Jakartatalks.com – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memberikan tanggapan mengenai penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di pagar laut Kabupaten Tangerang, Banten. Hal tersebut menanggapi pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang menyebut bahwa sertifikat tersebut akan terbit pada tahun 2023. Pada saat itu, Raja Juli menjabat sebagai Wakil Menteri ATR/BPN dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri.
Raja Juli menyatakan bahwa penerbitan SHGB dan SHM di lokasi tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan menteri, wakil menteri, dan para pejabat di kementerian. Menurutnya, berdasarkan Permen 16 tahun 2022, penerbitan sertifikat di lokasi tersebut merupakan wewenang Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Tangerang.
“Oleh karena itu, saya sangat yakin bahwa penerbitan sertifikat tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan menteri, wakil menteri, dan para pejabat di kementerian,” ujar Raja Juli pada Sabtu (25/1/2025).
Raja Juli juga mengungkapkan bahwa sekitar 6-7 juta sertifikat diterbitkan setiap tahunnya oleh Kakantah yang telah didelegasikan wewenangnya. Hal ini sesuai dengan regulasi yang berlaku di mana Kakantah di Kabupaten Kota seluruh Indonesia memiliki wewenang untuk menerbitkan sertifikat.
Mengingat penerbitan sertifikat di lokasi tersebut dilakukan oleh Kakantah Kabupaten Tangerang, Raja Juli menyatakan bahwa langkah Menteri Nusron meminta Kakanwil Banten untuk membatalkan sertifikat tersebut adalah tepat. Sebagai pemimpin di atas Kakantah, Kakanwil Banten memiliki wewenang untuk membatalkan sertifikat tersebut.
Raja Juli juga menyerahkan proses penyelesaian kasus ini kepada Menteri Nusron dan aparat penegak hukum serta kementerian terkait. Ia berharap kasus ini dapat segera dituntaskan untuk menghindari terjadinya kegaduhan politik, fitnah, dan insinuasi.
