Melindungi Guru, Menjaga Arah Pendidikan

Perlindungan Guru: Kunci Pendidikan yang Berbasis Nilai

Perlindungan terhadap guru bukan hanya sekadar soal kesejahteraan profesi, tetapi juga menjadi prasyarat penting dalam menjaga arah pendidikan nasional. Ketika pendidik menjalankan tugasnya dengan rasa takut terhadap ancaman hukum, maka pendidikan kehilangan kemampuannya untuk melakukan transformasi. Di titik ini, negara diuji: apakah hadir sebagai pelindung proses pendidikan atau justru membiarkan guru menghadapi risiko hukum sendirian.

Pada peringatan Hari Guru Nasional, 25 November 2025, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof Abdul Mu’ti, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat perlindungan guru. Salah satu penekanan utama adalah dorongan agar masalah yang melibatkan guru dan peserta didik diselesaikan melalui pendekatan restorative justice, bukan langsung dibawa ke ranah pidana. Namun, meski komitmen normatif ini telah dinyatakan, belum sepenuhnya terwujud dalam praktik di lapangan.

Kasus Nyata yang Menggambarkan Kesenjangan

Kasus seorang guru honorer di Jambi yang terancam pidana akibat tindakan pendisiplinan terhadap murid menjadi cermin nyata adanya kesenjangan antara komitmen dan realitas. Meskipun perkara ini akhirnya dihentikan melalui mekanisme restorative justice berkat intervensi DPR dan Kejaksaan Agung, penyelesaian yang bersifat reaktif ini belum menyentuh akar persoalan. Tanpa pembenahan sistemik, perlindungan guru akan terus bergantung pada sorotan publik, sementara arah pendidikan perlahan bergeser dari pembentukan karakter menuju sekadar penghindaran risiko hukum.

Jebakan Formalisme dan Retaknya Kontrak Sosial

Akar persoalan kriminalisasi guru berkelindan dengan benturan antara praktik pedagogis dan formalisme hukum yang kaku. Dalam perspektif pemikiran Jean-Jacques Rousseau tentang The Social Contract, pendidikan seharusnya berdiri di atas kesepakatan kolektif antara sekolah, orang tua, dan negara. Sayangnya, kontrak sosial tersebut kini semakin rapuh.

Relasi yang sebelumnya berbasis kepercayaan perlahan bergeser menjadi hubungan legalistik yang rawan sengketa. Guru kehilangan ruang untuk melakukan tindakan korektif karena batas antara ketegasan mendidik dan kekerasan sering kali ditafsirkan secara sempit dalam kerangka hukum pidana. Dalam kajian sosiologi hukum, situasi ini dikenal sebagai over-criminalization, yakni penggunaan hukum pidana secara berlebihan untuk menyelesaikan konflik sosial yang sejatinya dapat dituntaskan melalui mekanisme etik dan disiplin profesi.

Jika kondisi ini dibiarkan, guru akan terdorong memilih “jalan aman” dengan membiarkan perilaku menyimpang siswa demi menghindari risiko hukum. Pada titik inilah pendidikan karakter kehilangan maknanya dan masa depan bangsa dipertaruhkan.

Restorasi dari Hulu ke Hilir

Konsep restorative justice yang kerap digaungkan pemerintah seharusnya tidak berhenti sebagai mekanisme damai setelah laporan pidana diajukan. Mengacu pada gagasan Howard Zehr, pelopor keadilan restoratif, tujuan utama pendekatan ini adalah memulihkan relasi yang rusak, bukan semata-mata menghukum.

Dalam konteks pendidikan, keadilan restoratif semestinya hadir secara institusional sebelum perkara menyentuh ranah kepolisian. Perlindungan guru membutuhkan orkestrasi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung.

Urgensi Revisi UU Sisdiknas

Langkah-langkah taktis tersebut perlu dikunci melalui penguatan regulasi dengan merevisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Indonesia memerlukan pengaturan tegas mengenai “imunitas profesi” guru sebagai perlindungan dari pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang kerap disalahgunakan.

Pertama, revisi UU Sisdiknas harus mengamanatkan pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Guru di setiap daerah. Pemerintah daerah, dengan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri, wajib menyediakan layanan advokasi hukum, terutama bagi guru honorer yang secara ekonomi berada dalam posisi rentan.

Kedua, perlu dibentuk Komisi Penyelaras Kasus Pendidikan di tingkat daerah. Lembaga ini berfungsi sebagai filter awal yang melibatkan unsur dinas pendidikan, Kementerian Agama, kepolisian, Kejaksaan Agung, serta psikolog untuk memastikan setiap sengketa diselesaikan melalui mediasi yang berorientasi edukatif. Organisasi profesi guru juga harus diberi hak advokasi yang kuat, bukan sekadar berfungsi sebagai paguyuban, melainkan sebagai subjek hukum yang setara dalam menjaga martabat anggotanya.

Mengembalikan Marwah Adab

Perlindungan hukum bagi guru tentu bukan berarti memberikan ruang tanpa batas bagi tindakan kekerasan. Namun, memidanakan guru atas tindakan pendisiplinan yang proporsional justru merupakan bentuk degradasi terhadap nilai-nilai pendidikan itu sendiri.

Masa depan peradaban bangsa sangat bergantung pada keberanian guru dalam membentuk karakter peserta didik. Tanpa kepastian hukum dan ketenangan batin dalam menjalankan tugas, sekolah berisiko berubah menjadi sekadar ruang transfer pengetahuan, bukan tempat pembentukan adab.

Sudah saatnya negara hadir secara utuh melalui sistem yang kokoh untuk melindungi guru dari kesewenang-wenangan. Bukan demi kepentingan profesi semata, melainkan untuk menjaga arah pendidikan agar tetap berpijak pada nilai, keberanian, dan kemanusiaan.