Studi IPB: Bencana Sumatera Butuh Pandangan Komprehensif

Kajian Ilmiah IPB University Mengungkap Faktor Penyebab Bencana di DAS Aek Garoga

Bencana longsor dan banjir bandang yang terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek Garoga, Sumatera Utara (Sumut), dinilai sebagai hasil dari kombinasi faktor alamiah. Hal ini mencakup curah hujan ekstrem akibat siklon tropis Senyar serta kemiringan lereng yang curam. Hasil kajian ilmiah yang dilakukan oleh IPB University menunjukkan bahwa aktivitas perusahaan PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS) tidak dapat disebut sebagai penyebab utama bencana tersebut.

Pendapat Guru Besar IPB University

Guru Besar Bidang Kehutanan IPB University, Prof. Dr. Yanto Santoso, menyatakan bahwa kajian ilmiah IPB University menemukan bahwa aktivitas PT TBS tidak memiliki bukti kuat sebagai penyebab dominan banjir bandang dan longsor di DAS Aek Garoga. Ia menjelaskan bahwa penilaian bencana harus dilakukan secara menyeluruh pada skala DAS, bukan hanya pada satu entitas usaha saja.

Konferensi pers yang digelar oleh IPB University merupakan respons atas penyelidikan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) terhadap sejumlah subjek hukum terkait peristiwa bencana alam di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Dalam konferensi pers tersebut hadir juga pakar ilmu tanah IPB University Dr Basuki Sumawinata dan pakar agrometeorologi dari Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University Dr Idung Risdiyanto.

Status Lahan PT TBS

Kajian IPB University juga mencatat bahwa sebagian besar lahan PT TBS tidak berada dalam kawasan hutan negara, melainkan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL). Sebelumnya, lahan tersebut merupakan garapan masyarakat yang ditanami karet, pinang, dan tanaman campuran lainnya.

Yanto mengungkapkan bahwa PT TBS telah memiliki izin usaha perkebunan, izin lokasi, serta persetujuan lingkungan. Meskipun HGU masih dalam proses karena belum seluruh lahan dilakukan ganti rugi kepada pemiliknya, ia menegaskan penting untuk membedakan antara izin usaha dan hak atas tanah.

Peran HGU dalam Legalitas Operasional

“HGU adalah hak agraria, bukan izin usaha. Dalam sistem hukum perkebunan, legalitas operasional ditentukan oleh perizinan berusaha. Ketiadaan HGU pada tahap tertentu tidak serta-merta berarti seluruh kegiatan menjadi ilegal,” ujar Yanto.

Namun, ia menegaskan bahwa proses pengurusan HGU tetap harus diselesaikan sesuai ketentuan, dan pengawasan negara tetap diperlukan untuk memastikan kepatuhan hukum.

Penyelidikan Satgas PKH

Seperti diketahui, Satgas PKH memastikan proses penegakan hukum terhadap para pelaku yang diduga turut memicu terjadinya bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumut, dan Sumbar akan terus ditegakkan. Tak hanya sebatas pelanggaran sanksi administratif, Satgas PKH kini sedang membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran pidana dalam musibah tersebut.

Temuan IPB tentang Luasan Kebun PT TBS

Temuan IPB mengungkap fakta bahwa luasan kebun PT TBS yang benar-benar berada di wilayah DAS Garoga sangat kecil, bahkan diperkirakan kurang dari 0,5 persen dari total luas DAS yang mencapai sekitar 12.767 hektare. Dari total izin lokasi 2.497 hektare, lahan yang telah dibuka hanya sekitar 282 hektare, dan yang telah ditanami sawit baru 86,5 hektare.

“Jika dibandingkan dengan skala DAS, kontribusi luasan tersebut secara hidrologis sangat terbatas. Secara ilmiah, sulit menyimpulkan bahwa luasan sekecil itu menjadi pemicu utama bencana berskala besar,” jelasnya.

Faktor Alami yang Mempengaruhi Bencana

Hasil kajian menyimpulkan bahwa bencana longsor dan banjir bandang di DAS Garoga lebih dipengaruhi oleh kombinasi faktor alamiah, antara lain: curah hujan ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar, kondisi geologi berupa batuan induk liat masif yang kedap air, solum tanah yang tipis pada lereng-lereng curam, serta kemiringan lereng yang tinggi.

Dr Idung Risdiyanto menjelaskan bahwa hujan ekstrem akibat siklon tropis Senyar merupakan yang terbesar selama 40 tahun terakhir di Indonesia. Apalagi 10 hari sebelumnya terjadi hutan yang berurutan sehingga menyebabkan tanah menjadi jenuh dan sulit menyerap air.

Penjelasan tentang Kayu Gelondongan

Menjawab isu kayu gelondongan yang terbawa arus banjir, Dr Basuki Sumawinata menjelaskan bahwa dua anak sungai yang berhulu di sekitar kebun PT TBS, yakni Aek Nahombar dan Aek Hopong, memiliki dimensi sempit dan berkelok tajam sehingga tidak memungkinkan menghanyutkan kayu-kayu besar.

“Secara morfologi sungai, sangat tidak mungkin log kayu berukuran besar berasal dari areal kebun PT TBS. Indikasi kuat menunjukkan kayu-kayu tersebut berasal dari perambahan dan longsoran di bagian lain DAS Garoga,” ujarnya.

Pelajaran Penting dari Bencana

Basuki menekankan bahwa bencana ini memberikan pelajaran penting bagi pengelolaan lingkungan di Indonesia. Salah satunya adalah perlunya pemahaman yang lebih kontekstual tentang fungsi hutan dan vegetasi. “Konsep bahwa hutan selalu mencegah longsor tidak bisa digeneralisasi. Pada lereng sangat curam dengan tanah dangkal di atas batuan kedap air, vegetasi besar justru dapat menjadi faktor pemberat saat hujan ekstrem,” jelasnya.

Tanggung Jawab Hukum yang Ilmiah

Ia mendorong agar penanganan dan penetapan tanggung jawab hukum atas bencana alam dilakukan secara ilmiah, proporsional, dan berbasis kajian lintas disiplin, melibatkan aspek hidrologi, geologi, dan klimatologi. “Penyederhanaan sebab bencana dengan menunjuk satu pihak tanpa kajian komprehensif justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan hukum dan kegaduhan sosial,” jelas Basuki.

Dampak Negatif Terhadap Industri Sawit

Yanto menjelaskan bahwa tudingan-tudingan negatif terhadap kebun sawit yang menggema dan dikaitkan sebagai penyebab bencana akan sangat merugikan, baik untuk masyarakat/petani sawit sekitarnya maupun perekonomian daerah dan nasional.

“Selain itu, nama baik industri sawit Indonesia di mata dunia dipastikan akan semakin terpuruk dan dikhawatirkan akan menimbulkan potensi kerugian secara sistemik terhadap kontribusi industri/perkebunan kelapa sawit terhadap perekonomian nasional,” tandas Yanto.