Hasil Rapat Ulama PBNU: Tidak Ada Pemakzulan dan Pengunduran Diri

JAKARTA,

Hasil Rapat Alim Ulama PBNU: Tidak Ada Pemakzulan atau Pengunduran Diri Gus Yahya

Pada hari Minggu (23/11/2025) malam, Alim Ulama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar rapat yang memutuskan bahwa tidak ada pemakzulan maupun pengunduran diri dari posisi Ketua Umum PBNU yang dijabat oleh Yahya Cholil Staquf atau dikenal dengan sebutan Gus Yahya.

Ketua Umum PBNU, Ahmad Said Asrori, menyampaikan hasil rapat tersebut dalam konferensi pers. Ia menegaskan bahwa kepengurusan PBNU harus berjalan hingga akhir masa jabatan, yang akan berakhir setelah Muktamar NU.

“Semua sepakat bahwa tidak ada pemakzulan dan tidak ada pengunduran diri. Semuanya 100 persen gembleng,” ujar Ahmad Said Asrori.

Menurutnya, pergantian ketua umum hanya dapat dilakukan melalui Muktamar NU, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU.

“Kalau ada pergantian, itu adalah keputusan dari Muktamar NU, yang merupakan lembaga tertinggi dan terhormat. Hal ini sudah diatur dalam AD/ART dan peraturan perkumpulan,” jelas Ahmad.

Perkuat Silaturahmi dan Renungan untuk Kebaikan Organisasi

Dalam kesempatan yang sama, Alim Ulama PBNU juga menyepakati pentingnya memperkuat silaturahmi antara jajaran PBNU dengan para kyai. Mereka berharap seluruh anggota PBNU melakukan renungan atau tafakur demi kebaikan organisasi, masyarakat, dan bangsa Indonesia.

“Kita sudah menjadi konsumsi publik ada masalah. Tapi semua sepakat,” tambah Ahmad.

Hasil Rapat Harian Syuriyah Tidak Mengikat

Gus Yahya sendiri menyatakan bahwa hasil rapat harian Syuriyah PBNU tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk memberhentikannya dari jabatan Ketua Umum.

“Rapat harian Syuriyah tidak bisa memberhentikan siapa pun. Bahkan memberhentikan pengurus lembaga saja tidak bisa, apalagi mandataris,” ujar Gus Yahya.

Ia menjelaskan bahwa hasil rapat tersebut tidak bisa dieksekusi karena tidak mengikat seluruh jajaran di PBNU.

“Maka apa yang menjadi keputusan rapat harian Syuriyah beberapa hari lalu, ya tidak bisa dieksekusi, tidak bisa mengikat, dan tidak akan ada ujungnya,” ujar Gus Yahya.

Risalah Rapat Harian Syuriyah yang Beredar

Sebelumnya, beredarnya risalah rapat harian Syuriyah PBNU membuat isu pencopotan Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU.

Risalah tersebut disebut telah dikonfirmasi kebenarannya oleh A’wan PBNU, Kyai Abdul Muhaimin. “Benar,” kata Kyai Abdul saat dihubungi awak media.

Dalam risalah tersebut, terdapat tiga poin utama yang menjadi dasar pertimbangan untuk meminta Gus Yahya mundur dari jabatannya:

• Pertama, diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) dinilai melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi NU.
• Kedua, pelaksanaan AKN NU dengan narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional di tengah praktik genosida dan kecaman dunia internasional terhadap Israel dinilai melanggar Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Fungsionaris, Pergantian Antar Waktu, dan Pelimpahan Fungsi Jabatan.
• Ketiga, tata kelola keuangan di lingkungan PBNU dinilai mengindikasikan pelanggaran terhadap hukum syara’, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Perkumpulan NU yang berlaku.

Dalam risalah tersebut, dinyatakan bahwa KH. Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU. Jika dalam waktu 3 (tiga) hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.