Tingkatkan Kelahiran, Tambah Pajak Kondom – Apakah Efektif?

Kebijakan Pajak Kontrasepsi di Tengah Tantangan Populasi China

Mulai 1 Januari 2026, warga China akan dikenakan pajak penjualan alat kontrasepsi sebesar 13%. Ini adalah langkah baru yang diambil pemerintah dalam upaya meningkatkan angka kelahiran. Namun, kebijakan ini menuai kontroversi di tengah masyarakat.

Banyak orang menganggap bahwa kenaikan pajak pada alat kontrasepsi tidak efektif untuk mendongkrak populasi, malah berpotensi menyebabkan masalah baru. Demografer Yi Fuxian dari Universitas Wisconsin-Madison menilai ide kenaikan pajak pada kondom sebagai “upaya berlebihan dan tidak tepat sasaran”.

Sebelumnya, pemerintah China memberikan subsidi sebesar Rp24 juta per anak kepada setiap pasangan, sehingga angka kelahiran meningkat. Dengan situasi ekonomi yang lesu dan tingginya populasi usia lanjut, pemerintah terus berupaya keras mendorong lebih banyak warga muda untuk menikah dan memiliki anak.

Data resmi menunjukkan bahwa populasi China terus menurun selama tiga tahun berturut-turut. Pada 2024, hanya 9,54 juta bayi lahir. Angka tersebut sekitar setengah dari jumlah kelahiran sepuluh tahun lalu. Pada 1994, aturan yang ditetapkan pemerintah sempat membatasi pasangan untuk hanya punya satu anak saja. Aturan itu berlangsung puluhan tahun. Namun, kini situasi berubah.

Masalah Populasi di Negara Lain

Situasi penurunan angka kelahiran juga dialami Indonesia. Dari Badan Pusat Statistik, indeks angka kelahiran pada 2020 tercatat 2,18. Tiga tahun berselang, angkanya turun menjadi 2,13. Fenomena childfree yang meningkat turut berdampak.

Apakah kenaikan pajak bisa berpengaruh pada angka kelahiran? Pajak atas alat kontrasepsi, termasuk kondom, pil, dan alat kontrasepsi lainnya, justru menimbulkan kekhawatiran tentang kehamilan yang tidak diinginkan dan melonjaknya tingkat HIV. Beberapa orang berpendapat upaya meyakinkan agar warga bersedia punya anak tidak cukup hanya lewat harga kondom yang mahal.

“Saya akan membeli kondom seumur hidup sekarang,” canda pengguna media sosial menanggapi penjual yang mendorong pembeli untuk menimbun kondom sebelum harga naik. Pengguna media sosial lain menambahkan, “Orang bisa membedakan antara harga kondom dan biaya membesarkan anak.”

Biaya Besar untuk Membesarkan Anak

China merupakan salah satu negara termahal untuk membesarkan anak. Ini berdasarkan laporan 2024 dari YuWa Population Research Institute di Beijing. Biaya yang tinggi untuk membesarkan anak disebabkan oleh biaya sekolah di lingkungan akademik yang sangat kompetitif, serta tantangan yang dihadapi perempuan dalam menyeimbangkan pekerjaan dan pengasuhan anak, kata studi tersebut.

Membesarkan seorang anak hingga usia 17 tahun di China membutuhkan biaya rata-rata Rp1,24 miliar (US$75.700), menurut studi itu. Tidak hanya itu, perlambatan ekonomi, yang sebagian dipicu krisis properti yang telah menggerus tabungan, telah membuat para keluarga muda merasa tidak pasti dengan masa depan mereka.

Pendapat Berbeda Mengenai Kenaikan Pajak

Pendapat berbeda datang dari Rosy Zhao yang tinggal di kota Xi’an, China tengah. Baginya, harga kontrasepsi yang naik berdampak pada para mahasiswa atau orang-orang yang memang secara finansial tak mampu membiayai anak. Ini merupakan kebijakan “berisiko” dan berpotensi menimbulkan “akibat paling berbahaya”.

