Konflik antara PSG dan Mbappe Memasuki Tahap Kritis
Konflik yang telah berlangsung lama antara Paris Saint-Germain (PSG) dan Kylian Mbappe akhirnya memasuki babak krusial. Pengadilan perburuhan Prancis telah mengeluarkan putusan yang menuntut klub ibu kota tersebut untuk membayar lebih dari €61 juta kepada megabintang mereka, setelah dinyatakan bersalah dalam penahanan gaji dan bonus loyalitas.
Putusan ini menegaskan bahwa PSG terbukti menahan tiga bulan gaji, bonus etika, serta sebagian bonus loyalitas yang seharusnya menjadi hak Mbappe. Total kewajiban PSG mencapai €61 juta. Perselisihan hukum ini merupakan lanjutan dari konflik terbuka yang sudah berlangsung sejak Mbappe meninggalkan PSG dan bergabung dengan Real Madrid secara gratis pada musim panas 2024.
Awal Konflik yang Berawal dari Perpanjangan Kontrak
Akar persoalan bermula pada Juni 2023, saat Mbappe memberi tahu manajemen PSG bahwa ia tidak akan mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak satu tahun. Keputusan ini membuat Mbappe berhak pergi tanpa biaya transfer, sebuah situasi yang sama sekali tidak diantisipasi oleh klub.
Klub bahkan sempat menunjukkan keyakinan bahwa sang bintang akan bertahan lama, dengan memberikan jersey bertuliskan “2025” saat pengumuman perpanjangan kontrak sebelumnya. Namun, PSG kemudian berupaya keras menjual Mbappe pada 2023. Kapten timnas Prancis itu dilaporkan menolak tawaran fantastis senilai €300 juta dari Al Hilal, klub Arab Saudi.
Tindakan Ekstrem dan Pemecatan
Penolakan tersebut berujung pada langkah ekstrem dari PSG. Mbappe disingkirkan dari tim utama dan dimasukkan ke kelompok pemain terpinggirkan yang dikenal sebagai “loft”. Ia tidak diikutsertakan dalam tur pramusim dan bahkan dicoret dari laga pembuka musim kompetisi.
Setelah ketegangan meningkat, kompromi tidak nyaman akhirnya tercapai. Mbappe dikembalikan ke tim utama dan langsung membayar kepercayaan itu dengan performa luar biasa, mencetak 44 gol dari 48 penampilan pada musim tersebut.
Klaim PSG dan Putusan Pengadilan
Namun, kesepakatan inilah yang kemudian menjadi dasar pembelaan PSG di meja hijau. Klub mengklaim Mbappe telah menyetujui untuk melepaskan hak atas bonusnya demi memuluskan reintegrasi ke tim. Klaim ini ditegaskan oleh PSG saat kasus ini pertama kali ditangani komisi hukum Liga Prancis pada September 2024.
“Secara hukum dan fakta, pemain telah membuat komitmen publik dan pribadi yang jelas dan berulang, yang seharusnya dihormati, setelah menerima keuntungan luar biasa dari klub selama tujuh tahun di Paris,” demikian pernyataan PSG kala itu.
Namun, komisi liga justru memutuskan perkara berpihak kepada Mbappe dan memerintahkan PSG membayar €55 juta yang ditahan sejak April 2024.
Penolakan Bukti dan Banding
Pengacara Mbappe, Delphine Verheyden, menegaskan bahwa PSG tidak mampu menunjukkan bukti kesepakatan apa pun. “Mereka tidak menunjukkan satu pun bukti adanya perjanjian,” kata Verheyden.
PSG lalu mengajukan banding, tetapi kembali kalah pada Oktober 2024. Klub bahkan menyebut kasus ini sebagai “kisah fantastis dari semesta paralel” sebelum akhirnya membawa perkara tersebut ke pengadilan perburuhan Prancis.
Penetapan Putusan Akhir
Pada April tahun ini, karena kliennya belum menerima satu euro pun dari haknya, tim hukum Mbappe memutuskan meningkatkan tekanan hukum. “Keputusan telah diambil, kali ini untuk menyerang,” tegas Verheyden.
Situasi sempat memanas ketika Mbappe menaikkan tuntutannya dari €55 juta menjadi €260 juta, dengan dalih pemecatan tidak adil dan kerugian moral. PSG tidak tinggal diam dan melayangkan gugatan balik senilai €440 juta, menuduh Mbappe melanggar prinsip itikad baik serta merusak citra klub.
Putusan Pengadilan Perburuhan
Pengadilan perburuhan akhirnya menolak sebagian klaim Mbappe terkait “pelecehan moral”. Namun, majelis hakim tetap menyatakan PSG bersalah dan wajib membayar €61 juta, mencakup gaji tertunggak, bonus etika, dan bonus penandatanganan.
Seluruh gugatan PSG terhadap mantan pemainnya itu ditolak mentah-mentah karena klub gagal membuktikan adanya kesepakatan tertulis yang menyatakan Mbappe melepaskan bonusnya.
Pernyataan Resmi dan Tuntutan Pembayaran
“Putusan ini menegaskan bahwa komitmen yang dibuat harus dihormati. Ini menegaskan kebenaran sederhana: bahkan dalam industri sepak bola profesional, hukum ketenagakerjaan berlaku bagi semua,” bunyi pernyataan resmi pengacara Mbappe, Delphine Verheyden dan Frédérique Cassereau.
Mereka menegaskan bahwa Mbappe telah memenuhi seluruh kewajiban profesional dan kontraktualnya selama tujuh tahun hingga hari terakhir bersama PSG.
“Klien kami melakukan segalanya untuk menghindari konflik, bahkan menarik pengaduan pelecehan demi menjaga ketenangan. Selama lebih dari 18 bulan, ia hanya menuntut hak berupa gaji dan bonus yang belum dibayarkan,” lanjut pernyataan tersebut.
Usai sidang pada Selasa waktu setempat, Cassereau dan Verheyden menegaskan bahwa putusan ini bersifat langsung dapat dieksekusi.
“Klub mengatakan tidak ingin membayar karena menunggu keputusan pengadilan. Keputusan itu kini sudah ada. Pengadilan juga memerintahkan eksekusi sementara, artinya PSG harus membayar segera,” ujar Cassereau.
“Sepak bola bukan wilayah tanpa hukum. Kami berharap PSG dapat mematuhi putusan ini secara sukarela tanpa perlu melibatkan juru sita. Itu akan menjadi sikap yang elegan,” tutupnya.
Seorang jurnalis digital yang terbiasa bekerja cepat dalam merangkum informasi penting menjadi berita yang mudah dipahami. Ia aktif menulis tentang gaya hidup, komunitas kreatif, dan isu keseharian. Hobi memasak dan mencoba resep baru membuatnya semakin peka pada detail. Motto: "Menulis adalah seni memahami manusia.
