JAKARTA,
Pemulihan Infrastruktur di Aceh: Tantangan Besar yang Harus Diatasi
Pemulihan infrastruktur di Aceh pasca-bencana menjadi salah satu tugas berat yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa wilayah Aceh Tamiang menjadi titik yang paling sulit dalam proses pemulihan. Bahkan, layanan pemerintah di daerah tersebut masih belum optimal.
Pernyataan ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pemulihan pasca-bencana dengan pimpinan DPR RI, kementerian/lembaga, hingga kepala daerah terdampak di Aceh. Acara tersebut disiarkan langsung melalui kanal YouTube DPR RI pada Selasa (30/12/2025).
Tito menjelaskan bahwa Aceh Tamiang mengalami tantangan signifikan karena pemerintahan di sana belum berjalan efektif dan ekonomi masyarakat juga belum pulih sepenuhnya. Ia menambahkan bahwa beberapa wilayah di Sumatera Utara dapat pulih lebih cepat dibandingkan Aceh.
Selain Aceh Tamiang, terdapat tujuh wilayah lain di Aceh yang masih menjadi perhatian pemerintah, yaitu Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Sebagian besar wilayah yang telah dipulihkan masuk dalam kategori kuning, yakni kategori dalam perhatian, karena mengalami bencana susulan.
“Pidie Jaya tidak dimasukkan dalam kategori kuning, tetapi karena baru saja kena bencana beberapa hari lalu, kita harus memasukkan kembali ke dalam kategori kuning,” jelas Tito.
Kesulitan Akses Air Bersih
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa pelebaran dan pendangkalan sungai akibat bencana di Sumatera, khususnya di Aceh, menjadi penyebab utama gangguan pasokan air bersih bagi masyarakat di wilayah terdampak.
Menurut Dody, hampir seluruh sungai di daerah terdampak mengalami pelebaran dan pendangkalan hingga dua sampai tiga kali lipat dari kondisi semula. Hal ini menyebabkan banyak instalasi pengolahan air atau water treatment plant yang berada di tepi sungai tertutup lumpur.
“Sehingga banyak water treatment plant yang selama ini berada di tepi-tepi sungai tertutup lumpur semua, sehingga kemudian menyebabkan kesulitan air bersih di seluruh kabupaten yang terdampak,” ujar Dody.
Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian PU sedang berupaya mengaktifkan kembali instalasi pengolahan air bersih secepat mungkin. Dody menargetkan, dalam waktu tiga hingga empat bulan ke depan, sejumlah water treatment plant dengan kapasitas sekitar 20 liter per detik dapat kembali beroperasi di beberapa titik.
Dia juga menyampaikan bahwa Kementerian PU telah mengirimkan tim konsultan untuk mengkaji kondisi sungai di Pidie Jaya, termasuk kemungkinan pembangunan bendungan atau sabo dam guna mencegah bencana serupa di masa mendatang.
Kerusakan Listrik Masif
Direktur Utama PLN Darmawan mengungkapkan bahwa kerusakan sistem kelistrikan akibat bencana di Aceh saat ini jauh lebih masif dibandingkan saat tsunami 2004 silam. Ia menjelaskan bahwa pada saat tsunami 2004, kerusakan hanya terjadi di delapan titik, sedangkan pada bencana kali ini jumlah titik kerusakan melonjak tajam menjadi 442 titik.
“Bencana kali ini dibanding dengan tsunami 2004 itu sangat berbeda. Pada saat tsunami 2004, kerusakan sistem kelistrikan ada di 8 titik, sedangkan bencana kali ini di Aceh ada 442 titik,” kata Darmawan.
Kecepatan pemulihan listrik saat ini sangat bergantung pada akses menuju lokasi terdampak, terutama untuk evakuasi material dan peralatan kelistrikan. Banyak wilayah yang akses jalannya masih belum memadai membuat proses pemulihan berjalan lebih lambat.
Meski demikian, Darmawan menyatakan bahwa saat ini sebagian besar wilayah dari total 23 kabupaten dan kota sudah kembali menikmati pasokan listrik.
Pembangunan Jembatan Rumit
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak menjelaskan bahwa pembangunan jembatan darurat pascabencana di Sumatera, khususnya Aceh, menghadapi proses yang panjang dan rumit, termasuk dalam hal pendanaan.
Maruli menyatakan bahwa pembangunan jembatan darurat harus diawali dengan survei lokasi untuk menentukan jenis jembatan yang sesuai. Berdasarkan hasil survei, TNI AD memutuskan membangun tiga jenis jembatan darurat, yakni jembatan Bailey, jembatan Armco, serta jembatan perintis atau jembatan gantung.
Setelah survei, material jembatan harus didatangkan dari Jakarta dan dikirim ke Aceh. Namun, proses distribusi sering terkendala kondisi jalan yang rusak.
“Di Aceh juga sampai turun di pelabuhan mau bergeser ke tempat untuk pengerjaan juga banyak yang terhambat di jalan, ada yang sampai satu minggu, Pak, nunggu penyelesaian,” ujar Maruli.
Hingga saat ini, Satgas Darurat Jembatan telah mengerahkan 22 jembatan Bailey di wilayah terdampak bencana, ditambah 14 jembatan Bailey dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Selain itu, sebanyak 39 jembatan Armco telah disiapkan di Aceh.
Maruli juga mengakui bahwa hingga saat ini Satgas masih bekerja secara swadaya. “Sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya, Pak. Kita swadaya semua ini, Pak,” katanya.
Ia bahkan menyatakan bahwa pengadaan jembatan Armco dilakukan dengan cara berutang demi mempercepat proses pembangunan. “Untuk Armco sampai pabrik-pabriknya itu kita borong semua, Pak, habis. Udah tiga tahap kita sudah kerjakan. Itupun ya saya nanti bisik-bisik Bapak aja Pak itu masih utang, Pak,” tambahnya.
Meskipun begitu, Maruli menegaskan bahwa Satgas Darurat Jembatan akan terus bekerja untuk menangani kerusakan infrastruktur penghubung di wilayah terdampak bencana.
