Petani Jatiluwih Protes dengan Pasang Seng dan Plastik Hitam
Para petani di kawasan subak atau pertanian Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali, memasang seng dan plastik hitam sepanjang 15 hingga 20 meter pada hari Kamis (4/12). Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap penyegelan 13 restoran yang dimiliki oleh warga setempat. Para petani merasa bahwa tindakan tersebut mengganggu pemandangan garis melengkung di sawah yang mereka ciptakan.
Pemandangan sawah Jatiluwih menjadi salah satu destinasi populer bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Subak Jatiluwih bahkan ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD) oleh UNESCO pada tahun 2012. Namun, kini status tersebut terancam karena adanya pembangunan yang tidak terkendali.
Penyegelan Restoran Tanpa Surat Pemberitahuan
Agus Pamuji Wardana, perwakilan petani sekaligus pengelola Restoran Gong Jatiluwih, menjelaskan bahwa pemasangan seng dan plastik hitam adalah bentuk protes kepada pemerintah. Penyegelan dilakukan oleh Pansus TRAP DPRD Bali dan Satpol PP tanpa adanya surat pemberian penyegelan.
Menurutnya, beberapa alasan penyegelan adalah karena kawasan subak Jatiluwih masuk zona hijau sehingga tidak boleh ada pembangunan. Selain itu, kawasan ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Sayangnya, sebagian besar petani tidak mengetahui bahwa kawasan Jatiluwih masuk dalam zona hijau. Mereka telah hidup bertahun-tahun di kawasan tersebut.
“Pemerintah menganggap bahwa itu adalah warisan budaya dunia. Sebenarnya yang merusak karena ada daerah pariwisata ini. Kita membuat karena di sana butuh faktor penunjang pariwisata. Kalau dianggap usaha petani merusak lingkungan, lebih baik pariwisatanya nggak ada di Jatiluwih,” ujarnya.
Wisatawan Datang untuk Menikmati Pemandangan, Bukan Warisan Budaya
Agus menyebutkan bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jatiluwih mencapai lebih dari seribu orang per hari. Namun, sebagian besar wisatawan justru tidak mengetahui bahwa Jatiluwih merupakan warisan budaya dunia. Mereka datang ingin menikmati pemandangan sawah yang indah.
“Kalau saya sendiri, saya nggak berkomentar setuju atau tidak dicabut oleh UNESCO. Tapi sepengetahuan saya, wisatawan ke Jatiluwih itu nggak tahu kalau itu warisan budaya dunia. Mostly mereka tahu pemandangannya bagus, baru kita kasih tahu ada label UNESCO,” tambahnya.
Harapan Petani untuk Solusi Win-Win
Agus berharap pemerintah memberikan solusi win-win terkait status UNESCO dan penataan ruang di kawasan tersebut. Ia memberikan contoh Restoran Gong Jatiluwih yang dibangun dengan konsep ramah lingkungan atau eco-friendly. Bangunan tersebut menggunakan bahan-bahan alami seperti bambu, mirip dengan rumah joglo.
Petani berharap wisatawan bisa menikmati pemandangan sawah mereka sekaligus mencicipi makanan yang disediakan anak-cucu mereka. Agus juga menyatakan bahwa para petani sekaligus pengusaha taat membayar pajak.
“Petani itu karena sawahnya sebagai objek pariwisata, dan mereka mencoba mengais sedikit rezeki dengan membangun lapak di sawahnya sendiri, bukan menyerobot lahan pemerintah. Kita sebenarnya mencari win-win solution,” katanya.
Penjelasan Pansus TRAP Bali
Pansus TRAP (Tata Ruang, Aset, dan Perizinan) DPRD Bali menjelaskan beberapa alasan penyegelan restoran. Pertama, menjaga kawasan subak Jatiluwih sebagai warisan budaya dunia. Kedua, merespons semakin sempitnya lahan pertanian di Bali. Kondisi ini mengancam identitas budaya Bali serta citra Jatiluwih sebagai destinasi sawah terindah yang dicari wisatawan mancanegara.
Ketiga, bangunan yang boleh berdiri di kawasan warisan budaya hanya berukuran 3×6 meter. Keempat, petani tidak boleh mengalihkan lahan, terutama yang masuk dalam lahan sawah yang dilindungi (LSD).
Solusi yang Dikaji Pemerintah
Ketua Pansus TRAP, I Made Supartha, mengaku sedang mengkaji solusi bagi petani. Di antaranya adalah penataan kawasan Jatiluwih, mendesain rumah penduduk dengan konsep homestay, dan membangun restoran dengan konsep khas desa yang menampilkan kuliner lokal.
Wisatawan akan dilibatkan dalam atraksi budaya seperti manyi, metekap, nandur, mandi lumpur, menangkap belut, dan trekking di sawah. Selain itu, pemerintah akan menyalurkan bantuan benih, pupuk, memperhatikan irigasi, pengenaan pajak, asuransi pertanian, dan memperkuat sistem subak agar produksi tetap stabil.
“Bisa saja para pemilik lahan disentuh lewat program pemerintah, misalnya beasiswa pendidikan satu KK satu sarjana,” ujarnya.
