaminan Polis (PPP) asuransi, bahkan jika jadwalnya dimajukan dari target awal 2028. Kesiapan ini muncul seiring adanya wacana pengaktifan program tersebut pada tahun 2027, yang disampaikan oleh Anggota Dewan Komisioner LPS, Dhanang Hartanto (Direktur Group Pemeriksaan Asuransi), kepada media di Bandung, Sabtu 29 November 2025.
Dhanang menjelaskan bahwa penjaminan ini secara spesifik hanya melindungi pemegang polis dari kerugian akibat kegagalan klaim perusahaan asuransi. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang P2SK yang mewajibkan penjaminan bagi pemegang polis dan preminya.
Adanya jabatan baru Anggota Dewan Komisioner Penjamin Polis menjadi bukti keseriusan LPS. Mereka juga tengah menyiapkan peraturan turunan, struktur organisasi baru dengan empat bidang, serta meningkatkan SDM hingga 70 pekerja pada 2028. Persiapan LPS mencakup peningkatan kompetensi, dukungan teknologi informasi, serta pengembangan roadmap penjaminan polis asuransi. Kesiapan teknis ini vital agar LPS dapat segera bertindak jika perlindungan polis harus dilaksanakan mendadak atau dimajukan.
Batasan manfaat PPP bersifat Terbatas (Limited Guarantee), di mana LPS memberikan batasan nilai penjaminan atas klaim pemegang polis jika terjadi kegagalan perusahaan asuransi. Secara jangka panjang, program ini diharapkan memberikan multiplayer effect besar, terutama dalam mendorong industri asuransi yang lebih bertanggung jawab. Meskipun program ini menguntungkan perusahaan asuransi dalam pemasaran, LPS mewanti-wanti agar jangan sampai menimbulkan moral hazard.
Jaminan klaim asuransi yang jatuh tempo harus dibayarkan secara terukur, dengan waktu jatuh tempo yang menjadi perhatian utama LPS. Trust masyarakat menjadi kunci utama kesuksesan program ini dalam mendorong stabilitas keuangan.
Fokus pada Literasi dan Batasan Penjaminan
Kepala Divisi Humas LPS, Nur Budiantoro, menjelaskan bahwa secara regulasi UU P2SK, program ini baru berlaku efektif pada tahun 2028. Ia juga menegaskan bahwa asuransi dijamin karena premi dibayar oleh pemegang polis, yang berarti merekalah yang berhak mendapat manfaat dari klaim.
Terdapat tiga jenis jaminan PPP:
Jaminan atas Klaim Polis
Pengalihan Portofolio Polis
* Pengembalian Hak pemegang polis
LPS terus mengintensifkan kampanye literasi terkait penjaminan simpanan dan penjaminan polis, bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi risiko dan pentingnya menabung serta berasuransi.
Sejarah dan Tugas Resolusi LPS
Amanat untuk Program Penjaminan Polis telah ada sejak 2011, meski aktivasi yang seharusnya pada 2017 baru terealisasi secara resmi pada 2025 melalui UU P2SK. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan publik, terutama setelah krisis politik dan ekonomi yang berulang.
LPS telah menangani 146 masalah perbankan sejak 2004 hingga 2025 (4 BPRS di 2025 dan 142 Bank sebelumnya), yang sebagian besar berakhir likuidasi dan penyelamatan. Nilai simpanan yang dijamin LPS saat ini mencapai Rp2 Miliar per nasabah, jauh meningkat dari Rp100 juta sebelumnya.
Tugas LPS di perbankan meliputi penyelamatan (bailout) dan likuidasi, sementara di asuransi hanya fokus pada likuidasi berdasarkan rekomendasi dari lembaga global seperti Bank Dunia. Penyelamatan menggunakan UU P2SK pertama kali dilakukan LPS pada 2024 terhadap BPR Indramayu.
Syarat penjaminan simpanan oleh LPS adalah 3T: Tercatat (pada pembukuan bank), Tingkat bunga (tidak melebihi bunga penjaminan LPS), dan Tidak menyebabkan (kondisi berbahaya).
LPS juga berperan penting sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK. KSSK dibentuk untuk mencegah dan menangani krisis sistem keuangan demi ketahanan ekonomi negara.
