Gunung Ciremai: Di Tengah Kebutuhan Pembangunan dan Keberlanjutan
Gunung Ciremai, yang berada di perbatasan Kabupaten Kuningan dan Majalengka, tidak hanya menjadi lanskap alam yang indah. Ia adalah sumber air, ruang hidup, identitas budaya, serta simbol keberlanjutan. Namun, di tengah arus pembangunan dan pariwisata yang semakin deras, muncul pertanyaan penting: apakah Ciremai sedang dipromosikan untuk keberlanjutan, atau justru mengalami degradasi atas nama promosi?
Ciremai sebagai Komoditas Promosi
Dalam beberapa tahun terakhir, Ciremai semakin sering diangkat sebagai ikon pariwisata. Destinasi wisata alam bermunculan, jalur akses diperlebar, dan narasi “pengembangan ekonomi lokal” menjadi pembenaran utama. Meskipun promosi ini tidak sepenuhnya keliru, karena pariwisata yang dikelola dengan baik dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat rasa memiliki terhadap kawasan konservasi.
Namun, promosi yang berorientasi pada angka kunjungan semata berisiko menggeser makna konservasi. Ketika alam diposisikan sebagai komoditas, batas antara pemanfaatan dan eksploitasi menjadi kabur. Di titik inilah promosi dapat berubah menjadi tekanan ekologis.
Tanda-Tanda Degradasi yang Mengkhawatirkan
Di balik gemerlap promosi, terselip kenyataan yang perlu diakui dengan jujur. Alih fungsi lahan di lereng, pembangunan yang tidak selalu selaras dengan daya dukung lingkungan, serta meningkatnya beban ekosistem menjadi sinyal peringatan. Kawasan resapan air terancam, potensi longsor meningkat, dan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan perlahan melemah.
Degradasi tidak selalu hadir dalam bentuk kerusakan masif yang kasat mata. Ia sering muncul secara perlahan: dari berkurangnya kualitas tanah, terganggunya keanekaragaman hayati, hingga konflik ruang antara kepentingan konservasi dan investasi. Jika dibiarkan, akumulasi masalah ini akan berujung pada krisis ekologis dan sosial.
Ciremai seperti Berada di Persimpangan, Pembangunan atau Keberlanjutan
Gunung Ciremai bukan sekadar bentang alam yang menjulang di perbatasan Kabupaten Kuningan dan Majalengka. Ia adalah penyangga kehidupan: sumber air, penentu iklim mikro, ruang hidup keanekaragaman hayati, sekaligus penopang sosial-ekonomi masyarakat di sekitarnya. Namun hari ini, Ciremai berdiri di sebuah persimpangan krusial antara pembangunan yang agresif dan keberlanjutan yang terancam.
Di satu sisi, narasi pembangunan terus dikumandangkan. Pariwisata digenjot, kawasan “dikemas”, investasi dipermudah, dan ruang-ruang lereng gunung perlahan berubah fungsi. Pembangunan sering dipromosikan sebagai jalan cepat meningkatkan pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja. Ciremai diperlakukan sebagai etalase ekonomi, bukan sebagai ekosistem rapuh yang memiliki daya dukung terbatas.
Namun di sisi lain, realitas ekologis menunjukkan sinyal peringatan. Alih fungsi lahan, pembukaan kawasan di lereng, tekanan terhadap kawasan taman nasional, hingga berkurangnya tutupan hutan telah berdampak nyata: menurunnya daya resap air, meningkatnya potensi banjir dan longsor, serta konflik ruang antara masyarakat, negara, dan kepentingan bisnis. Ironisnya, kerusakan ini justru mengancam sumber ekonomi jangka panjang itu sendiri.
Persoalannya bukan semata pembangunan atau tidak, melainkan model pembangunan seperti apa. Pembangunan yang mengabaikan prinsip keberlanjutan hanyalah eksploitasi yang ditunda dampaknya. Ketika mata air mengering, bencana meningkat, dan ekosistem runtuh, biaya sosial dan lingkungan akan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan jangka pendek yang diperoleh.
Ciremai sejatinya telah memiliki status dan regulasi perlindungan, namun politik kebijakan kerap berjalan tidak seiring dengan semangat konservasi. Penegakan hukum lemah, pengawasan longgar, dan pembiaran terhadap pelanggaran tata ruang menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen pemerintah daerah dan pusat dalam menjaga kawasan strategis ini.
Di titik inilah, Ciremai benar-benar berada di persimpangan. Apakah ia akan menjadi korban pembangunan semu, atau justru contoh keberhasilan pembangunan berbasis keberlanjutan? Pilihan ini tidak hanya menentukan nasib sebuah gunung, tetapi juga masa depan jutaan manusia yang bergantung padanya.
Keberlanjutan bukan anti-pembangunan. Ia menuntut kebijaksanaan, keadilan ekologis, dan keberanian politik untuk mengatakan cukup pada praktik yang merusak. Ciremai tidak membutuhkan lebih banyak beton, tetapi lebih banyak kesadaran. Tidak membutuhkan eksploitasi baru, tetapi perlindungan yang konsisten.
Pada akhirnya, cara kita memperlakukan Ciremai hari ini adalah cermin bagaimana kita memandang masa depan: apakah sebagai warisan yang harus dijaga, atau aset yang boleh dihabiskan.
Biarlah waktu yang akan menjawab.
Kuningan, 3
1
D
esember 2025
Agus Mauludin, S.E., M.Si.
Mantan Kalak BPBD Kuningan
