Didimus Bocorkan Alasan Pemkab Yahukimo Hentikan Bantuan Pendidikan untuk Mahasiswa di Manokwari

Penghentian Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Yahukimo di Manokwari

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yahukimo secara resmi menghentikan seluruh bantuan pendidikan, termasuk beasiswa dan kontrakan, bagi mahasiswa asal Yahukimo yang menempuh studi di Manokwari. Kebijakan ini diberlakukan sebagai sanksi sosial setelah Bupati Didimus Yahuli menilai bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa menyebarkan tuduhan yang tidak terbukti dan menyesatkan.

Bantuan akan dipulihkan jika mahasiswa dapat membuktikan sembilan poin tuduhan yang disampaikan. Hal ini ditegaskan oleh Bupati Didimus melalui keterangan tertulisnya. Ia menyatakan bahwa kebijakan ini bukan hanya bentuk hukuman, tetapi juga upaya untuk menegakkan prinsip kebenaran dan etika intelektual.

Bantahan terhadap Tuduhan Militerisasi dan Kemunduran Pendidikan

Didimus membantah keras tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh mahasiswa terkait penyisiran aparat keamanan secara besar-besaran. Ia menjelaskan bahwa langkah hukum yang diambil oleh aparat bertujuan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi 12 suku asli Yahukimo. Ia juga menolak tuduhan bahwa TNI dan Polri mengisi semua posisi di bidang kesehatan dan pendidikan.

“Semua Puskesmas, kepala Puskesmasnya orang asli Yahukimo,” ujarnya. Di Kota Dekai, Bupati memastikan tidak ada TNI atau Polri yang bertugas sebagai tenaga medis di satu rumah sakit dan tiga puskesmas.

Didimus juga menantang mahasiswa untuk menyerahkan data dan bukti konkret terkait pernyataan mereka. Ia menegaskan bahwa pemerintah selalu membantu warga yang meninggal dengan memberikan uang duka, bahan makanan, hingga peti mati. “Hingga kini tahun pertama di periode kedua kepemimpinan Didimus-Esau tidak ada permintaan peti jenazah yang berlebihan ataupun berita orang duka terlalu banyak,” tanyanya.

Yahukimo Terbaik dalam Dunia Pendidikan

Didimus menyebut pernyataan mahasiswa tentang kemunduran dunia pendidikan di Yahukimo sangat keliru. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa Yahukimo adalah yang terbaik di Papua Pegunungan dalam dunia pendidikan. Di 36 kecamatan, para guru dari “Yahukimo Cerdas” sedang mengajar dengan kurikulum Merdeka belajar. Anak-anak di kampung lebih maju, cerdas, dan berkualitas.

Ia menjelaskan bahwa pendidikan di Yahukimo sejak 2021 meningkat signifikan karena pemerintah mengubah pola mengajar dan mengontrak guru, serta menyediakan fasilitas pendidikan seperti rumah guru dan sarana penunjang lainnya agar tenaga pengajar merasa nyaman.

Kerjasama Pemda dan TNI Polri

Terkait kerja sama dengan TNI dan Polri, Didimus menegaskan bahwa koordinasi adalah hal yang wajar dalam lingkup Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Hal ini diperlukan untuk melindungi semua warga negara. Ia menekankan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dan TNI serta Polri bukan ranah mahasiswa. Mahasiswa wajib mengetahui bahwa di suatu daerah harus ada kerjasama.

Aksi Mahasiswa di Manokwari

Menyoal aksi mahasiswa di Manokwari, ada hal yang sangat subjektif dimana dalam aksi tersebut mahasiswa membawa pamphlet atau spanduk bertuliskan “Salibkan Didimus” dan lainnya. Didimus menyatakan bahwa hal ini akan dilihat apakah ada ranah pidana atau tidak oleh tim hukum.

Ia meminta semua aktivitas politik, hasut-menghasut, dan semua hal yang merugikan daerah agar dihentikan. “Kalau mau bermain politik nanti di tahun 2029. Empat tahun ini mari kita kerja bangun daerah dan masyarakat supaya kita tidak ketinggalan terus dengan daerah lain,” tuturnya.

Penjelasan tentang Apel Siaga di Polres Yahukimo

Didimus meluruskan soal memimpin apel siaga di Polres Yahukimo. Apel tersebut terkait kesiagaan bencana alam atau darurat yang seharusnya dilakukan di kantor BPBD, namun karena satu dan lain hal maka dipusatkan di Polres Yahukimo. Ia menegaskan bahwa di sana tidak bicara hal lain apalagi soal keamanan, tambah pasukan, kejar orang dan lainnya. Ia sangat prihatin dan harap itu tidak boleh lagi.