Evaluasi Kepemimpinan Gubernur NTT Setahun Pasca-Jabatan
Akademisi dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Mikhael Rajamuda Bataona, memberikan pandangan terkait satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena-Jhoni Asadoma. Menurutnya, masa jabatan ini tidak hanya diukur dari sisi administratif, tetapi juga dari refleksi etis dan praksis kekuasaan yang sebenarnya.
Momen Reflektif dalam Kepemimpinan
Mikhael menyebut periode ini sebagai kairos, yaitu momen penting yang menentukan arah penggunaan kekuasaan. Ia menekankan bahwa satu tahun pertama bukan sekadar waktu yang berlalu, melainkan kesempatan untuk evaluasi dan penilaian apakah kebijakan yang dibuat benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam perspektif filsafat politik, kekuasaan harus diwujudkan melalui distribusi sumber daya yang adil. Hal ini menjadi dasar utama dalam mengevaluasi apakah pemerintahan saat ini telah menjawab berbagai tantangan seperti kemiskinan, stunting, ketimpangan sosial, human trafficking, serta terbatasnya lapangan kerja di NTT.
Bahaya Birokratisme yang Kaku
Ia mengingatkan adanya risiko birokratisme yang kaku dan berlebihan. Konsep “sangkar besi” dari Max Weber digunakan sebagai analogi bagaimana sistem birokrasi yang terlalu prosedural justru dapat membelenggu kreativitas dan inovasi pemimpin.
Berdasarkan kritik publik di media sosial dan diskusi-diskusi terbuka, Mikhael melihat adanya kecenderungan kepemimpinan yang terlalu diwarnai oleh aktivitas seremonial dan formalitas administratif. Budaya feodal, mentalitas ABS, serta orientasi proyek di internal birokrasi dinilai masih kuat mengakar, sehingga kerja-kerja nyata di lapangan belum maksimal.
Keterlibatan Birokrasi dalam Pemimpinan
Ia menyoroti bahwa birokrasi merupakan aset terbesar pemerintah daerah. Namun, ia juga mengingatkan bahwa dalam banyak kasus, birokrasi dapat secara halus mengatur kepala daerah melalui aturan dan prosedur yang kaku. Ini bisa mengurangi kreativitas dan inovasi kepemimpinan.
Pentingnya Data Akurat dalam Pengambilan Kebijakan
Pembenahan data kemiskinan, stunting, dan daya beli masyarakat sangat penting agar kebijakan bisa tepat sasaran. Semua organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki irisan terhadap isu kemiskinan, sehingga seharusnya mudah diarahkan dalam satu gerak bersama.
Evaluasi dan Perbaikan Metode Kerja
Memasuki tahun kedua, Mikhael mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap metode kerja, manajemen sumber daya manusia, dan pengelolaan anggaran. Talenta terbaik dalam birokrasi perlu diberi ruang, jabatan, serta target kinerja yang terukur berbasis meritokrasi.
Pembangunan Infrastruktur Dasar
Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan jembatan disebut sebagai kebutuhan mendesak untuk meningkatkan mobilitas dan produktivitas masyarakat. Dengan infrastruktur yang baik, akses masyarakat terhadap layanan dan peluang ekonomi akan lebih mudah.
Penguatan Sektor Produktif
Sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan UMKM juga perlu dipercepat agar terjadi nilai tambah ekonomi di tingkat rakyat. Inisiatif seperti NTT Mart diapresiasi, namun harus terintegrasi dengan peningkatan kapasitas produksi petani, nelayan, dan pelaku industri rumah tangga.
Reformasi Sistem Logistik
Reformasi sistem logistik dinilai penting untuk menekan biaya ekonomi tinggi di NTT serta mencegah capital outflow yang berdampak pada defisit neraca perdagangan daerah.
Legitimasi Politik dan Keadilan Sosial
Mikhael menegaskan bahwa legitimasi politik tidak cukup dibuktikan lewat jabatan dan seremoni, melainkan melalui keadilan sosial yang nyata dirasakan masyarakat. Ia menekankan bahwa tahun pertama adalah refleksi, sedangkan tahun kedua harus menjadi fase konsolidasi dan akselerasi kerja nyata.
