Pelatihan Teknis Kehumasan 2026: Meningkatkan Kompetensi Aparatur dalam Komunikasi Publik
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum mengadakan Pelatihan Teknis Kehumasan Tahun Anggaran 2026 secara daring. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam mengelola komunikasi publik secara profesional dan adaptif. Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari berbagai unit kerja pusat dan wilayah.
Fokus Pada Pengelolaan Informasi dan Strategi Digital
Pelatihan ini mencakup beberapa topik penting seperti pengelolaan informasi, penanganan hoaks, produksi konten, serta strategi komunikasi digital. Kepala BPSDM Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani menegaskan bahwa penguatan kompetensi kehumasan menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, kemampuan aparatur dalam menyampaikan informasi yang akurat dan menangani dinamika pemberitaan menjadi kebutuhan mendesak di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang cepat. “Penguatan kompetensi kehumasan tidak hanya soal teknis komunikasi, tetapi juga bagaimana membangun kepercayaan publik melalui informasi yang kredibel, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Metode Pembelajaran Interaktif dan Inovatif
Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Mutia Farida menjelaskan bahwa metode pembelajaran jarak jauh dipilih untuk memastikan akses pelatihan yang lebih luas tanpa mengurangi kualitas pembelajaran. Proses pembelajaran dilakukan melalui ceramah interaktif, simulasi, dan diskusi yang dirancang untuk mendorong partisipasi aktif peserta.
Selain itu, peserta juga dibekali keterampilan produksi konten, manajemen media, hingga strategi komunikasi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan informasi. Pelatihan ini menjadi langkah konkret dalam membangun aparatur kehumasan yang profesional, beretika, dan mampu menjawab kebutuhan komunikasi publik yang semakin kompleks.
Peran Strategis Kehumasan di Era Digital
Melalui pelatihan ini, BPSDM Hukum menegaskan komitmennya dalam mencetak aparatur yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu menghadirkan komunikasi publik yang informatif, edukatif, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Kegiatan ini dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Kepala BPSDM Hukum yang menekankan peran strategis kehumasan di era digital sebagai garda terdepan dalam menjaga reputasi institusi serta memperkuat kepercayaan publik.
Dukungan Penuh dari Kantor Wilayah Kemenkum Jabar
Merespons penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kehumasan oleh BPSDM Hukum tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, memberikan dukungan penuh dan menekankan betapa krusialnya peran kehumasan pemerintah di era kini.
“Kami di Kanwil Kemenkum Jabar sangat mengapresiasi dan menyambut positif inisiatif BPSDM Hukum dalam mengakselerasi kompetensi para punggawa kehumasan. Di era disrupsi digital saat ini, kehumasan bukan lagi sekadar fungsi administratif pelengkap, melainkan garda terdepan sekaligus etalase institusi dalam membangun citra positif, mengedukasi masyarakat, dan merespons dinamika publik secara cepat.”
Ia menambahkan bahwa masyarakat Jawa Barat yang sangat melek teknologi dan aktif di media sosial tentu menuntut kehadiran aparatur humas yang tangkas, melek analitik data, dan inovatif dalam merancang strategi konten digital. “Kami senantiasa mendorong jajaran kehumasan di lingkungan Kanwil Kemenkum Jabar untuk terus mengasah kreativitas, mengemas informasi publik yang akurat namun tetap menarik dan interaktif, agar kehadiran negara serta berbagai layanan prima dari Kemenkum benar-benar dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Tatar Pasundan,” tegas Asep Sutandar.
