JAKARTA,
Selama tahun 2025, Jakarta kembali menghadapi masalah yang tak kunjung selesai: parkir liar.
Dari trotoar pasar tradisional hingga lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, praktik parkir ilegal terus berkembang dan membentuk pola berulang. Meski sering ditertibkan, mereka kembali muncul setelah beberapa waktu.
Masalah ini bukan hanya tentang kendaraan yang parkir sembarangan, tetapi juga mencerminkan kompleksnya isu tata kota, ekonomi informal, penegakan hukum, serta lemahnya tata kelola perparkiran di ibu kota.
Lokasi Parkir Liar yang Terkenal
Sepanjang tahun 2025, parkir liar ditemukan di berbagai tempat seperti Pasar Senen, Tanah Abang, Blok M, Bundaran HI, Jakarta Barat, Jakarta Timur, hingga Lebak Bulus. Praktiknya bervariasi, mulai dari juru parkir liar di trotoar hingga penguasaan lahan Pemprov selama puluhan tahun tanpa izin resmi.
Pasar Senen
Di Pasar Senen, Jakarta Pusat, situasi parkir liar sangat memprihatinkan. Jalan menuju Jalan Bungur Raya dipenuhi sepeda motor yang parkir menutupi bahu jalan, trotoar, bahkan badan jalan utama.
Barisan motor terjejer rapi, memaksa arus lalu lintas menyempit dan tersendat. Pedagang kaki lima beroperasi berdampingan dengan area parkir liar. Kios semi permanen dari seng, gerobak dorong, dan lapak minuman menempel di dinding trotoar.
Ironisnya, spanduk besar bertuliskan “Dilarang Berdagang dan Parkir di Area Ini” terpasang mencolok, tepat di bawahnya puluhan motor terparkir rapi.
Kepala Satuan Pelaksana Perhubungan Kecamatan Senen, Efdar Nurdin, mengakui bahwa parkir liar di kawasan tersebut sudah menjadi pekerjaan rutin. Razia dilakukan hampir setiap saat, tetapi penindakan efektif sering terhenti karena keterbatasan administratif dan logistik.
Tanah Abang dan Blok M
Jika Pasar Senen menggambarkan parkir liar skala harian, Tanah Abang menunjukkan wajah parkir ilegal yang lebih terorganisasi. Dalam April 2025, polisi mengungkap praktik parkir liar di Pasar Tanah Abang yang melibatkan juru parkir Alfian Fahmi alias Darto dan penguasa lahan Ardiansyah Pratama.
Mereka menerapkan sistem bagi hasil 50 persen per unit mobil. Tarif parkir bisa mencapai Rp 60.000, yang jauh lebih mahal dibanding tarif resmi. Fenomena serupa juga terjadi di Blok M Hub, Jakarta Selatan. Meski sempat ditertibkan, praktik parkir liar kembali muncul.
Lebak Bulus
Di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, temuan parkir ilegal di atas lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka bab lain yang jauh lebih serius. Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta menemukan lahan seluas sekitar 4.300 meter persegi telah dikuasai pihak tertentu dan dijadikan kantong parkir tanpa izin resmi selama kurang lebih 21 tahun.
Selama periode itu, lahan tersebut beroperasi layaknya parkir komersial, menarik pungutan dari masyarakat tanpa kontrak, tanpa setoran pajak, dan tanpa kontribusi apa pun kepada kas daerah.
Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, menyebut praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian daerah hingga Rp 37,8 miliar. Hitungan kasar menunjukkan potensi kerugian pendapatan daerah mencapai angka tersebut.
Kerugian Daerah dan Tindakan yang Dilakukan
Temuan ini menguatkan dugaan bahwa praktik parkir ilegal di Jakarta tidak selalu bersifat sporadis atau dilakukan individu kecil. Dalam kasus Lebak Bulus, parkir liar menjelma menjadi aktivitas ekonomi terstruktur, berjangka panjang, dan beroperasi di atas aset negara.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku belum mengetahui adanya praktik parkir ilegal tersebut sebelum temuan Pansus mencuat ke publik. Namun, ia berjanji akan menindaklanjuti dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti lalai atau terlibat.
Upaya Penertiban dan Sistem Digital
DPRD mendorong agar seluruh operator parkir resmi terintegrasi secara real time dengan sistem Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Dengan sistem digital, jumlah kendaraan, durasi parkir, hingga omzet dapat dipantau langsung.
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga menggulirkan sistem parkir digital berbasis aplikasi JakParkir, yang dirancang untuk menutup celah pungutan liar sekaligus mengintegrasikan juru parkir ke dalam sistem resmi.
