Awal Mula Kasus
Kasus suap yang melibatkan kepala pajak Jakarta Utara menjadi perhatian publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik korupsi dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap sejumlah pihak terkait memicu pengungkapan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat pajak, konsultan pajak, hingga perwakilan wajib pajak.
Modus yang digunakan adalah pengaturan nilai pajak agar lebih rendah dari kewajiban sebenarnya. KPK menyebut bahwa kejadian ini berlangsung dalam jangka waktu cukup panjang dan melibatkan distribusi uang suap ke berbagai pihak.
Perusahaan PT WP dan Proses Pemeriksaan
Kronologi kasus dimulai pada bulan September hingga Desember 2025. Saat itu, perusahaan berinisial PT WP menyampaikan laporan kewajiban pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk periode pajak tahun 2023. Tim pemeriksa pajak melakukan penghitungan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak.
Dari hasil pemeriksaan awal, ditemukan potensi kekurangan pembayaran pajak yang nilainya cukup besar. Potensi kurang bayar PBB PT WP mencapai sekitar Rp 75 miliar. Tidak menerima hasil pemeriksaan tersebut, PT WP kemudian mengajukan beberapa kali sanggahan.
Penawaran Jalan Pintas dan Kesepakatan Fee
Dalam proses itulah, kronologi kepala pajak Jakut terjerat kasus suap mulai terungkap. Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara berinisial AGS diduga menawarkan jalan pintas. AGS meminta agar PT WP melakukan pembayaran pajak secara “all in” sebesar Rp 23 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 8 miliar disebut sebagai fee yang akan dibagikan kepada sejumlah pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
PT WP merasa keberatan dengan permintaan tersebut dan hanya menyanggupi pembayaran fee sebesar Rp 4 miliar. Kesepakatan ini menjadi titik penting dalam kronologi kepala pajak Jakut terjerat kasus suap.
Penurunan Nilai Pajak dan Pembayaran Fee
Setelah kesepakatan tercapai, pada Desember 2025 tim pemeriksa menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Nilai pajak yang harus dibayarkan PT WP ditetapkan sebesar Rp 15,7 miliar. Angka tersebut turun drastis sekitar Rp 59,3 miliar atau sekitar 80 persen dari potensi awal Rp 75 miliar.
Untuk memenuhi komitmen fee kepada AGS, PT WP mencairkan dana melalui skema kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan. Dana tersebut dialirkan melalui perusahaan PT NBK yang dimiliki oleh ABD selaku konsultan pajak. PT NBK mencairkan dana Rp 4 miliar yang kemudian ditukarkan ke mata uang dolar Singapura. Uang tersebut diserahkan secara tunai oleh ABD kepada AGS dan ASB, anggota Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara. Penyerahan dilakukan di sejumlah lokasi di wilayah Jabodetabek.
Operasi Tangkap Tangan oleh KPK
Pada Januari 2026, AGS dan ASB mulai mendistribusikan uang tersebut kepada sejumlah pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta pihak lainnya. Saat proses pembagian berlangsung, tim KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan pada Jumat (9/1/2026) hingga Sabtu (10/1/2026).
Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan delapan orang terduga pelaku. KPK juga menyita barang bukti dengan total nilai sekitar Rp 6,38 miliar. Barang bukti itu meliputi uang tunai Rp 793 juta, uang 165.000 dolar Singapura atau setara Rp 2,16 miliar, serta logam mulia seberat 1,3 kilogram senilai Rp 3,42 miliar.
Penetapan Tersangka dan Penahanan
Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Dwi Budi selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Agus Syaifudin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi, Askob Bahtiar selaku Tim Penilai, Abdul Kadim Sahbudin selaku Konsultan Pajak, serta Edy Yulianto selaku staf PT WP.
Kronologi kepala pajak Jakut terjerat kasus suap ini menjerat para pemberi dan penerima suap dengan pasal-pasal tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang yang berlaku. KPK menahan kelima tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 11 hingga 30 Januari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
