Penguatan PAD dan SDM, Kunci Menuju Kemandirian Fiskal Kalbar
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) sedang berada pada fase transisi dalam membangun kapasitas fiskal daerah. Meski tumbuh cukup baik dan stabil, Kalbar masih menghadapi tantangan besar dalam mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini menjadi fokus utama untuk mencapai kemandirian fiskal secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, menyampaikan bahwa penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah dua faktor kunci yang perlu diperkuat. Ia menjelaskan bahwa secara nasional, Kalbar berada di kategori kapasitas fiskal sedang, namun struktur fiskalnya masih menghadapi tantangan karena PAD belum sepenuhnya mampu menopang belanja daerah.
Tantangan Struktural dalam Struktur Fiskal Kalbar
Menurut Fatoni, salah satu penyebab ketergantungan pada dana transfer pusat adalah basis ekonomi Kalbar yang masih didominasi sektor primer seperti perkebunan sawit dan pertambangan bauksit. Aktivitas ekonomi tersebut memberikan kontribusi besar pada penerimaan negara melalui pajak PPh dan PPN yang merupakan pajak pusat. Akibatnya, daerah hanya menerima manfaat melalui skema dana bagi hasil.
“Keberhasilan fiskal bukan diukur dari besarnya angka APBD, tetapi dari kemampuan daerah membiayai kebutuhan dasarnya sendiri secara berkelanjutan,” ujarnya.
Fatoni juga menekankan pentingnya hilirisasi industri serta optimalisasi pajak daerah non-otomotif, seperti pajak air permukaan dan pajak alat berat. Tujuannya adalah agar struktur PAD Kalbar tidak terlalu bergantung pada pajak kendaraan bermotor dan bahan bakar.
Peran SDM dalam Pembangunan Fiskal Daerah
Selain penguatan PAD, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur juga menjadi prioritas. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalbar, Windy Prihastari, menegaskan bahwa fiskal yang kuat membutuhkan aparatur yang kompeten, adaptif, dan melek digital.
“Fiskal adalah bahan bakar, tetapi SDM adalah mesinnya. Tanpa aparatur yang siap, sistem pengelolaan keuangan yang baik tidak akan berjalan optimal,” kata Windy.
Untuk itu, Pemprov Kalbar mendorong peningkatan kompetensi aparatur melalui berbagai program pelatihan, seperti literasi digital, sertifikasi bendahara, dan pengelola keuangan. Selain itu, penguatan kemampuan analisis data juga dilakukan guna menggali potensi PAD yang lebih besar.
Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah dinilai penting untuk meningkatkan transparansi dan menekan kebocoran anggaran. Windy menambahkan bahwa pengembangan SDM juga harus selaras dengan kebutuhan strategis daerah, termasuk pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara profesional.
Sinergi antara Kebijakan dan SDM
Kemandirian fiskal daerah, menurut Windy, membutuhkan sinergi antara kebijakan fiskal yang tepat, tata kelola yang akuntabel, dan SDM yang berkualitas. Dengan fondasi tersebut, Kalbar diharapkan mampu keluar dari ketergantungan fiskal dan memperkuat daya saing ekonomi daerah.
Transformasi ini memang tidak instan, tetapi saat ini fondasinya sedang dibangun. Jika konsisten, Kalbar memiliki peluang besar menjadi daerah yang lebih mandiri dan berdaya secara fiskal.