Menurut demografer Yi Fuxian dari Universitas Wisconsin-Madison, pemerintah sebenarnya bisa memungut pajak “dari mana saja” jika yang dituju adalah menutup utang nasional yang membengkak dan penurunan pasar properti. Contohnya, pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) saja mencapai hampir $1 triliun yang artinya menyumbang sampai 40% dari total penerimaan pajak negara tahun lalu.

Henrietta Levin dari Center for Strategic and International Studies menyampaikan langkah kenaikan pajak pada kondom hanya bersifat “simbolis” dan mencerminkan upaya pemerintah yang “tak efektif” dalam mendorong masyarakat meningkatkan angka fertilitas.

Dampak Kebijakan bagi Perempuan

Apa dampak kebijakan ini bagi perempuan? Pendekatan China dalam mendorong orang untuk memiliki anak, kata Levin, juga berisiko berbalik menjadi perlawanan pada pemerintah. Sebab, masyarakat bisa merasa pemerintah terlalu campur tangan dalam pilihan yang sangat pribadi, katanya.

Belakangan ini, ada laporan media bahwa perempuan di beberapa provinsi menerima panggilan dari pejabat lokal yang menanyakan tentang siklus menstruasi dan rencana mereka untuk memiliki anak. Biro Kesehatan Provinsi Yunnan mengatakan data tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi ibu hamil.

“Partai Komunis tidak bisa tidak ikut campur dalam setiap keputusan. Jadi, pada akhirnya, mereka menjadi musuh terbesar bagi masyarakat dalam beberapa hal.”

Para pengamat juga berkata kepemimpinan yang didominasi laki-laki di negara tersebut gagal memahami perubahan sosial yang mendasari pergeseran yang lebih luas. Ini rupanya juga berlaku di negara lain.

Upaya Lain untuk Meningkatkan Angka Kelahiran

Negara-negara Barat, bahkan Korea Selatan dan Jepang, telah berjuang juga untuk meningkatkan tingkat kelahiran seiring dengan penuaan populasi mereka. Namun hal ini, tidak sepenuhnya efektif. Salah satu alasannya adalah beban pengasuhan anak, yang secara tidak proporsional jatuh pada perempuan, menurut penelitian.

Apakah ada upaya lain untuk mendongkrak jumlah populasi? Langkah-langkah China yang dilakukan saat ini, dinilai melewatkan masalah sebenarnya. Menurut Daniel Luo dari Henan, cara generasi muda berinteraksi saat ini yang semakin menghindari koneksi manusia di dunia nyata harus diperhatikan.

Ia merujuk pada peningkatan penjualan mainan seks di China, yang menurutnya merupakan tanda bahwa “orang-orang hanya memuaskan diri sendiri” karena “berinteraksi dengan orang lain telah menjadi beban yang lebih besar”. Bagi generasi muda, dunia online lebih mudah dan lebih nyaman, katanya, karena “tekanan itu nyata”.

Inisiatif Pemerintah untuk Meningkatkan Kelahiran

Sebenarnya, pemerintah China juga melakukan upaya lain yakni pembebasan pajak bagi layanan penitipan anak. Layanan pernikahan dan perawatan lansia juga dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mencakup pula pemberian bantuan tunai dan perpanjangan cuti orang tua.

Bahkan di sebagian wilayah, tidak hanya menawarkan insentif sebesar Rp24 juta. Misal, pada Maret 2025, Hohhot, kota di wilayah utara China, telah mulai menawarkan penduduk mereka hingga lebih Rp228 juta (100.000 yuan) per bayi untuk pasangan dengan setidaknya tiga anak.

Shenyang, sebuah kota di timur laut Beijing, menawarkan Rp1,1 juta (500 yuan) sebulan kepada keluarga lokal dengan anak ketiga di bawah usia tiga tahun. Lelah dengan budaya kerja keras, tren ‘kaum rebahan’ melanda kaum muda China.