Peserta BPJS Kesehatan Siap Hadapi Kenaikan Tarif yang Tak Bisa Ditunda

Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan: Tantangan dan Proses yang Sedang Berlangsung

Pemerintah saat ini sedang mempertimbangkan rencana kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan. Rencana ini ditujukan terutama pada peserta mandiri atau masyarakat kelas menengah atas, sementara masyarakat kelas bawah tidak akan mengalami peningkatan tarif. Hal ini dilakukan karena defisit anggaran BPJS Kesehatan terus meningkat setiap tahun, sehingga pemerintah harus menanggung sebagian besar biaya pengobatan pasien.

Defisit Anggaran dan Dampaknya

Menurut Menteri Kesehatan, defisit anggaran BPJS Kesehatan mencapai sekitar Rp 20 hingga Rp 30 triliun setiap tahun. Untuk menutupi defisit tersebut, pemerintah pusat menyediakan dana sebesar Rp 20 triliun setiap tahun. Namun, jika tekanan fiskal ini diabaikan tanpa adanya perubahan struktural, dampaknya bisa merembet ke layanan kesehatan, mulai dari operasional rumah sakit hingga penanganan pasien.

“Defisit ini akan terus terjadi setiap tahun. Jika tidak ada perubahan struktural, maka akan terasa dengan penundaan pembayaran ke rumah sakit,” ujar Menteri Kesehatan.

Target Kenaikan Tarif

Rencana kenaikan premi akan menyasar mereka yang terdaftar dalam segmen BPJS Kesehatan mandiri. Artinya, peningkatan iuran hanya akan dibebankan kepada masyarakat menengah ke atas, bukan masyarakat yang tergolong dalam desil 1-5. Masyarakat miskin tetap akan dibayarkan oleh pemerintah.

Namun, hingga saat ini, BPJS Kesehatan belum mengumumkan besaran kenaikan tarif. Sebelumnya, iuran BPJS Kesehatan untuk masing-masing kelas adalah:

• Kelas 1: sebesar Rp 150.000 per orang per bulan
• Kelas 2: sebesar Rp 100.000 per orang per bulan
• Kelas 3: sebesar Rp 42.000 per orang per bulan, dipotong subsidi pemerintah Rp 7.000 (Rp 35.000)

Menteri Kesehatan juga menyatakan bahwa kenaikan premi masih rendah ketimbang biaya yang harus dirogoh untuk sebungkus rokok. “Harusnya bisa deh ya. Yang laki-laki beli rokok kan lebih dari Rp 42.000 sebulan,” katanya.

Peran Pemerintah dalam Finansial BPJS Kesehatan

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa iuran JKN atau BPJS Kesehatan dinaikkan agar lembaga tersebut tidak terus mengalami kerugian. Saat ini, pemerintah telah menanggung lebih dari 60 persen pembiayaan BPJS Kesehatan. Menurut dia, masyarakat yang mampu semestinya bisa membantu peserta yang kurang mampu dengan skema subsidi silang.

“Karena pemerintah sudah menanggung lebih dari 60 persen, tanggungan pemerintah. Terus, yang mampu mestinya harus membantu yang lemah,” ujarnya.

Penolakan Kenaikan Premi untuk Peserta Mandiri

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menilai rencana kenaikan premi yang akan dibebankan pada peserta mandiri belum tepat diterapkan dalam waktu dekat. Ia juga menyinggung soal janji penghapusan iuran tunggakan peserta mandiri yang sempat digaungkan pada Oktober 2025, namun hingga kini belum terwujud.

“Jangan sampai masyarakat diminta membayar lebih tinggi sementara komitmen penghapusan tunggakan yang dijanjikan belum dituntaskan. Kebijakan harus konsisten dan berkeadilan,” kata Edy.

Tren peningkatan defisit anggaran memang terjadi. Edy menyebutkan, defisit Rp 7,2 triliun pada 2023 meningkat menjadi Rp 9,8 triliun pada 2024. Kemudian pada 2025 mencapai angka Rp 14 triliun. Namun, menurutnya, kenaikan iuran tidak bisa dipandang sebagai penyelamat tunggal untuk mengatasi defisit anggaran.

“Harus ada keterbukaan data dan analisis aktuaria yang bisa diuji secara publik agar kebijakan ini legitimate dan rasional,” tuturnya.

Potensi Beban bagi Masyarakat

Andai wacana tersebut terlaksana, Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago melihat kenaikan itu berpotensi membebani masyarakat. Apalagi sekarang situasi ekonomi masyarakat sedang sulit.

“Karena jika ada penyesuaian satu kelas, pasti ada penyesuaian tarif dan pasti yang akan terdampak peserta kelas 3,” katanya.

Sebelumnya, Irma mengatakan Komisi IX DPR telah mengingatkan supaya jangan ada kenaikan premi saat pemerintah meluncurkan program KRIS (Kelas Rawat Inap Standar).