Jakartatalks.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengecam tindakan pencekalan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Yasonna H Laoly. Keduanya dilarang bepergian ke luar negeri terkait kasus dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan buronan Harun Masiku.
Juru bicara PDIP, Chico Hakim, menilai bahwa tidak ada kejelasan mengenai keterlibatan Yasonna dalam kasus tersebut. “Kami sangat menyayangkan tindakan ini karena tidak ada kejelasan dan tidak dapat dijelaskan mengenai keterlibatan Yasonna dalam kasus yang sedang berlangsung,” ujar Chico pada Kamis (26/12/2024).
Meskipun demikian, PDIP tetap akan menghormati proses hukum yang sedang dijalani oleh Hasto dan Yasonna. Chico juga menekankan agar KPK menjalankan proses hukum secara profesional dan tidak terpengaruh oleh politisasi yang menimpa Hasto dan Yasonna.
“Dengan ini, kami juga mengingatkan KPK untuk tetap menjalankan proses hukum secara profesional dan tidak terpengaruh oleh dugaan politisasi yang sedang terjadi,” ungkapnya.
Sebelumnya, KPK telah mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly (YHL). Hal ini terkait dengan kasus dugaan suap yang melibatkan PAW anggota DPR yang juga menyeret nama Harun Masiku.
Permohonan pencegahan ke luar negeri tersebut juga berlaku untuk Hasto Kristiyanto yang telah diumumkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. “Pada tanggal 24 Desember 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 yang melarang kedua Warga Negara Indonesia tersebut, YHL dan HK, untuk bepergian ke luar negeri,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, pada Rabu (25/12/2024). Pencegahan ini berlaku selama enam bulan ke depan.
