jakartatalks.com – JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Abraham Sridjaja mendesak agar revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat segera dibahas dan diselesaikan. Hal ini dikarenakan kondisi dunia advokat di Indonesia yang semakin tidak berkualitas dan mengalami degradasi profesionalisme.
“Saat ini, kita dapat melihat banyak advokat yang tidak memiliki kompetensi yang memadai. Bahkan, banyak lulusan sarjana hukum abal-abal yang langsung berpraktik sebagai advokat tanpa pemahaman yang kuat terhadap hukum dan etika profesi,” ujar Abraham pada Minggu (9/2/2025).
Abraham juga menyoroti kelemahan dalam sistem organisasi advokat saat ini, di mana advokat yang terkena pelanggaran etik dengan mudah dapat pindah organisasi dan tetap berpraktik. Hal ini sangat mengkhawatirkan, karena seharusnya ada standar etik dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan advokat yang berintegritas.
Dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, advokat diwajibkan untuk menjalankan profesinya dengan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan profesi serta mematuhi kode etik. Namun, Pasal 5 ayat (1) huruf c UU Advokat secara tegas melarang advokat untuk melakukan iklan atau promosi jasa hukum secara terbuka, sebagaimana diatur juga dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Namun, dengan semakin maraknya pelanggaran terhadap aturan ini, perlu ada penguatan regulasi dan mekanisme sanksi yang lebih efektif.
“Jika kita terus membiarkan kondisi ini berlanjut, kualitas advokat di Indonesia akan semakin menurun, kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini akan hilang, dan akhirnya sistem hukum kita yang akan dirugikan. Oleh karena itu, revisi UU Advokat harus segera dibahas dalam Prolegnas agar kita dapat mengembalikan marwah profesi advokat sebagai sebuah officium nobile,” tegas Abraham.
Abraham Sridjaja menekankan bahwa Baleg DPR harus memberikan perhatian penuh terhadap revisi UU Advokat ini, bukan hanya sebagai penyempurnaan regulasi, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa hanya advokat yang benar-benar kompeten dan berintegritas yang dapat menjalankan profesi ini di Indonesia.
