Venezuela Menerima Dana Rp5 Triliun dari Penjualan Minyak AS
Venezuela telah menerima dana sebesar 300 juta dolar AS atau sekitar Rp5 triliun dari hasil penjualan minyak oleh Amerika Serikat (AS). Dana ini akan digunakan untuk menstabilkan pasar valuta asing (valas) dan melindungi daya beli masyarakat yang terpuruk akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan.
Pemerintah sementara Venezuela mengumumkan bahwa negaranya telah menerima pendapatan pertama dari transaksi minyak setelah penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh AS akibat skandal perdagangan narkoba dan senjata ilegal. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden sementara Delcy Rodriguez, yang menyebutkan bahwa dana tersebut merupakan bagian dari kesepakatan yang mencakup 50 juta barel minyak yang diklaim telah diambil oleh pihak AS dari cadangan Venezuela untuk dijual di pasar terbuka.
Meskipun catatan pelayaran menunjukkan bahwa volume minyak tersebut belum diekspor secara fisik, hasil penjualan sejumlah 300 juta dolar telah ditransfer ke rekening di Qatar dan mulai dialokasikan ke perbankan nasional Venezuela. Dana pertama yang diterima ini akan disalurkan melalui bank-bank publik dan swasta bekerja sama dengan Bank Sentral Venezuela untuk membantu menstabilkan pasar valas yang selama ini sangat volatile.
Pemerintah berharap langkah tersebut dapat membantu melindungi pendapatan negara serta daya beli pekerja dan masyarakat yang selama ini terpukul oleh hiperinflasi dan kekurangan devisa.
Pemerintah Sementara Venezuela Siapkan Reformasi Undang-Undang Minyak
Untuk menggenjot pendapatan minyak negara, Pemerintah sementara Venezuela mengumumkan langkah lanjutan dengan mengesahkan reformasi Undang-Undang Minyak (hydrocarbons law) di parlemen negara. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari strategi besar untuk memperbaiki sektor energi dan menarik investasi asing yang sangat dibutuhkan.
Pernyataan ini disampaikan oleh anggota parlemen Jorge Rodriguez, yang juga saudara Presiden sementara Delcy Rodriguez, pada Selasa (20/1/2026). Nantinya reformasi yang diusulkan akan mengatur struktur hukum industri minyak yang selama ini sangat ketat dan menguntungkan perusahaan minyak milik negara PDVSA.
Sistem kontrak yang berlaku sebelumnya mengharuskan PDVSA memegang kendali mayoritas dalam semua kemitraan, membatasi peran investor asing. Dengan perubahan yang diusulkan, pemerintah Venezuela ingin memperluas model kemitraan yang dulu diperkenalkan di bawah pemerintahan Nicolás Maduro, tetapi belum diatur secara permanen dalam hukum utama, sehingga memberikan dasar hukum yang lebih menarik bagi investor luar negeri.
Menurut Jorge Rodriguez, struktur kemitraan baru itu akan mempermudah aliran modal asing ke ladang minyak yang belum pernah dikembangkan, serta area yang kekurangan infrastruktur. Sehingga perusahaan energi besar merasa lebih aman menanamkan modal dan teknologi di sektor minyak yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Venezuela.
AS Buka Peluang Perdagangan Minyak Venezuela
Ambisi ini sejalan dengan rencana presiden AS Donald Trump yang mengusulkan peluang perdagangan minyak mentah Venezuela bagi lebih banyak perusahaan selain Vitol Group dan Trafigura Group. Demi merealisasikan rencana ini, otoritas AS bahkan menerbitkan lisensi umum yang melonggarkan sanksi terhadap perdagangan minyak Venezuela.
Sehingga lebih banyak perusahaan pedagang (traders) dan kilang minyak (refiners) dapat membeli minyak mentah dari negara Amerika Selatan tersebut. Dalam kebijakan yang direncanakan, semua kesepakatan pasokan harus tetap melalui pasar AS sebagai pusat transaksi, meskipun pembeliannya dibuka lebih luas dibanding sejumlah entitas tertentu saat ini.
Selama tahap pertama penjualan minyak Venezuela setelah penangkapan Presiden Nicolas Maduro, Amerika Serikat menunjuk Vitol dan Trafigura sebagai dua perusahaan yang mengelola pemasaran sekitar 50 juta barel minyak. Dengan akses pasar yang lebih luas, minyak Venezuela diperkirakan dapat keluar ke pasar global lebih cepat dan efisien, yang pada gilirannya bisa membantu menghidupkan kembali produksi minyak Venezuela yang telah menurun tajam dalam beberapa tahun terakhir akibat sanksi dan kurangnya investasi.
